• (GFD-2019-1186) Lahan Hutan Prabowo Ratusan Ribu Hektare

    Sumber: Debat Capres
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, sempat menyindir lawannya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, soal lahan hutan yang dimiliki mantan Pangkostrad itu. Kata Jokowi dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019, Prabowo memiliki lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan dan sebanyak 120 ribu hektare di Aceh.

    Pernyataan Jokowi disampaikan untuk menanggapi kritik Prabowo soal banyaknya lahan yang dibagikan kepada rakyat, tetapi lahan untuk pertanian tidak bertambah, sehingga Prabowo khawatir negara akan kekurangan lahan untuk bertani.

    Benarkah Prabowo punya lahan sebanyak itu?

    Hasil Cek Fakta

    Prabowo di akhir debat mengakui soal kepemilikan lahan ini. Namun ia memastikan lahan tersebut berupa Hak Guna Usaha alias HGU, yang sewaktu-waktu bisa dikembalikannya ke negara. Berapa banyak luasnya ia tidak sebutkan.

    "Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

    Pada Mei 2009, berdasarkan data yang dihimpun VIVA dari laman prabowosubianto.info, terdapat sejumlah usaha yang dimiliki Prabowo di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan jasa. Berikut datanya:

    1. PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara (kertas dan bubur kertas)
    2. PT Kiani Hutan Lestari (kehutanan & perkebunan)
    3. PT Belantara Pusaka (kehutanan & perkebunan)
    4. PT Tanjung Redeb Hutani (kehutanan & perkebunan)
    5. PT Tusam Hutani Lestari (kehutanan & perkebunan)
    6. PT Tidar Kerinci Agung (kelapa sawit)
    7. PT Erabara Persada Nusantara (pertambangan)
    8. PT Nusantara Wahana Coal (pertambangan)
    9. PT Nusantara Kaltim Coal (pertambangan)
    10. PT Batubara Nusantara Coal (pertambangan)
    11. PT Kaltim Nusantara Coal (pertambangan)
    12. PT Nusantara Santan Coal (pertambangan)
    13. PT Nusantara Berau Coal (pertambangan)
    15. PT Jaladri Swadesi Nusantara (perikanan)
    16. PT Gardatama Nusantara (jasa)
    17. PT Tribuana Antarnusa (jasa)

    Namun data terbaru yang diunduh dari lahan tersebut pada Minggu 17 Februari 2019, jumlah perusahaan yang masih dimiliki Prabowo berkurang drastis. Berikut datanya:

    1. Perusahaan migas Karazanbasmunai di Kazakhstan. Prabowo duduk sebagai komisaris.
    2. PT Tidar Kerinci Agung. Prabowo sebagai komisaris utama.
    3. PT Nusantara Energy. Prabowo duduk sebagai presiden dan CEO.
    4. PT Jaladri Nusantara sebagai presiden dan CEO.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1185) Prabowo Klaim RI Impor Gula Jutaan Ton, Bagaimana Faktanya

    Sumber: Debat Capres
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    Debat sesi kedua Capres antara Jokowi dan Prabowo malam tadi berlangsung kian seru. Ini terlihat kedua capres saling melempar pertanyaan yang disertai dengan pernyataan. Salah satu topik yang seru adalah mengenai impor pangan. Prabowo melontarkan klaim kepada Jokowi bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi impor pangan yang telah memukul banyak petani lokal.

    “Dalam 4 tahun banyak impor komoditas pangan, yang memukul kehidupan petani kita,” kata Prabowo dalam Debat Capres putaran kedua di Hotel Sultan, Minggu malam 17 Februari 2019.

    Dia mencontohkan soal besarnya impor gula yang terjadi justru saat masa panen tebu. “Petani tebu panen, tapi gula dari luar [negeri] masuk dalam jumlah yang sangat besar, jutaan ton,” kata Prabowo. Bagaimana faktanya?

