Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tak pernah mengeluarkan seruan yang meminta ulama, kiai, dan ustaz di Indonesia untuk menolak rapid test. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan Komunikasi, Amirsyah Tambunan mengatakan seruan itu adalah hoaks. “Itu berita hoaks yang sangat tidak masuk akal,” kata Amirsyah kepada Tempo, Ahad malam, 24 Mei 2020.”

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid menegaskan seruan tersebut ialah hoaks atau berita bohong. Dia menjelaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut.

“Itu pasti hoaks, karena MUI tdk pernah mengeluarkan pemberitahuan seperti itu,” kata Zainut saat dihubungi merdekacom, Minggu (24/5).

Dia juga menjelaskan surat tersebut tidak sesuai dengan kop standar MUI. Serta tutur bahasanya pun tidak sesuai standar MUI.

“Dari kop surat dan isi pemberitahuannya tidak sesuai standar MUI,” tegas Zainut.”

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa TKA asal China itu bukan berupaya menyusup. Hal itu diketahui melalui penelusuran video mengarahkan kepada video berjudul “TKA China Menolak Pulang, Tuntut Gajinya Dibayarkan Perusahaan di Bandara Banyuwangi” di kanal Youtube Tribun Timur yang tayang pada 26 Mei 2020.

TKA bernama Cui Changqing tersebut diketahui menolak untuk dipulangkan setelah kontrak kerjanya selesai. Ia sempat mengamuk dan menetap di Bandara Banyuwangi lantaran merasa upahnya belum dibayar oleh perusahaan yang mempekerjakannya, yakni PT Sinoma Engineering.

Cui diketahui sempat merusak fasilitas milik Bandara Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengaku telah mengamankan Mr Cui Changqing. Kini, aparat kepolisian juga tengah melakukan penyidikan.

Diketahui pula, dilansir dari detik.com, Cui merasa gajinya sudah diterima agen yang memberangkatkannya sebagai TKA. Dirinya menuntut gajinya di agen diserahkan terlebih dahulu kepada dirinya.

Pada saat negosiasi dia minta 10 ribu RMB. Itu pun langsung disanggupi oleh agen dan perusahaan, sehingga dirinya mau keluar dari kolong bus. Namun, setelah itu, Cui kembali marah-marah tak jelas. Menurut translator, dirinya meminta uang tambahan 12.100 RMB," ujar Kombes Pol Arman.

Negosiasi alot terjadi hingga tengah malam. Cui tidak mau negosiasi dengan translator dan pihak agen serta perusahaan. Hingga akhirnya polisi memanggil penerjemah dari Banyuwangi. Setelah negosiasi, akhirnya agen dan perusahaan menyanggupi penambahan uang 12.100 RMB tersebut. Uang itu kemudian di transfer ke rekening pribadinya.

"Namun, lantaran tidak ada keterangan gaji di rekening yang sudah ditransfer, Cui tidak mau mengakui jika itu dari agen dan perusahaan. Tapi dia mengakui ada uang masuk sebesar 12.100 RMB," tambahnya.

Hingga akhirnya, Cui kembali meminta uang gaji itu. Sampai saat ini pun permintaan Cui tak digubris oleh agen dan perusahaannya.

"Saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan Imigrasi. Nanti juga kita tembusi Kedutaan Besar China terkait masalah ini. Ini juga permintaan dari TKA itu," tambahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim bahwa ada TKA China menyusup ke Bandara Banyuwangi dan tertangkap tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari wartakota.tribunnews.com, Abdel Achrian atau dikenal dengan Cing Abdel yang pernah menjadi pendamping di acara Mamah dan AA di Indosiar menuliskan pada Instastory akunnya bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Banyak yang nanya kabar lewat WA soal Mamah Dedeh, Alhamdulillah sudah ditelpon beliau sehat saja. Gak bener tuh kabar meninggal," tulis Abdel pada Instastory akun (@abdelachrian).

