Faktanya, bukan karena vaksin Covid-19.. Keempatnya meninggal karena beberapa penyebab, mulai dari terinfeksi Covid-19, kekurangan oksigen, hingga demam berdarah. Ketiga hal tersebut tidak berkaitan dengan pemberian vaksin Covid-19.

Dilansir dari Tempo, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan Satari, mengatakan meninggalnya empat nakes itu sudah diaudit oleh tim dari lembaganya. “Hasilnya, bukan karena vaksin Covid-19,” kata Hindra saat dihubungi pada 4 Maret 2021.

Selain itu, menurut Hindra, cardiovascular, blood disorder, dan brain damage bukan penyakit yang disebabkan oleh vaksin Covid-19. Khusus kejadian di Blitar, nakes ini meninggal karena terinfeksi Covid-19 sebelum menerima vaksin Sinovac. Dengan demikian, dia belum memiliki antibodi dari vaksin untuk mencegah terinfeksi Covid-19. “Antibodi terbentuk antara 14-30 hari setelah penyuntikan vaksin kedua,” ujarnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh dokter spesialis patologi klinis, Tonang Dwi Ardyanto. Menurut dia, tiga penyakit itu, cardiovascular, blood disorder, dan brain damage, bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Namun, bukan dampak dari vaksin Covid-19 maupun infeksi Covid-19.

Pernyataan Hindra terkait kejadian di Blitar pun sama dengan pernyataan Deny Christianto, Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo, Blitar, yang dikutip dari VoA Indonesia. Menurut Deny, hasil audit Komite Daerah (Komda) KIPI, meninggalnya perawat tersebut tidak disebabkan oleh vaksin Covid-19.

“Kalau dari Komda KIPI menyatakan, ini kan sudah dilaksanakan audit KIPI di tingkat nasional, itu disampaikan bahwa memang kejadian meninggalnya nakes E ini tidak berhubungan dengan vaksinasi Covid-19 sebelumnya. Dan kesimpulannya bahwa vaksin Sinovac ini aman dan bisa dilanjutkan,” tutur Deny.

Terkait penyebab meninggalnya nakes di Cilacap, dikutip dari Portal Purwokerto, nakes tersebut didiagnosa mengalami demam berdarah, dengan pemberat di saluran cerna. Dia masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit pada 3 Februari 2021 sore dengan keluhan lemas dan feses berwarna hitam.

Soal Direktur STIK Tamalatea Makassar, menurut Hindra, dia terkena Covid-19 setelah bepergian ke Mamuju, Sulawesi Barat. Anak dan suaminya juga terkonfirmasi positif Covid-19.

Dikutip dari IDN Times Sulawesi Selatan, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Mansyur Arif mengatakan kematian Direktur STIK Tamalatea Eha Soemantri sudah dikaji dan diasesmen bersama Komda Penanggulangan dan Pengkajian KIPI Sulsel.

Mansyur mengatakan Eha menerima suntikan vaksin Covid-19 pertama pada 14 Januari. Sebelum dan sesudah vaksinasi, dia berkunjung ke Mamuju. “Nyonya ES diketahui mengalami sesak napas, demam, dan batuk tiga hari pasca vaksinasi kedua yakni pada 1 Februari dan dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 pada 5 Februari berdasarkan tes swab antigen,” kata Mansyur.

Pada 17 Februari, Eha telah dinyatakan negatif berdasarkan tes swab PCR. Namun, keesokan harinya, keadaan Eha menurun. “Almarhumah dinyatakan meninggal ketika dirawat di ICU (Intensive Care Unit) RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo pada 19 Februari,” ujar Mansyur.

Berdasarkan asesmen, RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo mengambil kesimpulan bahwa Eha kemungkinan terinfeksi Covid-19 sebelum vaksinasi kedua diberikan. Ketika berkunjung ke luar kota itulah Eha diduga pernah berkontak dengan orang yang positif Covid-19.

Adapun terkait dokter di Palembang yang diklaim meninggal karena vaksin Covid-19, Tempo telah memeriksa klaim itu pada 25 Januari dan menyatakannya keliru. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan kematian dokter yang berinisial JF tersebut tidak ada hubungannya dengan vaksinasi Covid-19, yang saat ini baru dilakukan dengan vaksin Sinovac.

“Laporan sementara, almarhum memang menerima vaksin pada Kamis (21 Januari) dan ditemukan telah meninggal pada Jumat (22 Januari) malam. Dari pemeriksaaan sementara, ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen, dan tanda ini tidak berhubungan dengan akibat vaksinasi,” ujar Nadia.

Bukan karena vaksin Covid-19.. Keempatnya meninggal karena beberapa penyebab, mulai dari terinfeksi Covid-19, kekurangan oksigen, hingga demam berdarah. Ketiga hal tersebut tidak berkaitan dengan pemberian vaksin Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa isi videonya tidak sesuai dengan judul dan narasi pada thumbnails-nya. Sebab, isi video merupakan pembacaan dari sejumlah artikel dari beberapa media mengenai pernyataan sejumlah politikus dan pejabat terkait isu Pemprov DKI Jakarta ingin menjual sahamnya di PT Delta, tbk.

