Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang memberitakan Paetongtarn Shinawatra menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan banyak dihuni maling.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun Instagram media Thailand C7hd_news pada 16 Juni 2025. 

Dalam video terdapat keterangan sebagai berikut:

Perdana Menteri menegaskan bahwa Thailand adalah negara yang bersatu dan bermartabat, serta tidak akan membiarkan pihak mana pun melakukan penindasan atau intimidasi.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa Thailand tidak mengakui kewenangan Mahkamah Internasional.

Ia menyebut komunikasi yang dilakukan Kamboja tidak profesional. Ia juga menegaskan tidak terdapat konflik atau ketegangan antara pemerintah dan pihak militer.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh C7hd_news juga dijelaskan bahwa video itu adalah momen ketika Paetongtarn menjelaskan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung pada 14–15 Juni 2025.

Pertemuan itu dilakukan usai Thailand dan Komboja terlibat konflik bersenjata yang disebabkan oleh sengketa perbatasan kedua negara.

Menurut Paetongtarn Shinawatra, dalam pertemuan itu Thailand dan Kamboja telah berhasil mencapai kesepakatan dan menerima kerangka kerja JBC, yang rinciannya telah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Namun, ia menegaskan bahwa Thailand tidak mengakui kewenangan Mahkamah Internasional dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja. 

Video Perdana Menteri Non-aktif Thailand, Paetongtarn Shinawatra menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan dihuni banyak maling merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya, Paetongtarn menjelaskan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung pada 14–15 Juni 2025.

Tidak ditemukan informasi valid Paetongtarn menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan banyak dihuni maling.

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan pencarian terbalik Google dan pemberitaan dari media-media kredibel. Fakta menunjukkan, video tersebut bukan pemberangkatan pengungsi Palestina ke Indonesia.



Kejanggalan dalam video itu bisa ditemukan dengan pengamatan secara langsung. Terdapat perbedaan visual pesawat di bagian awal video dengan potongan video detik ke-16. Pada bagian awal saat pesawat berada di landasan pacu, pesawat berwarna putih dan terlihat nama maskapai Iran Air. Sementara saat pesawat berada di udara, terlihat warna biru pada bagian bawah dan ekor pesawat.



Tempo menelusuri foto pesawat Iran Air yang tampak pada bagian awal video. Foto tersebut identik dengan publikasi dari BBC edisi 13 Januari 2017. Foto tersebut menunjukkan saat Iran berhasil mendatangkan pesawat Airbus pertama yang mereka beli dari negara Barat di tengah blokade ekonomi yang dialami.   

Sementara pesawat berekor biru muda yang muncul mulai detik ke-16, sesungguhnya merupakan video promosi pesawat Boeing 737 Max 8. Video ini pernah ditayangkan oleh Kumparan.



Boeing diproduksi perusahaan Amerika Serikat yang sering digunakan untuk penerbangan komersial, termasuk di Indonesia. Boeing seri 737 Max tersebut  pernah dilarang beroperasi di Indonesia pada Maret 2019. Namun, larangan itu dicabut Kementerian Perhubungan pada Desember 2021. 

Tidak Ada Pengungsian Warga Palestina ke Indonesia

Konten ini beredar setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto pernah melontarkan pernyataan kontroversial pada 16 April 2025. Ia menyatakan akan mengevakuasi seribu warga Gaza agar mendapatkan tempat yang layak setelah genosida dari Israel. 

Dilansir Tempo 19 Juli 2025, Direktur badan intelijen Israel, Mossad, David Barnea, dikabarkan meminta AS untuk melobi pemerintah Indonesia, Ethiopia, dan Libya agar mau menerima pengungsi Palestina.  

Namun gagasan Prabowo tersebut menuai pro-kontra. Dikutip dari laman Universitas Gajah Mada, Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, menyatakan gagasan tersebut harus dipikirkan secara matang. Sebab Indonesia harus mempertimbangkan jumlah pengungsi, permasalahan kondisi fisik dan mental pengungsi, biaya yang dikeluarkan, tempat yang belum disiapkan, serta beberapa hal teknis untuk membawa pengungsi ke Indonesia. 

