KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Pemerintah Indonesia akan menampung 2 juta warga Gaza, Palestina. Narasi ini muncul pada Januari 2025 di media sosial.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu perlu diluruskan.
Narasi yang mengeklaim Pemerintah Indonesia akan menampung 2 juta warga Gaza dibagikan oleh akun Facebook ini pada Selasa (21/1/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
Pemerintah RI beri makan & lapangan kerja bagi warga negaranya sendiri saja kesulitan, eh tetiba mau tampung 2 juta warga Gaza
Screenshot Klarifikasi, penjelasan Kemlu RI soal narasi 2 juta warga Gaza dipindah ke Indonesia
(GFD-2025-25235) [KLARIFIKASI] Penjelasan Kemenlu soal Isu RI Akan Tampung 2 Juta Penduduk Gaza
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Isu Indonesia akan menjadi tempat penampungan warga Gaza pernah dikemukakan oleh Steve Witkoff, pejabat transisi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dilansir NBC News, Minggu (19/1/2025) Witkoff mengatakan, sebanyak 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara selama Gaza dibangun ulang.
Menurut Witkoff, Indonesia merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menjadi tujuan beberapa dari mereka.
Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.
Juru Bicara Kemenlu, Roy Soemirat mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai rencana itu.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini" kata Roy, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (20/1/2025).
Dilansir NBC News, Minggu (19/1/2025) Witkoff mengatakan, sebanyak 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara selama Gaza dibangun ulang.
Menurut Witkoff, Indonesia merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menjadi tujuan beberapa dari mereka.
Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.
Juru Bicara Kemenlu, Roy Soemirat mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai rencana itu.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini" kata Roy, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (20/1/2025).
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Pemerintah Indonesia akan menampung 2 juta warga Gaza perlu diluruskan.
Isu Indonesia akan menjadi tempat penampungan warga Gaza dikemukakan oleh Steve Witkoff, pejabat transisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Namun, Kemenlu Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.
Isu Indonesia akan menjadi tempat penampungan warga Gaza dikemukakan oleh Steve Witkoff, pejabat transisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Namun, Kemenlu Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.
Rujukan
- https://www.facebook.com/tohir.effendi/posts/pfbid0M8jeJouQAUqxKFVLmjtESCjAtDbyaKkELQsvCvHWL9mXpbRWisxh3axtL9pRZHJ5l
- https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-middle-east-steve-witkoff-consider-visit-gaza-strip-rcna188274
- https://nasional.kompas.com/read/2025/01/20/19405531/kemlu-ri-tegaskan-belum-dapat-informasi-soal-rencana-trump-pindahkan-2-juta
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25234) [HOAKS] Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2025
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Logo Badan Pusat Statistik (BPS) dipakai pada poster rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2025 yang beredar pada Januari 2025.
Lowongan kerja tersebut dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dengan tawaran gaji Rp 7 juta hingga Rp 9 juta per bulan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi rekrutmen tersebut hoaks.
Poster rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2025 disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (19/1/2025):
Lowongan kerja PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2025 resmi dibuka untuk umum!!
Persyaratan:- Minimal jasa SMA/Sederajat- Pria & Wanita usia 21-45 Tahun
- Bekerja di desa masing-masing- Melayani petani dengan baik- bekerja di kantor kementerian pertanian
Untuk info pendaftaran silahkan klik link di bawah ini
Lowongan kerja tersebut dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dengan tawaran gaji Rp 7 juta hingga Rp 9 juta per bulan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi rekrutmen tersebut hoaks.
Poster rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2025 disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (19/1/2025):
Lowongan kerja PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2025 resmi dibuka untuk umum!!
Persyaratan:- Minimal jasa SMA/Sederajat- Pria & Wanita usia 21-45 Tahun
- Bekerja di desa masing-masing- Melayani petani dengan baik- bekerja di kantor kementerian pertanian
Untuk info pendaftaran silahkan klik link di bawah ini
Hasil Cek Fakta
BPS, melalui akun Instagram-nya, menginformasikan bahwa informasi rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2025 merupakan hoaks.
Rekrutmen mitra BPS untuk kegiatan sensus pada 2025 telah dilakukan pada akhir 2024. Kemudian, mitra yang lolos seleksi telah masuk dalam database BPS.
Selain itu, BPS tidak menyelenggarakan Sensus Pertanian pada 2025.
"Informasi resmi rekrutmen mitra statistik yang dilakukan BPS, baik sensus atau survei, akan selalu disampaikan melalui saluran resmi BPS provinsi/kabupaten/kota," tulis BPS pada 3 Januari 2025.
Tawaran lowongan kerja sebagai petugas Sensus Pertanian 2025 yang beredar di media sosial kemungkinan besar merupakan penipuan.
BPS mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan badan tersebut.
Rekrutmen mitra BPS untuk kegiatan sensus pada 2025 telah dilakukan pada akhir 2024. Kemudian, mitra yang lolos seleksi telah masuk dalam database BPS.