Pernyataan Hidayat Nur Wahid dalam video berasal dari artikel berjudul “Anies Baswedan Didesak Segara Jual Saham Miras, Hidayat Nur Wahid: Ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta” yang tayang pada 4 Maret 2021 di laman tasikmalaya.pikiran-rakyat.com. Dalam artikel tersebut berisikan kutipan pernyataan Hidayat Nur Wahid, politisi dari PKS, yang mendukung Gubernur DKI Jakarta untuk melepas saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta, tbk.

Pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD Jakarta Bambang Kusumanto dalam video berasal dari dua artikel dari dua media, yakni artikel berjudul “Eits!! PAN Ikut Ngerongrong Mas Anies Lepas Saham Bir: Tegas dong Kaya Pak Jokowi” yang tayang di laman wartaekonomi.co.id pada 4 Maret 2021 dan artikel berjudul “Pimpinan DPRD Akui Surat Pelepasan Saham Bir Pemprov DKI Diterima Sejak Awal 2020” yang tayang di liputan6.com pada 3 Maret 2021.

Kemudian, pernyataan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin dalam video berasal dari artikel berjudul “Dukung Anies Jual Saham di Perusahaan Miras, PKS: DKI Bisa Tambah Pendapatan dari Jalur Halal” yang tayang di akurat.co pada 4 Maret 2021. Dalam artikel tersebut berisikan dukungan Mohammad Arifin kepada Gubernur Anies untuk menjual saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta,tbk.

Dan, pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi yang ada dalam video berasal dari dua artikel, yakni artikel berjudul “Ketua DPRD Tolak Tegas Anies Ingin Jual Saham Perusahaan Bir” yang tayang di republika.co.id pada 3 Maret 2021 dan artikel berjudul “Anies Ngotot Lepas Saham Bir, Pimpinan DPRD DKI Langsung Bereaksi: Salahnya Apa?” yang tayang di wartaekonomi.co.id pada 3 Maret 2021.

Dari semua artikel tersebut, tidak ada pembahasan seperti pada judul dan thumbnails video sumber. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut adalah hasil suntingan/editan. Ditemukan foto identik pada artikel jakrev.com berjudul “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Siagakan 450 Pompa Antisipasi Banjir” diunggah pada 13 November 2018. Foto itu diabadikan saat Anies Baswedan melihat debit air di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan.

Dilansir dari regional.kompas.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan penyebab banjir yang terjadi di sejumlah wilayahnya bukan hanya disebabkan faktor curah hujan yang tinggi, namun ada sejumlah faktor lain yang dinilai cukup mengkhawatirkan jika tidak diitangani dengan baik

“Jadi ini ada faktor kerusakan hutan dan alih fungsi lahan di gunung dan penurunan tanah (land subsidience) di pesisir pantai. Dan daerah Pantura Jawa Tengah ini termasuk yang penurunan tanahnya cukup mengkhawatirkan.” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, faktor penyebab banjir tersebut berakibat terbentuknya cekungan di tengah kota sehingga debit air yang tinggi dari hulu tidak mengalir ke laut.

Dengan demikian, klaim banjir Jawa tengah karena ulah Anies yang memindahkan air dari Jakarta ke Semarang menggunakan portal adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori satire/parodi.

Foto editan dan tidak ada kaitannya dengan banjir di Jateng. Ditemukan foto identik pada artikel jakrev.com berjudul “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Siagakan 450 Pompa Antisipasi Banjir” diunggah pada 13 November 2018. Foto itu diabadikan saat Anies Baswedan melihat debit air di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan.

Setelah ditelusuri, pada kuota-belajar.kemdikbud.go.id didapatkan informasi bahwa besaran bantuan kuota data internet 2021 adalah 7 GB untuk peserta didik jenjang PAUD, 10 GB untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, 12 GB untuk pengajar jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta menengah, 15 GB untuk dosen dan mahasiswa. Kuota tersebut diberikan setiap bulan.

Sebelumnya pada bulan Februari narasi yang sama berupa program kuota sebesar 200 ribu dan kuota 75 GB tersebut juga sudah beredar namun sekarang sudah dimodifikasi dan merupakan hoax yang kembali muncul.

Dengan demikian, link program bantuan kuota sebesar 200 ribu dan kuota 7GB palsu. Hal tersebut merupakan hoax yang kembali muncul namun sudah dilakukan modifikasi sehinga masuk dalam kategori konten palsu.

REFERENSI:

Link tersebut palsu. Faktanya, hal tersebut adalah hoax yang kembali muncul namun sudah dimodifikasi.