Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Situbondo angkat bicara terkait dengan beredarnya informasi yang menyebut bahwa Situbondo akan berlakukan system lockdown. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa beberapa titik di wilayah Situbondo akan dilakukan penjagaan ketat oleh pihak keamanan.

Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa narasi dalam pesan tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Melansir dari detik.com, Kepala Bagian Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Situbondo Agung Wintoro menyatakan bahwa tidak benar Situbondo memberlakukan system lockdown.

“Terkait berita Situbondo Lockdown, perlu disampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan tidak ada lockdown. Baik negara maupun daerah,” jelas Agung.

Agung menambahkan, jika saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tidak mudah untuk menerapkan aturan itu sendiri. Untuk menjadi daerah PSBB harus melalui keputusan Menteri Kesehatan dengan sejumlah kriteria.

“Di Situbondo sendiri, saat ini masih dibuat analisis tentang PSBB. Makanya, kabar atau berita Situbondo lockdown itu adalah hoaks,” tegas Agung.

Pesan berantai terkait dengan klaim bahwa Situbondo lockdown akibat persebaran virus corona atau Covid-19 beredar di tengah masyarakat. Menurut narasi yang disampaikan, beberapa titik di wilayah Situbondo akan dijaga ketat oleh pihak keamanan. Menanggapi informasi tersebut, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Situbondo dengan tegas menyatakan narasi dalam pesan tersebut tidak benar.

Beredar sebuah video melalui akun instagram @uyungpancasila yang diberi judul pembunuhan massal berkedok corona pada 04 Februari 2020, video tersebut viral dan sudah disaksikan oleh lebih dari 1.500 pengguna instagram. Isi dari video tersebut adalah narasi-narasi tidak benar yang dituliskan oleh pemilik akun.

Namun setelah ditelusuri video tersebut tidak benar, serta pelaku pengunggah video juga telah diamankan oleh Satreskim Polres Bogor pada Minggu 22 Maret 2020 di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Melansir dari iNews.id pelaku dikenai Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas tiga tahun penjara.

“Barangsiapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” tutur Benny, dikutip dari iNews.id.

Klaim yang menyebutkan tes massal akan dilakukan dokter yang diimpor dari China tidak benar. Faktanya, Pemerintah Indonesia melakukan tes massal atau rapid test menggunakan alat tes dari China, bukan dokter dari China. Alat tersebut dipesan melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI atas instruksi dari Kementerian BUMN. Selain itu Presiden Joko Widodo meminta tim satuan gugus tugas COVID-19 untuk melakukan tes massal atau rapid test kepada masyarakat.

Mengutip dari suara.com Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga mengatakan, alat tersebut seperti alat tes kehamilan. Sehingga, untuk memastikan positif atau negatif virus corona bisa ditentukan secara cepat.

“RNI lagi kerja sama dari China itu masuk produksi rapid test covid-19. Ini kerja sama dengan pabrik China. Kami sedang pesan sekitar 500 ribu. Jadi, hasilnya bisa keluar hanya berapa menit 15 menit maksimal 3 jam,” ujar Arya kepada wartawan lewat teleconfernce di Jakarta, Rabu (17/3/2020).

Arya juga menyebutkan jika RNI saat ini sedang menunggu izin dari Kementerian Kesehatan untuk mengedarkan alat tersebut. Nantinya, alat tersebut bakal didistribusikan ke Rumah Sakit.

“Kalau dikasih izin oleh Kemenkes kami bisa kirim pakai Garuda dari Hangzhou jadi kebutuhan kita ini bisa dicukupi dengan cepat,” jelas dia, dikutip dari suara.com

Berdasarkan penjelasan tersebut, video yang diunggah oleh @uyungpancasila tidak benar, selain itu Indonesia juga tidak pernah mengimpor Dokter dari China untuk menangani pasien corona dan melakukan tes massal. Berdasarkan semua penjelasan tersebut informasi ini masuk ke dalam Konten Yang Menyesatkan atau Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Indri Pramesti Widyaningrum (Anggota Komisariat MAFINDO Gunadarma)

Video berjudul “Pembunuhan Massal Berkedok Corona” yang beredar di Instagram berisikan informasi tidak benar. Indonesia tidak pernah mengimpor dokter dari China, selain itu pelaku pengunggah video telah diamankan Satreskim Polres Bogor pada Minggu (22/3/2020).