Senada dengan Abdel, Ustaz Yusuf Mansyur pun menyatakan hal yang sama. Ia menyatakan bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Mamah Dedeh. “Masih hidup, barusan saya ngebel diangkat,” ungkap Yusuf Mansyur (27/5) kepada beepdo.com.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pesan berantai yang menyatakan Mamah Dedeh meninggal pada 26 Mei 2020 tidak benar. Konten pesan berantai itu masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa pelarangan untuk masuk ke dalam negara-negara yang tercantum dalam pesan berantai tersebut tidak hanya khusus untuk Indonesia. Di Singapura, dilansir dari liputan6.com, Pemerintah Singapura memang sudah lama menolak kedatangan pendatang internasional short term akibat Virus Corona COVID-19. Ini tak hanya berlaku untuk WNI.

"Ini ketentuan sudah lama dan masih berlaku. Kita sudah pernah sampaikan press release. Setiap negara (termasuk Indonesia) juga masih melarang kunjungan WNA, kecuali mereka sudah punya ijin tinggal di Indonesia," ucap Duta Besar RI di Singapura, Ngurah Swajaya.

Lalu, untuk Jepang, negara tersebut melarang masuk warga asing kepada lebih dari 100 negara. Bukan hanya Indonesia, melainkan juga Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan hampir seluruh negara Eropa. Tempat wisata di Jepang pun juga banyak ditutup, seperti Menara Tokyo, Disneyland Tokyo, dan Istana Kekaisaran.

Begitu juga Korea Selatan yang kini membatasi kedatangan warga negara dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Dilansir dari liputan6.com, situs imigrasi Korea Selatan menjelaskan visa short-term C-1 dan C-3 yang dikeluarkan sebelum 5 April telah disuspens. Visa-free entry yang diberikan Korsel juga disuspens apabila negara itu menerapkan pelarangan masuk bagi Korsel, contohnya seperti yang terjadi dengan Jepang.

Taiwan sudah melarang masuknya warga asing sejak Maret lalu, dan ini tak hanya berlaku bagi WNI saja.

"Untuk sementara ini tidak semua orang Indonesia bisa masuk ke Taiwan, kecuali bagi yang dapat visa khusus baru bisa masuk," ucap pihak Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta kepada Liputan6.com.

Hong Kong diketahui melarang semua orang yang bukan warga negaranya untuk masuk ke wilayahnya. Ada beberapa pengecualian, contohnya untuk suami atau istri warga Hong Kong, serta petugas diplomatik.

Lalu, dilansir dari cnnindonesia.com, Mulai 20 Maret 2020 pemerintah Australia tidak lagi mengizinkan penduduk non-Australia masuk ke negara mereka, kecuali anggota keluarga langsung warga Australia. Warga Australia di luar negeri masih dapat kembali ke negara itu, tetapi akan dikenakan isolasi 14 hari pada saat kedatangan. Pada 18 Maret 2020, pemerintah Australia menerbitkan larangan perjalanan Level 4 yang berarti "jangan bepergian" sehingga tidak ada lagi kasus baru yang masuk.

Dan, Selandia Baru diketahui melarang masuk pendatang kecuali warga negara, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan dalam konferensi pers pada hari Rabu (18/3). Larangan perjalanan juga berlaku bagi mereka yang datang dari Kepulauan Pasifik, yang sebelumnya telah dibebaskan dari pembatasan ini.

Aturan ini juga mempengaruhi perjalanan penduduk antara Selandia Baru dan Australia, yang biasanya dapat melakukan perjalanan bolak-balik tanpa visa. "Yang bisa dimaklumi ialah perjalanan dari dan ke Samoa dan Tonga untuk urusan kemanusiaan," kata Ardern.

Pasangan warga Selandia Baru, wali sah atau anak-anak tanggungan yang bepergian bersama mereka juga dapat pulang ke Negara Kiwi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim pesan berantai tersebut tidak benar. Oleh sebab itu, pesan berantai itu masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.