Melalui hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar, Jasman Rizal membantah informasi pemberlakuan lockdown tersebut. Dia menegaskan, pada intinya Gubernur Sumbar tidak pernah mengatakan bahwa Sumbar akan mengambil kebijakan lockdown.

"Kita (Sumbar, red) tidak ada lockdown. Entah siapa yang menyimpulkan seperti itu," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar itu sebagaimana dilansir Harianhaluan.com, Minggu (26/4/2020).

Agar hal serupa tak terulang, Jasman menyarankan supaya berhati-hati dalam mengutip sesuatu, dan menimbulkan kesimpulan sendiri sehingga menjadi salah penafsiran. Ketika salah penafsiran akan berakibat fatal dalam komunikasi publik.

"Harusnya jika mengutip, hati-hati. Salah penafsiran berakibat salah arti dan itu fatal dalam komunikasi publik dan itu bisa menimbulkan keresahan publik. Padahal pak Gubernur tidak pernah bicara seperti itu (lockdown, red)," tegas Jasman.

Kemudian Jasman menjelaskan, bahwa PSBB ini tak seperti lockdown. Pasalnya, hanya pembatasan aktivitas. Artinya, PSBB hanya membatasi aktivitas tertentu. Khususnya di wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

"PSBB bukan lockdown. Lockdown bukan bahagian dari PSBB. Ini harus kita pahami bersama agar tidak salah persepsi," ulas Jasman.

Sesuai Permenhub Nomor 25 tahun 2020 mengatur sistem transportasi selama diberlakukannya PSBB terutama terkait mudik Idul Fitri 2020. Aturan ini bisa diperpanjang tergantung kebijakan dari pusat. Sementara pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh polisi dan TNI.

"Untuk jelasnya soal PSBB tolong baca Permenhub nomor 25 tahun 2020. Jelas disana soal PSBB dan tidak ada menyebut soal lockdown," tukasnya.

Adapun, berita dari media bentengsumbar.com yang disertakan dalam postingan tersebut sudah berubah judulnya ketika dibuka menjadi “Senin, Pintu Perbatasan Sumbar Dijaga TNI-Polri, Kendaraan Tak Boleh Keluar Masuk.” Pihak redaksi dari bentengsumbar.com dalam akhir artikel menyatakan permohonan maaf atas kesalahan persepsi pernyataan Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, pihak bentengsumbar.com juga sudah menerbitkan pemberitaan klarifikasi mengenai isu lockdown dengan judul “Pemprov Sumbar Bantah Terapkan Lockdown” yang tayang pada 27 April 2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut, isu Sumatera Barat akan memberlakukan lockdown dikarenakan adanya kesalahpahaman wartawan yang meliput pernyataan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Atas hal itu, maka konten postingan tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan bahwa Narapidana koruptor akan dibebaskan karena pandemi COVID-19. Dikutip melalui laman detik.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membebaskan Narapidana tindak pidana umum (tipidum) untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas. Sedangkan untuk napi kasus korupsi, Jokowi tidak pernah membicarakannya dalam rapat.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Senin (6/4/2020).

Diketahui foto dalam unggahan akun tersebut adalah hasil suntingan, yang pernah tayang sebelumnya pada 19 April 2017 pada laman cnnindonesia.com dengan judul “Usai Mencoblos, Tujuh Tahanan KPK Kompak OK OCE”. Foto tersebut adalah foto tujuh tahanan KPK di Markas Detasemen Polisi Militer Guntur, Jakarta. Mereka berfoto dengan kompak bergaya mengacungkan simbol Oke Oce ciri khas pasangan calon kepala daerah DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten yang beredar di Facebook ini dapat masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang salah.

Setelah dilakukan penelusuran dengan mesin pencari, ditemukan pemberitaan dari Tribun Madura berjudul “Poster Digital Pilkada Sumenep 2020 Tersebar di WhatsApp, KPU Sumenep Beri Konfirmasi: Hoaks.”

Dalam narasinya Komisioner KPU Sumenep Rafiqi Tanzil mengklarifikasi, pilkada ditunda dan tidak mengeluarkan poster atau gambar apapun. Dikonfirmasi juga dari bakal calon bupati Sumenep, Fattah Jasin juga mengakui jika poster digital itu juga tidak benar.

Diketahui dari artikel bertajuk “Imbas Corona, KPU Kabupaten Sumenep Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada Sumenep 2020," KPU Kabupaten Sumenep menunda tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penundaan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penundaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep ini sesuai dengan hasil rapat pleno pada tanggal 23 Maret 2020.

Hasil dari rapat pleno tersebut katanya, mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor 114 tertanggal 23 Maret 2020 setelah menindaklanjuti SE KPU RI dengan Nomor Surat 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Ibu Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan pengawasan terkait hoaks pilkada utamanya dilakukan dalam tahapan kampanye, baik kampanye yang bersifat rapat umum maupun kampanye di media sosial. Dalam strategi ini, Bawaslu Kabupaten maupun Kota mengawasi media sosial dan membuka diri terhadap informasi maupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Kalau patroli itu, kami sifatnya proaktif untuk mencari dan itu nanti jadi temuan. Sementara untuk laporan, itu berangkat dari partisipasi masyarakat” kata Zaki Hilmi.

Jadi hasil temuan selebaran Pilkada Sumenep yang ada di media sosial, merupakan tidak benar dan pilkada serentak pun ditunda selama pandemi Corona. Bawaslu Pilkada Sumenep juga tidak mengeluarkan selebaran apapun terkait Pilkada. Informasi tersebut dinyatakan sebagai Misleading Content atau Konten yang menyesatkan.

Melalui hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Sebab, diketahui bahwa video yang dibagikan itu merupakan hasil suntingan dari video liputan peringatan tragedi penembakan masjid Christchurch pada 22 Maret 2019 di Hagley Park, Selandia Baru.

Peringatan itu bertepatan seminggu setelah kejadian penembakan tersebut. Pada acara peringatan itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengimbau untuk menyiarkan langsung azan dan agenda mengheningkan cipta, tidak hanya di Selandia Baru namun juga pada tingkat global.

Pada acara tersebut dilakukan pengumandangan azan dan salat Jumat berjamaah bagi umat Muslim di Selandia Baru. Saat salat Jumat dilakukan, warga non muslim Selandia Baru membentuk rantai manusia guna melindungi umat Muslim Selandia Baru yang tengah menunaikan ibadah salat Jumat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten yang dibagikan oleh akun atas nama Andi tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.