Siti menyarankan, daripada menerima pengungsi, Indonesia dapat meningkatkan jumlah kontribusi kepada lembaga yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine in the Near East). 

Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih mendorong Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga untuk bersedia menerima pengungsi dari warga Gaza. Pasalnya, dari segi etnis, budaya, dan bahasa, sedikit memiliki memiliki kemiripan dan kesamaan. Bahkan jarak yang dekat antar kedua negara ini secara teknik akan lebih mudah dibandingkan dikirim ke Indonesia.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel. 

Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, kata Anwar, Israel bisa menempatkan warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pemberangkatan pengungsi Palestina untuk dibawa ke Indonesia adalah klaim yang keliru.

Untuk mencari tahu asal muasal artikel, Tim Riset Tirto mencoba menyalin gambar Jokowi ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, kami menemukan laporan asliGelora News dengan header dan tanggal terbit artikel yang sama persis. Arsip halamannya bisa dilihat di sini.

Namun, tak seperti tangkapan layar yang beredar, tajuk asli laporan tersebut berbunyi “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”. Artikel aslinya membahas soal pernyataan Jokowi menanggapi tudingan setting-an acara reuni ke-45 angkatan 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dihadiri Sabtu (26/7/2025) lalu.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah lama tak bertemu teman-temannya. Ketika disinggung tidak memakai seragam reuni seperti teman seangkatannya, Jokowi mengaku sebenarnya mendapat seragam reuni.

Akan tetapi, karena seragamnya berlengan pendek dan alergi kulit di lengannya belum sembuh total, maka ia tak memakai seragam tersebut. Dalam isi artikel tidak ditemukan adanya pembahasan terkait Tom Lembong dan Hasto.

Saat melakukan penelusuran lanjutan lewat pencarian Google, kami juga tak menjumpai artikel media kredibel yang mengonfirmasi klaim abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto merupakan perintah Jokowi. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Jokowi sebelumnya memang sempat merespons terkait abolisi-amnesti. Seperti diwartakan Detik, Jokowi mengatakan bahwa keputusan Prabowo terkait abolisi merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Jumat (1/8/2025).

Hal yang sama juga diungkapkan Jokowi kala menanggapi Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Pihaknya meminta agar menghormati keputusan Prabowo tersebut.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tangkapan layar artikel dengan klaim sumber abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto berasal dari perintah Jokowi, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Laporan asli Gelora News dengan header dan tanggal terbit artikel yang sama persis bertajuk “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”. Laporan itu membahas soal pernyataan Jokowi menanggapi tudingan setting-an acara reuni ke-45 angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Sabtu (26/7/2025) lalu.

Tirto tak menjumpai artikel media kredibel yang mengonfirmasi klaim ini. Narasi yang beredar bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan visual yang sama di artikel AAP Fact Check, 10 Maret 2025.

Awalnya, video itu dibagikan oleh pengguna Facebook dari Papua Nugini pada Maret 2025. Sebagian pengguna internet menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Brasil.

Namun, tidak ada laporan mengenai peristiwa tsunami atau bahkan peringatan tsunami di Brasil dalam dua tahun terakhir.

Sebaliknya, AAP Fact Check mengidentifikasi sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis AI.

Misalnya, video itu memperlihatkan sejumlah mobil terendam banjir di luar bandara. Nama bandara tidak tertulis jelas, meski samar-samar dapat dibaca "Rio de Janeiro".

Kemudian, salah satu mobil di reruntuhan tampak seperti gabungan dari dua atau tiga model berbeda. Sementara itu, beberapa kendaraan di dekatnya tidak proporsional.

Pakar kecerdasan komputasional Niusha Shafiabady mengatakan kepada AAP Fact Check, kesalahan seperti penulisan teks yang tidak jelas dan gerakan yang janggal merupakan indikator bahwa video telah dibuat atau dimanipulasi dengan teknologi AI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kondisi Rusia setelah diguncang gempa bumi dan dilanda tsunami adalah hoaks.

Video tersebut sudah pernah beredar pada Maret 2025 dan memiliki sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi berbasis AI.