    Hasil Cek Fakta

    Menurut Gurnadi, pengamat dari FITRA, memaparkan data dari Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pada Juli 2018, bahwa produksi gula nasional di tahun 2018 mencapai 2,1 juta ton. Lalu ditambah sisa gula tahun 2017 sebanyak 1 juta ton dan rembesan gula rafinasi ke pasaran mencapai 800 ribu ton.
    Ada pula tambahan impor gula konsumsi sebanyak 1,2 juta ton. Artinya, pasokan gula nasional ada sebanyak 5,1 juta ton. Angka tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan di tahun 2018, yang hanya sebanyak 2,8 juta ton, sehingga mengakibatkan surplus stok gula 2,4 juta ton.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1184) Prabowo menyebut Indonesia sebentar lagi 100% impor BBM

    Sumber: Debat Capres 2019
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita


    JAKARTA. Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan impor minyak 100%. Untuk itu kelapa sawit bisa menjadi tambahan bahan bakar kita. "Kita dalam waktu dekat akan menjadi net importir. Kita akan impor 100% bahan bakar minyak kita," ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa sawit bisa menjadi biodiesel dan bisa meningkatkan pendapatan petani yang sekarang sedang jatuh. "Kita bisa meningkatkan harga dan juga harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan Perkebunan Inti Rakyat," ujarnya.

    Hasil Cek Fakta

    Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyatakan Indonesia merupakan produsen minyak, sehingga tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan 100% impor minyak bagi kebutuhan konsumsi BBM bagi transportasi dan ketenagalistrikan dalam negeri.

    Selain itu, Indonesia akan mulai melakukan elektrifikasi transport secara bertahap, yaitu dengan mendorong manufaktur dan penjualan kendaraan listrik (mobil dan motor) dan ada substitusi parsial BBM dengan BBN.

    Selain itu, pemerintah juga sudah secara agresif menurunkan penggunaan diesel untuk pembangkitan listrik. Sedangkan pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga (cooking fuel) juga sudah disubstitusi dengan gas.

    Sehingga ada indikasi bahwa di jangka menengah akan terjadi stabilisasi permintaan BBM dan bahkan berbagai proyeksi menunjukkan penurunan di jangka panjang.

    Selain itu, mengacu data dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menyebutkan bahwa pada tahun ini, pemerintah menargetkan lifting hanya 750.000 barel per hari (bph). Padahal tahun ini target lifting minyak 800.000 bph.

    Bukan hanya di 2019, dalam jangka menengah yakni 2020 hingga 2022, target bawah lifting minyak juga cenderung semakin rendah.

    Pada tahun 2020, misalnya, target lifting minyak berkisar 695.000–840.000 bph. Sedangkan target di 2021 hanya 651.000–802.000 bph, dan di 2022 turun lagi menjadi 589.000–800.000 bph. Sehingga impor 100% BBM belum akan terjadi dalam waktu dekat.




    Kesimpulan

    Impor BBM memang semakin naik lantaran produksi minyak Indonesia setiap tahun menurun. Namun tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan impor 100% BBM.
  • (GFD-2019-1183) Capres Prabowo sebut proyek infrastruktur tidak melalui feasibility study

    Sumber: Debat Capres 2019
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    JAKARTA. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak melalui feasibility study yang baik.

    "Saya menghargai niat pak Jokowi dalam memimpin pembangun infrastruktur. Tapi yang dilakukan oleh tim Jokowi itu bekerjanya kurang efisien," katanya di Hotel Sultan, Minggu (17/2).

    "Banyak Infrastruktur yang dilakukan grusa grusu tanpa feasibility study yang bener, sehingga mengakibatkan proyek ini rugi sangat sulit dibayar. Ini yang jadi masalah. Infrastruktur untuk rakyat bukan, rakyat untuk infrastruktur," tambah dia.

    Menurutnya, proyek infrastruktursaat ini hanya menjadi monumen seperti LRT Palembangan, Bandara Kertajati, dan lain-lain.

    Hasil Cek Fakta

    Elrika Hamdi dari Energy Finance Analyst IEEFA menyatakan semua proyek infrastruktur pasti menggunakan Feasibility Study dan Detailed Engineering Design sebagai pedoman pembangunan bagi para kontraktor sipil atau EPC.

    Bila tidak ada FS dan DED, maka tidak mungkin kontraktor dapat melakukan pembangunan. Namun memang keandalan FS dan DED dari masing-masing proyek terkadang dipertanyakan, terutama yang berhubungan dengan dampaknya terhadap lingkungan.

    Dokumen FS dan DED seharusnya tidak hanya mencakup teknikal dan finansial, namun juga meliputi pemeliharaan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat indigenous dan pemerataan gender.

    Dalam pembuatan infrastruktur besar seharusnya seluruh dokumen FS dan DED lengkap dan sesuai dengan standar international, salah satu yang sering dipakai adalah IFC Performance Standard.

    Kesimpulan

    Pernyataan Prabowo tidak tepat soal feasibility study