Selain itu, BPS tidak menyelenggarakan Sensus Pertanian pada 2025.
"Informasi resmi rekrutmen mitra statistik yang dilakukan BPS, baik sensus atau survei, akan selalu disampaikan melalui saluran resmi BPS provinsi/kabupaten/kota," tulis BPS pada 3 Januari 2025.
Tawaran lowongan kerja sebagai petugas Sensus Pertanian 2025 yang beredar di media sosial kemungkinan besar merupakan penipuan.
BPS mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan badan tersebut.
Kesimpulan
Poster rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2025 merupakan hoaks.
BPS tidak menyelenggarakan Sensus Pertanian pada 2025. Sementara, proses rekrutmen mitra BPS untuk kegiatan 2025 telah dilakukan akhir 2024.
BPS tidak menyelenggarakan Sensus Pertanian pada 2025. Sementara, proses rekrutmen mitra BPS untuk kegiatan 2025 telah dilakukan akhir 2024.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo?fbid=122188602548156253&set=a.122127615296156253
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FFLyfGbv5YwauDaKLWKWer73Smxw6vdAbLZ5sangvoc2m4QNBeWGFbtdhpiJyZuvl&id=61570293848614
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GD9kGqGkUmaXim7aEZAjZEjUyiCocqAvJRXK7GxvnY2wCFBXbsekQrUaKPRDU29Cl&id=61570285524336
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZsYMWdnb9nnDTpv2KeLNq8inTpauxGJo71AYPcDVoh6BcFosRBzSt9isSdgUT8mdl&id=61572176003382
- https://www.instagram.com/bps_statistics/p/DEWPeZ5y3VW/?img_index=3
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25233) [HOAKS] Prabowo Menyatakan SIM Berlaku Seumur Hidup
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2025
Berita
KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diklaim mengatakan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) kini berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan yang mengeklaim Prabowo menyampaikan bahwa SIM berlaku seumur hidup muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan tautan video di kanal YouTube ini dengan judul:
Prabowo sampaikan SIM seumur hidup !! #shorts #trending #viralvideo #fyp
Dalam video pendek itu juga terdapat keterangan:
SETUJUKAH RAKYAT !?PRABOWO: SIM MENGEMUDI HARUS BERLAKU SEUMUR HIDUP TAK ADA LAGI PERPANJANG SIM 5 TAHUN SEKALI !!
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang soal Prabowo menyampaikan SIM berlaku seumur hidup
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Unggahan yang mengeklaim Prabowo menyampaikan bahwa SIM berlaku seumur hidup muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan tautan video di kanal YouTube ini dengan judul:
Prabowo sampaikan SIM seumur hidup !! #shorts #trending #viralvideo #fyp
Dalam video pendek itu juga terdapat keterangan:
SETUJUKAH RAKYAT !?PRABOWO: SIM MENGEMUDI HARUS BERLAKU SEUMUR HIDUP TAK ADA LAGI PERPANJANG SIM 5 TAHUN SEKALI !!
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang soal Prabowo menyampaikan SIM berlaku seumur hidup
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, sampai saat ini tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut SIM berlaku seumur hidup.
Sebelumnya, pada Desember 2024 melalui Instagram-nya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah membantah narasi soal SIM berlaku seumur hidup.
Regulasi soal biaya perpanjangan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang.
Berdasarkan Lampiran PP Nomor 76 Tahun 2020, rincian biaya penerbitan perpanjang SIM yakni sebagai berikut:
Sebelumnya, pada Desember 2024 melalui Instagram-nya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah membantah narasi soal SIM berlaku seumur hidup.
Regulasi soal biaya perpanjangan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang.
Berdasarkan Lampiran PP Nomor 76 Tahun 2020, rincian biaya penerbitan perpanjang SIM yakni sebagai berikut:
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim Prabowo menyampaikan bahwa SIM berlaku seumur hidup tidak benar atau hoaks.
Faktanya, tidak ditemukan pernyataan Prabowo terkait hal itu. Masa berlaku SIM tidak seumur hidup, melainkan berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang.
Regulasi terkait biaya perpanjangan SIM telah diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.
Faktanya, tidak ditemukan pernyataan Prabowo terkait hal itu. Masa berlaku SIM tidak seumur hidup, melainkan berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang.
Regulasi terkait biaya perpanjangan SIM telah diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.
