Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.

Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.

"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.

Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.

Anggota Bawaslu Kota Makassar Abdul Hafid mengatakan informasi yang disebar itu hoax.

Indonesia mengadopsi cara penghitungan perolehan suara dengan berdasarkan jumlah kursi dengan model penghitungan Sainte-Lague.

“Tujuannya supaya perolehan suara terbagi habis ke masing-masing peserta Pemilu,” kata Hafid kepada Makassar Terkini, Selasa 16 April 2019.

Dia mengatakan, informasi tersebut cenderung masuk kategori kampanye di masa tenang.

“Tidak boleh lagi ada kampanye,” tegas Hafid.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengatakan, sistem Pemilu di Indonesia jauh berbeda dengan Amerika.

“Bedalah,” kata Mardiana yang juga mantan Anggota KPU Sulsel.

Menurut Mardiana, sistem Pemilu di Indonesia sifatnya proporsional terbuka. Pola pencoblosannya beda dengan Amerika.

Pemilu Indonesia masih menggunakan perhitungan manual. Dikerjakan oleh petugas KPPS. Berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat paling tinggi di pusat.

Terkait cara pencoblosan lembar suara presiden dan lembar suara partai, kata Mardiana, sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perolehan suara capres terpisah dengan suara partai.

“Capres hanya dua pilihan. Pilih 01 atau 02, tidak ada gabungan dengan Caleg atau partai di surat suara yang beda. Begitupula sebaliknya,” ungkapnya.

Jika warga memilih atau mencoblos nama satu Caleg, suaranya akan langsung diberikan ke Caleg. Bila warga memilih dua sampai tiga Caleg dalam satu partai, maka suaranya untuk partai.

“Tidak ada istilah satu poin atau dua poin,” ungkap Mardiana.

Pemilihan Presiden di Amerika menggunakan sistem Dewan Pemilih.

Warga negara Amerika akan memilih sejumlah Dewan Pemilih yang dicalonkan partai.

Selanjutnya, Dewan Pemilih terpilih yang akan menentukan siapa Presiden terpilih.
“Kalau di Indonesia, warga langsung memilih presidennya. Tanpa diwakili,” kata Mardiana.

Setelah ditelusuri, artikel di laman Tribun Medan diunggah pada Senin (15/4/2019) kemarin. Sementara, artikel di laman Viva.co.id diunggah pada Rabu (16/4/2019).

Namun, isi artikel tidak ada hubungannya dengan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Kedua topik OTT pejabat pemerintahan itu juga pernah dimuat di laman Kompas.com. Artikel Tribun Medan sesuai dengan artikel Kompas yang berjudul "Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan "Money Politics."

Dalam berita dituliskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politic. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan dua orang caleg dari partai tersebut.

Sementara itu, artikel Viva.co.id sesuai dengan artikel "Caleg PKS yang Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Bantah "Money Politics"

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seorang caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Ali Akbar, tertangkap tangan atas tuduhan praktik politik uang.

Dia ketahuan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Peristiwa itu terjadi di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Senin malam (15/4/2019).

Namun, ia membantah segala tuduhan tersebut. Ali membantah jika tertangkap tangan, namun dia tak memungkiri jika melakukan kesalahan telah melakukan kampanye di masa tenang.

Sebuah video pendek Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyapa warga Pluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk dan mengajak warga untuk mencoblos di hari pemilihan beredar luas di media sosial, tetapi dengan narasi yang sudah diedit dan menyesatkan.

“Hoax terbaru : Bakmi jadi babi
Mohon dengarkan baik baik video ini. Di ujung video, saya mengajak makan bakmi, namun malah diplesetkan menjadi babi. Stop sebarkan HOAX!” tulis Grace di akun instagramnya.

“Luar biasa serangan hoax ke PSI. Sudah beberapa hari ini datang bertubi-tubi. Mulai dari suara PSI akan ditransfer ke partai lain, PSI terkait Tutut, PSI batal ikut Pemilu, dan kini bakmi pun diplesetkan jadi babi,” terang Grace dalam keterangannya, Selasa (16/4) malam.

Menurut Grace, video ini dimaksudkan untuk memotivasi warga agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), karena ada kekhawatiran warga Pluit, terkait kondisi keamanan saat Pemilu. Kebetulan, di wilayah Pluit, Muara Karang memang banyak kuliner bakmi.

“Sekali lagi saya tegaskan, yang saya katakan bakmi, bukan babi,” tegas Grace.

Berikut pernyataan Grace Natalie dalam video aslinya:

Halo Papak, Ibu warga Pluit, Muara Karang, PIK, dan sekitarnya. Terimakasih yang telah membuat dukungan dan support. Dan tidak terasa kita udah hampir sampai di ujung perjalanan ini.

Mendekati ujung bukannya tenang, tapi kami malah diterpa tsunami hoax dan fitnah. Saya yakin bapak ibu sudah menerima berita-berita itu.

Kita tidak tahu siapa yang pertama kali ngirim, siapa yang bertanggung jawab membuat infotmasi itu dan seringkali tanpa data, tanpa fakta alias mengarang semua, yang tujuannya semua untuk menjatuhkan nama baik PSI.

Saya mohon bapak ibu tetap teguh jangan goyah.

Karena perjuangan ini memang ingin membuat proses-proses yang selama ini tertutup kita buat jadi transparan. Gelap mau dikasih terang ya tentu saja banyak yang tidak nyaman.

Itu menyebabkan tsunami hoax bertubi-tubi menerpa dalam beberapa hari terakhir ini. Doa saya bapak ibu terus tidak goyah dan bantu saya untuk melawan hoax-hoax ini. Jangan takut untuk nanti datang ke TPS.

Karena bapak Jokowi sudah menjamin, sudah menerjunkan aparat kepolisian dan militer untuk menjaga prosesnya.

Satu suara sangat berharga, dan kalo semua ini sudah selesai. Ayo, Kita makan bakmi sama-sama, pilih mau yang mana.

(Bagian terakhir dipleset menjadi “makan babi”).