Setelah ditelusuri, melansir dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) terdapat beberapa catatan gempa di wilayah California antara 1-2 Juni. Memang benar, pada Rabu, 2 Juni 2021, pukul 4.29 waktu setempat, telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 2,7 di kilometer 4 Anguana, California. Namun, tidak ada bukti gempa tersebut berkaitan dengan dinamit di tempat kloning manusia.

Dilansir dari Kompas.com, Tim Penelusuran Cek Fakta Kompas menemukan bahwa sebagian besar gempa bumi di California disebabkan oleh pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.

Lempeng Pasifik bergerak ke laut barat, menggores secara horizontal melewati Amerika Utara dengan kecepatan 50 milimeter per tahun. Sekitar dua pertiga pergerakan ini terjadi pada sesar San Andreas dan beberapa sesar pararel, yaitu sesar San Jacinto, Elsinore, dan Imperial.

Patahan tersebut menghasilkan sekitar setengah gempa bumi yang signifikan di California, serta banyak gempa bumi kecil. Sehingga, gempa di California yang dilaporkan tidak ada kaitannya dengan dinamit dan tempat kloning manusia.

Adapun isu terkait tempat kloningan manusia, Institut Riset Genome Manusia menyebut bahwa kloning manusia masih menjadi mitos.

Dengan demikian, klaim bahwa gempa magnitudo 2,7 di California berkaitan dengan kloningan manusia adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Bukan karena ledakan tempat kloningan manusia. Faktanya, gempa bermagnitudo 2,7 di California pada Rabu 2/6/2021 disebabkan oleh adanya pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Melalui Tempo.co, Menteri Agama, Yaqut Cholil, pembatalan keberangkatan jamaah haji 2021 untuk keselamatan jamaah haji karena Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Kemudian dalam keterangan konferensi pers Menteri Agama membantah pembatalan keberangkatan haji tahun ini karena Indonesia memiliki hutang dan memastikan Indonesia tidak memiliki tagihan yang belum dibayar terkait haji. “Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100 persen hoaks atau berita sampah semata. Tidak usah dipercaya,” ujar Yaqut Cholil dalam keterangan persnya.

Selain itu, Yaqut menjamin keamanan Dana Jamaah Haji 2021, ia menjelaskan dana dapat diminta kembali oleh jamaah, atau dana juga bisa tetap disimpan secara aman di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dengan demikian klaim haji 2021 dibatalkan karena pemerintah belum bayar tagihan dan dana jamaah digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan hoax dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah, faktanya Menteri Agama, Yaqut Cholil, menjelaskan alasan pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah haji 2021 karena pandemi di Indonesia dan Arab Saudi dapat mengancam keselamatan jamaah. Selain itu, pembatalan haji tidak ada kaitannya dengan adanya tagihan yang belum dibayar serta penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Dilansir dari beritaonline.com poster yang mengklaim bahwa NU selenggarakan poling konvensi calon presiden 2024 telah beredar di WhatsApp grup para Kiai dan Kader NU.

Setelah ditelusuri, klaim konvensi Capres NU 2024 dalam poster yang beredar tersebut adalah salah. Faktanya, melalui situs resmi NU, nu.or.id, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU mengonfirmasi bahwa poster yang beredar tersebut merupakan hoaks. “Itu (poster dan poling) hoaks. Saya pastikan tidak ada tim sembilan dari PBNU untuk konvensi Capres NU 2024,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU H Andi Najmi Fuaidi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj juga turut menanggapi beredarnya poster dan poling online Sukseskan Konvensi Capres NU 2024 tersebut, Ia menegaskan pihaknya tidak memiliki agenda politik praktik. Meski demikian, bukan berarti NU melarang untuk berpolitik. Secara organisasi, NU harus menjaga jarak dengan partai politik dan berbagai aktivitas yang dilakukan partai politik, tujuannya agar NU tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Ditegaskan pula bahwa agenda konvensi Capres NU 2024 itu tidak akan pernah terjadi selama tidak ada perubahan putusan dari Muktamar tentang posisi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

Dengan demikian klaim NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024 merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)
Klaim tersebut salah, faktanya melalui situs resmi NU, nu.or.id, mengonfirmasi bahwa poster yang beredar terkait konvensi Capres NU 2024 merupakan hoaks.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Video yang diunggah merupakan hasil suntingan dari video wawancara oleh CBN News dengan Jay Walker, CEO dari Apiject Systems dan sama sekali tidak ada sosok Erick Thohir. Isi dari wawancara dalam video tersebut menceritakan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan AS dengan perusahaan swasta AS yakni Apiject Systems of America dalam distribusi vaksin Covid-19 bagi warga Amerika Serikat. Kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan petugas pelayanan kesehatan AS dalam proses vaksinasi dengan menyertakan chip Radio-frequency Identification (RFID) yang berisi nomor seri dalam setiap dosis vaksin untuk membantu mengetahui di mana lokasi pemberian vaksin, tanggal kadaluarsa vaksin, dan untuk memastikan keaslian dari vaksin. Sehingga, pemasangan chip RFID yang ada di dosis vaksin tidak diperuntukkan untuk melacak ataupun mengontrol penerima vaksin, seperti yang disampaikan oleh Direktur Hubungan Media Apiject Systems yakni Steven Hofman kepada laman berita USA Today.

“By scanning the chip on a cellphone app, the chip will transmit information about the drug’s expiration date and that it is not a counterfeit product, the chip will also transmit the location of the injectable’s use so that public health officials can monitor use numbers in a given geographic area, particularly hot spots or medical facilities. No personal information on the patient being injected is gathered by the chip or the cellphone app” ucap Steven Hofman.

Selain itu, pada saat wawancara dilakukan, pemasangan chip RFID dalam dosis vaksin belum diputuskan oleh pemerintah AS. Sehingga pemasangan chip RFID dalam dosis vaksin bersifat opsional.

Dengan demikian, unggahan video oleh akun Twitter @Humic19 tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau content yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro)
Video hasil suntingan. Pihak yang berada dalam video bukanlah Erick Thohir melainkan Jay Walker, CEO dari Apiject Systems.