Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, klaim Kasih Karunia Kmur adalah palsu. Hoaks ini sebenarnya sudah lama beredar dengan klaim yang sama dan berbahasa Inggris.

Melansir dari USA Today, Juru Bicara Sekretaris Jendral PBB, Daniela Gross mengonfirmasi bahwa, daftar agenda sebagaimana yang diklaim tidak ada dalam dokumen asli milik PBB.

Agenda 21 adalah salah satu agenda PBB yang dirancang pada konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992. Isinya bertemakan misi pembangunan dan lingkungan. Dalam agenda 21 terdapat 31 pokok bahasan yang menjadi tema besar yakni mengenai sosial global dan dimensi ekonomi, konservasi, manajemen sumber daya, penguatan peran wanita, anak-anak, dan buruh, selain itu juga mencakup metode pelaksanaannya. Di dalam daftar agenda 21 tersebut tidak ada poin mengenai rancangan tatanan dunia baru, pembahasan militer, kedaulatan ataupun mata uang.

Adapun agenda 2030 dirancang oleh PBB pada tahun 2015, berisi mengenai poin-poin target yang ingin dicapai 15 tahun ke depan yakni pada tahun 2030. Diketahui tidak ada satu pun dari 17 poin yang bertujuan merancang tatanan dunia baru.

Dalam agenda 2030 tersebut berisikan 17 target yakni: mengakhiri kemiskinan, kelaparan, ketimpangan ekonomi antar negara, penataan kualitas kesehatan, sanitasi, infrastruktur bagi para pekerja, tercapainya kesetaraan gender, peningkatan kualitas pendidikan, tercapainya pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, pangan yang berkelanjutan, membangun kota/timpat tinggal yang aman, melawan perubahan iklim, peningkatan konservasi alam, hutan, laut dan juga peningkatan kerja sama antar negara untuk mencapai itu semua.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Kasih Karunia Kmur adalah tidak benar dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR

Informasi Palsu. Hoaks lama beredar kembali. Juru Bicara Sekretaris Jendral PBB mengonfirmasi bahwa, daftar agenda sebagaimana yang diklaim tidak ada dalam dokumen asli milik PBB.

Setelah dilakukan penelusuran fakta lebih lanjut, klaim Calon Jenazah adalah palsu. Informasi yang tidak benar ini sebenarnya sudah beredar sejak tahun 2019 dengan klaim yang sama persis.

Melansir dari Liputan6.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengonfirmasi bahwa cara untuk menyembuhkan DBD dengan jus daun pepaya adalah tidak benar. Tidak ada studi ilmiah yang membuktikan hal itu dan sampai saat ini belum ada obat khusus untuk menyembuhkan DBD. Selain itu, testimonial beberapa orang saja yang manjur menggunakan cara tersebut, tidak lantas membenarkan pengobatan DBD dapat dilakukan dengan meminum jus daun pepaya.

WHO juga mengatakan bahwa, belum ada obat DBD yang ditemukan. Cara alternatif untuk mengobati DBD adalah pasien harus beristirahat, tetap terhidrasi dan mencari rekomendasi medis. Perawatan suportif seperti penurun demam dan penghilang rasa sakit dapat dilakukan untuk mengendalikan gejala nyeri dan nyeri otot, serta demam.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan, klaim bahwa jus daun pepaya dapat menyembuhkan DBD adalah tidak benar dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR

Informasi Palsu. Hoaks lama beredar kembali. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI dan WHO mengonfirmasi bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa jus daun pepaya dapat menyembuhkan DBD. Bahkan sampai saat itu belum ditemukan obat khusus untuk menyembuhkan DBD.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, protes yang dilakukan warga Perancis sebagaimana terlihat pada klaim @fah451bks terjadi pada Januari tahun 2020.

Menurut Federasi Serikat Pekerja CGT, protes tersebut dihadiri hampir 1,7 juta pekerja baik dari sektor swasta maupun publik, di Paris sendiri terdapat 370.000 pekerja yang turun ke jalan.

Adapun tujuan dari unjuk rasa tersebut adalah untuk menentang kebijakan Presiden Macron terkait pemotongan dana pensiunan. Diketahui Presiden Macron akan menerapkan universal point-based system. Serikat pekerja menilai, sistem tersebut merugikan untuk beberapa pekerjaan dan akan memaksa seseorang untuk bekerja lebih lama serta dana pensiunannya akan dipotong.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim @fah451bks adalah tidak benar dan termasuk kategori Konteks yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR

Foto telah diambil 2 tahun lalu. Kejadian unjuk rasa warga Perancis mengenai kebijakan pemotongan pensiunan, sebagaimana yang terlihat pada gambar, terjadi pada 11 Januari tahun 2020.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, akun tersebut adalah Palsu. Syahruddin ketika dihubungi oleh BugisPos, Senin (17/01/2022) mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp bernomor 0878197813743, bukanlah akun WhatsApp miliknya dan diduga akun palsu tersebut digunakan untuk penipuan dan tindak kejahatan lainnya.

“Saya telah beritahukan kepada semua rekan-rekan dan keluarga untuk tidak mempercayai dengan nomor tersebut”, pungkasnya.

Syahruddin juga mengimbau masyarakat untuk tidak percaya jika ada akun mengatasnamakan dirinya secara pribadi maupun jabatannya sebagai Camat Rappocini, dan memakai foto profil dirinya, dengan cara menawarkan cicilan ataupun meminta hal-hal lain.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa akun WhatsApp Dapat Rappocini, Syahruddin dengan nomor 0878197813743 adalah akun Palsu dan termasuk kategori Konten Tiruan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR

Akun Palsu. Telah dikonfirmasi langsung oleh Camat Rappocini, Syahruddin, bahwa akun WhatsApp yang memakai foto profil dirinya, adalah Akun Palsu.