Akun Facebook Bunga Indah atau @puspa.indah.1069 mengklaim bahwa Ibu Kota Indonesia, yakni DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak terinfeksi virus Corona atau COVID-19 karena salah memilih gubernur. Berikut tulisan lengkapnya:

jakarta menjadi daerah paling banyak terinfeksi virus covid-19 karena salah pilih gubernur,” tulis akun Facebook Bunga Indah atau @puspa.indah.1069, Kamis (2/4).

Setelah ditelusuri melalui mesin pencari, diketahui klaim yang dibuat oleh akun Facebook @puspa.indah.1069 adalah tidak benar atau keliru.

Juru bicara pemerintah khusus penanggulangan COVID-19, Achmad Yurianto menyebut provinsi DKI Jakarta sebagai daerah terbanyak sebaran kasus positif COVID-19. Alasannya menurut Yuri karena mobilitas masyarakat ibu kota tergolong tinggi. Banyak pula pintu masuk dari berbagai daerah menuju Jakarta.

“Ini adalah bentuk tracing. Kita bersyukur cukup banyak yang didapatkan,” kata Yuri, Selasa (17/3).

Diketahui data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedikitnya terdapat lima (50 provinsi dengan kasus COVID-19 yang cukup tinggi per Minggu (29/3) pukul 12.00 WIB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara untuk provinsi yang belum terpapar COVID-19, diketahui berdasarkan data dari BNPB pada Kamis (2/4) yaitu Provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menko Polhukam, Mahfud MD pun menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah kompak mengatasi COVID-19.

Dengan begitu, postingan akun Facebook @puspa.indah.1069 menurut kategori misinformasi atau disinformasi dari First Draft dapat masuk ke dallam misleading content atau konten yang menyesatkan.

Juru bicara pemerintah khusus penanggulangan COVID-19, Achmad Yurianto menyebut provinsi DKI Jakarta sebagai daerah terbanyak sebaran kasus positif COVID-19 dikarenakan dua alasan. Pertama, banyaknya pintu masuk dari berbagai daerah menuju Jakarta dan kedua, mobilitas masyarakatnya yang tergolong tinggi.

SUMBER membagikan video protes di Baku (Azerbaijan) dengan beberapa tujuan yang TIDAK terkait COVID-19. SUMBER menambahkan narasi yang salah yang menyebabkan kesimpulan keliru.

Reuters: “Polisi di Azerbaijan pada hari Sabtu menahan sejumlah demonstran, termasuk pemimpin oposisi utama Front Rakyat, pada awal rapat umum yang direncanakan melawan gaji rendah, korupsi dan kurangnya demokrasi di bekas negara kaya energi Soviet. negara.”

Wikipedia: “Protes Baku tahun 2019 adalah serangkaian aksi damai tanpa kekerasan pada 8, 19 dan 20 Oktober di Baku , ibu kota Azerbaijan . Protes pada 8 dan 19 Oktober diselenggarakan oleh Dewan Nasional Pasukan Demokrat (NCDF), aliansi partai- partai oposisi , dan menyerukan pembebasan tahanan politik dan untuk pemilihan yang bebas dan adil. Mereka juga menentang meningkatnya pengangguran dan ketimpangan ekonomi . Di antara mereka yang ditahan pada 19 Oktober adalah pemimpin Partai Front Rakyat Azerbaijan , Ali Karimli . Pada 20 Oktober beberapa lusin perempuan mengadakan protes terhadap kekerasan dalam rumah tangga .”

The Quint: “Quint dapat mengonfirmasi bahwa meskipun video belum diubah dengan cara apa pun, klaim yang dengannya video tersebut diedarkan benar-benar salah. Video ini bukan yang terbaru atau dari Spanyol. Ini sebenarnya dari Baku di Azerbaijan di mana polisi menahan demonstran pada Oktober 2019.”

BUKAN di Spanyol. Lokasi yang benar adalah Baku (Azerbaijan), protes dengan beberapa tujuan yang TIDAK terkait COVID-19.