Dilansir dari laman Pemprov Jatim,  Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan kemiskinan ekstrem di Jatim pada tahun 2020 mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Dan per Maret 2024, kemiskinan ekstrem di Jatim tercatat pada angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk.

Pada September 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari wakil presiden saat itu yakni Ma'ruf Amin. Dana insentif fiskal tersebut diserahkan Wapres kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal.

Adhy menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim nol persen harus terus diupayakan. Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Adhy juga menyampaikan desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang sesuai jalur, membuat Provinsi Jatim menerima penghargaan insentif fiskal itu.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan data ICW 2023, Jawa Timur masih menduduki peringkat teratas sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi paling banyak.

Tingginya angka korupsi di Jawa Timur dapat dimaknai dengan baiknya kinerja aparat penegak hukum di provinsi tersebut. Namun pada saat yang sama, hal itu menandakan bahwa pengelolaan keuangan pada sejumlah sektor pemerintahan di provinsi Jawa Timur masih buruk dan rentan korupsi.

Jika dicermati lebih lanjut, sektor korupsi yang paling banyak terungkap adalah korupsi di sektor desa, yakni sebanyak 20 kasus dan disusul dengan sektor pemerintahan sebanyak 10 kasus.

Sementara, jika dilihat secara detail hingga tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 wilayah, maka dapat dilihat hampir seluruh wilayahnya ditemukan kasus korupsi, kecuali lima kabupaten/kota, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pamekasan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Laman resmi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Provinsi Jatim membenarkan bahwa total realisasi investasi Jawa Timur sampai dengan akhir 2023 mencapai Rp145,10 triliun.

"Investasi di Jatim konsistem tumbuh. Secara tahunan, total investasi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp145,10 triliun dan tumbuh sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun 2022," demikian informasi yang dimuat oleh Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur itu.

Tahun 2023, Kabupaten Gresik menjadi daerah dengan nilai investasi terbesar di Jawa Timur dengan total investasi sebesar Rp49,46 triliun, diikuti kota Surabaya sebesar Rp23,27 triliun dan kabupaten Pasuruan mencapai Rp20,74 triliun.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) juga mencatat peningkatan realisasi investasi di Jatim sejak 2018. Berikut datanya:

- 2018 sebesar Rp51,2 triliun,

- 2019 sebesar Rp58,5 triliun,

- 2020 sebesar Rp78,3 triliun,

- 2021 sebesar Rp79,5 triliun dan

- 2022 sebesar Rp110,3 triliun.

Data investasi Jatim ini juga dimuat dalam berita ANTARA berjudul "Realisasi investasi Jatim tembus Rp110 triliun" yang dipublikasikan pada 31 Januari 2023.

Dari rangkuman tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi investasi di Jatim pada 2023 menjadi yang tertinggi sepanjang lima tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak di daerah itu, yakni sejak 13 Februari 2019 hingga 13 Februari 2024.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun X resmi Indikator Politik Indonesia (Indikator), “indikatorcoid”. Diketahui, lembaga survei tersebut sudah merespons tentang unggahan yang beredar.

“Sudah jelas ini hoax karena kami tidak pernah melakukan survei di sana,” tulis Indikator, Jumat (25/10/2024).

TurnBackHoax sebelumnya sudah meluruskan sejumlah klaim seputar hasil survei yang mencatut nama Indikator, dituliskan dalam artikel:

[SALAH] Hasil Survei Cabup-Cawabup Subang 14 Oktober 2024: Nomor 2 Unggul

[SALAH] Indikator Rilis Hasil Survei Elektabilitas Pilkada Palopo

[SALAH] Hasil Survei 20—25 September 2024 Pilkada Bone Bolango dari Indikator

Unggahan berisi klaim “Indikator rilis survei elektabilitas Pilkada Kabupaten Pali” merupakan konten palsu (fabricated content).