Berdasarkan penelusuran, Kades Sampangagung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jatim, bernama Suhartono, akhirnya dijebloskan ke Lapas Klas IIB. Suhartono memang benar pendukung pasangan Prabowo – Sandiaga.

Namun, Suhartono dijebloskan ke penjara bukan karena pernyataan dukungannya kepada Prabowo - Sandiaga.

Ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim PN Mojokerto, karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dengan terlibat aktif melakukan kampanye berupa acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno ke daerahnya.

Acara penyambutan Sandiaga ini, sebagaimana diberitakan sejumlah media, termasuk di antaranya Detik.com, diawali dengan rapat di rumah Suhartono, Jumat (19/10). Rapat ini melibatkan terdakwa, istrinya, Ketua Karang Taruna Desa Sampangagung Sunardi dan sejumlah warga lainnya.

Esoknya setelah pertemuan, Sunardi memesan spanduk dan banner bertuliskan ucapan selamat datang dan dukungan untuk Sandiaga, juga memesan musik patrol untuk meramaikan. Suhartono sendiri mendikte istrinya untuk mengirim pesan di grup WhatsApp PKK Desa Sampangagung, berisi ajakan untuk hadir di acara penyambutan Sandiaga, sekaligus menjanjikan uang saku Rp 20 ribu bagi setiap ibu-ibu yang hadir.

Minggu (21/10) sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar 200 orang yang digalang Suhartono menghadang rombongan Sandiaga di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung. Saat itu Cawapres nomor urut 02 tersebut datang dalam rangka berkampanye di wisata air panas Padusan, Pacet, Mojokerto.

Suhartono sendiri juga aktif di acara penyambutan Sandiaga itu. Memakai kemeja putih bertuliskan Sapa Prabowo, dia lantas sempat mendekati Sandiaga untuk berfoto sembari mengacungkan dua jari.

Belakangan, Suhartono juga mengakui menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu antara lain dibagikan kepada ibu-ibu yang datang sesuai undangan, dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu per orang.

Dari konteks peraturan perundangan, dalam Pasal 1 angka 3 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan: kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Pelanggaran terhadap hal ini bisa berujung pada sanksi administratif. Namun, ada juga sanksi pidana yang bisa diberlakukan, khususnya jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi:

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Adapun vonis (amar putusan) dari hakim PN Mojokerto pada 13 Desember 2018, antara lain berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhartono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.

Suhartono sendiri melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan banding seusai pembacaan vonis tersebut. Namun selang beberapa hari kemudian, Suhartono justru mencabut permohonan banding tersebut dan akhirnya memutuskan menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Prabowo benar bahwa ada kepala desa pendukungnya di Jatim yang diproses hukum dan dipenjara. Namun, Prabowo salah bahwa kades itu dipenjara karena pernyataan dukungannya, melainkan karena menyelewengkan wewenang sebagai aparat desa, atau sebagaimana amar putusan hakim "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye". Oleh karenanya, klaim Prabowo dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai misinformasi.

ICW mengungkapkan ada enam caleg dari Gerindra yang pernah menjadi napi kasus tipikor. Yakni, Mohamad Taufik (dapil DKI 3), Herry Jones Kere (dapil Sulut), Husen Kausaha (dapil Malut), Al Hajar Syahyan (dapil Tanggamus), Ferizal (dapil Belitung Timur), dan Mirhammuddin (dapil Belitung Timur).

Data yang disebar lewat Twitter dicuitkan pada 5 Januari 2019 lalu. "40 caleg MANTAN NAPI KORUPSI yang sedang berlaga mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," cuit akun resmi ICW (@antikorupsi)

Data yang disampaikan ICW diungkapkan ke publik lewat akun @antikorupsi. Data ICW inilah yang dikutip oleh Jokowi untuk menanyakan perihal pemberantasan kasus korupsi kepada Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra. (*)

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, bahwa luas wilayah Jawa Tengah seluas 32.544,12 kilometer persegi, dengan wilayah paling luas adalah Cilacap sebesar 2.138,51 kilometer persegi dan terkecil Magelang seluas 18,12 kilometer persegi.

Sementara, dilansir dari Britanica, Malaysia terdiri dari dua wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur, yang berada di Pulau Kalimantan. Luas Malaysia seluruhnya adalah 330.323 km persegi.

Adapun data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, tercatat luas wilayah Malaysia, yaitu 329.847 kilometer persegi yang terdiri dari luas daratan 328.657 kilometer persegi dan lautan 1.190 kilometer persegi.

Berdasarkan data di atas, maka pernyataan Prabowo Subianto soal wilayah Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia pada saat sesi debat Pilpres 2019, yang mengusung tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme TIDAK BENAR. (*)

Gaji gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam kepres itu, terdapat aturan gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta.

Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp 2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp 4,32 juta. Tapi, penghasilan gubernur per bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sebab, penghasilan gubernur dan wagub yang besar ternyata datang dari gaji pokok yang dilipatgandakan.

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, dan tunjangan operasional berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai PP No 109 Tahun 2000.

Sebagai contoh, tahun 2013, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data pendapatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur dalam sebulan. Ada 10 gubernur dan wagub dengan penghasilan tertinggi.

Gubernur DKI Jakarta kala itu memunyai penghasilan per bulan mencapai Rp 1.759.303.048; Gubernur Jabar Rp 710.026.578; Gubernur Jawa Timur Rp 670.843.873; Gubernur Jawa Tengah Rp 489.701.560; Gubernur Kalimantan Timur Rp 395.644.500; Gubernur Sumatera Utara Rp 376.185.564; Gubernur Banten Rp 299.222.125; Gubernur Kalimantan Selatan Rp 239.185.623; Gubernur Sulawesi Selatan Rp 228.940.362; dan, Gubernur Riau Rp 217.271.662.

Prabowo benar bahwa gaji gubernur kurang lebih Rp 8 juta. Namun, Prabowo salah kalau mengatakan pendapatan gubernur di Indonesia terbilang sedikit, karena angka gaji pokok dan tunjangan utama itu belum digabungkan dengan tunjangan biaya operasional yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Dengan demikian, Prabowo bisa dikatakan menyebarkan disinformasi.