Rujukan
- https://web.facebook.com/share/p/15WuoctvhG/
- https://web.facebook.com/share/p/1W8sn7Fzqc/
- https://web.facebook.com/share/p/18iFWG7Gdh/
- https://web.facebook.com/share/p/19iKCC67Ls/
- https://www.youtube.com/shorts/DJR96Kse5Qw
- https://www.instagram.com/korlantaspolri.ntmc/p/DDg1-fjJMn8/?img_index=2
- https://korlantas.polri.go.id/wp-content/uploads/2021/03/lampiran-PP-No-76-tahun-2020-ttg-tarif-jenis-PNBP-Polri.pdf
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25232) [SALAH] Ada Agenda Terselubung Bank Indonesia di Balik Rupiah Digital
Sumber: instagram.comTanggal publish: 22/01/2025
Berita
Akun Instagram “aguseven” pada Kamis (26/12/2024) mengunggah video [arsip] berisi klaim yang menyebut ada agenda terselubung Bank Indonesia (BI) tentang diluncurkannya Rupiah Digital pada tahun 2025.
Berikut narasi lengkapnya:
Ada agenda terselubung Bank Sentral Indonesia BI yang saya kuliti satu persatu
Rupiah Digital akan di pecah menjadi beberapa bagian yg TIDAK bisa di tukar satu sama lain
Rupiah digital di bagi menjadi :
Uang Primer: hanya Khusus utk membeli makanan pokok/ kebutuhan harian
Uang Sekunder: Khusus untuk liburan/Hiburan/ Kesenangan dan kebutuhan khusu
Uang Tertier: Uang untuk membeli barang2 mewah seperti mobil, emas, rumah dll
Karyawan gajinya akan di bagi, Uang primer berapa, Sekunder berapa dan Tertiernya berapa, Jika makanan habis dan uang primer habis, maka ga bisa beli makanan pakai uang yg lainya. inilah yg membuat Karyawan semakin miskin dan menderita
PADA AKHIRNYA Semua karyawan hanya meminta GAJI dgn UANG PRIMER untuk KEBUTUHAN POKOK saja, JADI KARYAWAN GA AKAN BISA KEBELI RUMAH, EMASI MOBIL apalagi sampai LIBURAN
Per Selasa (21/1/2025) konten tersebut telah mendapatkan 6.183 suka, 521 komentar dan telah dibagikan 7.195 kali.
Berikut narasi lengkapnya:
Ada agenda terselubung Bank Sentral Indonesia BI yang saya kuliti satu persatu
Rupiah Digital akan di pecah menjadi beberapa bagian yg TIDAK bisa di tukar satu sama lain
Rupiah digital di bagi menjadi :
Uang Primer: hanya Khusus utk membeli makanan pokok/ kebutuhan harian
Uang Sekunder: Khusus untuk liburan/Hiburan/ Kesenangan dan kebutuhan khusu
Uang Tertier: Uang untuk membeli barang2 mewah seperti mobil, emas, rumah dll
Karyawan gajinya akan di bagi, Uang primer berapa, Sekunder berapa dan Tertiernya berapa, Jika makanan habis dan uang primer habis, maka ga bisa beli makanan pakai uang yg lainya. inilah yg membuat Karyawan semakin miskin dan menderita
PADA AKHIRNYA Semua karyawan hanya meminta GAJI dgn UANG PRIMER untuk KEBUTUHAN POKOK saja, JADI KARYAWAN GA AKAN BISA KEBELI RUMAH, EMASI MOBIL apalagi sampai LIBURAN
Per Selasa (21/1/2025) konten tersebut telah mendapatkan 6.183 suka, 521 komentar dan telah dibagikan 7.195 kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Rupiah Digital” ke mesin pencarian Google.
Hasilnya, ditemukan artikel dari Bank Indonesia mengenai pengertian dan jenis-jenis dari uang digital. Berdasarkan artikel yang tayang Jumat (17/2/2023) itu, narasi soal agenda bank sentral tentang “pembagian fungsi pecahan rupiah digital sebagai uang primer, sekunder, dan tersier” adalah tidak benar.
Rupiah Digital akan diterbitkan dalam dua jenis: wholesale (w-Rupiah Digital) untuk transaksi keuangan skala besar seperti operasi moneter dan pasar uang, dan ritel (r-Rupiah Digital) untuk transaksi pembayaran dan transfer yang dapat diakses publik.
Hasilnya, ditemukan artikel dari Bank Indonesia mengenai pengertian dan jenis-jenis dari uang digital. Berdasarkan artikel yang tayang Jumat (17/2/2023) itu, narasi soal agenda bank sentral tentang “pembagian fungsi pecahan rupiah digital sebagai uang primer, sekunder, dan tersier” adalah tidak benar.
Rupiah Digital akan diterbitkan dalam dua jenis: wholesale (w-Rupiah Digital) untuk transaksi keuangan skala besar seperti operasi moneter dan pasar uang, dan ritel (r-Rupiah Digital) untuk transaksi pembayaran dan transfer yang dapat diakses publik.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “ada agenda terselubung Bank Indonesia di balik rupiah digital” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Rujukan
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx
- https://www.instagram.com/reel/DECE-2sTfQG/?igsh=MWZxeTA1MW45ZDBvbw== (unggahan akun Instagram “aguseven”)
- https://arsip.cekfakta.com/archive/1736345332.807121/index.html (arsip unggahan akun Instagram “aguseven”)
Halaman: 563/6232