Banyak pihak mempertanyakan kesahihan pernyataan Hidayat Nur Wahid terkait korupsi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dari hasil penelusuran di Google search pada pemberitaan sejumlah media online mainstream, ditemukan bahwa cuitan Hidayat merujuk pada sejumlah berita sebagai berikut:

https://www.merdeka.com/politik/pdip-pecat-bupati-kotawaringin-timur-yang-korupsi-rp-58-triliun.html

Berita itu menjelaskan soal kasus korupsi yang dilakukan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi yang terlibat dugaan korupsi izin usaha pertambangan. Dia memang kader PDIP.

Sebelumnya KPK menghitung kerugian negara dari korupsi Supian mencapai Rp 5,8 triliun. Jumlah kerugian itu dihitung berdasarkan analisa KPK terkait dampak korupsi. Sekurangnya negara menderita kerugian Rp 5,8 triliun dan US$ 711.000. Kerugian berdasarkan hitungan eksplorasi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining.

Sementara berita di bawah ini:

https://regional.kompas.com/read/2019/04/04/08580441/caleg-psi-ditangkap-polisi-diduga-gelapkan-uang-koperasi

terkait dengan dugaan korupsi kader PSI bernama Sudarmo, calon anggota DPRD Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dia ditangkap polisi atas dugaan menggelapkan uang koperasi senilai Rp 812 juta. Sudarmo merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Gagas Batuah di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Lewat jabatannya, dia disinyalir menikmati hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) milik anggota pada periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2018.

Berita terakhir:
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/20363741/kpk-mulai-buka-kardus-berisi-400000-amplop-uang-serangan-fajar-bowo-sidik

terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menemukan 82 kardus dan 2 kotak wadah plastik yang berisikan 400.000 amplop uang dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 yang dimiliki anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Diduga, uang itu merupakan bagian dari operasi serangan fajar yang dilakukan kader Golkar itu.

Setelah ditelusuri, gambar tangkapan layar itu merupakan judul berita dari Portalmadura.com yang ditayangkan sekitar pukul 11:00, Rabu (17/4/2019). Berikut link beritanya: https://portalmadura.com/74-warga-binaan-rutan-sumenep-kehilangan-hak-pilih-192213
Redaktur Pelaksana Portalmadura.com, Putri, membenarkan telah menurunkan artikel tersebut. Pemungutan suara untuk warga binaan di Rutan Sumenep Klas II B dilakukan pagi ini.
Media ini menulis berita berdasarkan hasil liputan reporter dan wawancara dengan Kepala Rutan Klas II B Sumenep, Beni Hidayat, Rabu (17/4/2019). Sampai pukul 12:00 media ini masih berusaha mendapatkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum setempat.
Catatan: Portalmadura.com merupakan media yang terpercaya di wilayah Madura. Susunan redaksi lengkap, penanggungjawab dan juga alamat kantor. Media ini juga tergabung di Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim.
Berikut informasi lengkap yang didapat dari Portalmadura.com:
Sebanyak 74 dari 312 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kehilangan hak pilihnya. Pasalnya, 74 orang tersebut tidak mendapatkan C6 (undangan) atau tidak masuk DPT.
Rutan Klas II B ini merupakan TPS 25, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. TPS ini merupakan tambahan dari jumlah TPS yang sudah ditefottapkan KPU sebelumnya.
“Total warga binaan di sini sebanyak 312 orang. Yang mendapatkan undangan hanya 235 orang dan 2 orang anggota Polri aktif dan satu orang merupakan anak-anak,” kata Kepala Rutan Klas II B Sumenep, Beni Hidayat, Rabu (17/4/2019).
Menurutnya, sebelum hari “H” Pemilu 2019, pihaknya sudah koordinasi dengan KPU setempat. Salah satunya telah menyerahkan semua nama dan NIK warga binaan agar semua penghuni Rutan ini bisa menggunakan hak pilihnya.
“Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan KPU. Tapi hingga hari “H” masih ada warga binaan kami yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.
Di Sumenep ada 4 TPS tambahan, yakni tiga TPS di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan dan 1 TPS di Rutan Klas II B ini.
Jumlah DPT Sumenep pada Pemilu 2019 sebanyak 872.764 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 410.522 laki-laki dan 462.242 perempuan. Mereka nantinya akan menyalurkan suaranya di 4.315 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tambahan pada 14:11 Wib: redaksi portalmadura.com menambahkan keterangan KPU di artikel kedua. KPU membenarkan mereka kehilangan hak pilih. “Itu (74 warga binaan, red) memang tidak masuk DPT sehingga tidak bisa mendapatkan C6 atau undangan,” kata Ketua KPU Sumenep, A. Warits, Rabu (17/4/2019).
Pihaknya mengakui jika Rutan Klas II B Sumenep pernah menyerahkan nama dan NIK semua warga binaannya. Namun, hal tersebut diserahkan setelah daftar pemilih ditetapkan oleh KPU.
“Perekaman e-KTP bagi mereka yang belum memiliki e-KTP dilakukan di Rutan setelah DPT ditetapkan. Makanya tidak bisa masuk pada DPT,” ucapnya.
Warits menegaskan, warga negara yang tidak mendapatkan C6, bisa menunjukkan KTP untuk memilih, tapi harus di TPS, di mana alamat yang tertera dalam KTP tersebut.
“Mereka yang ada di Rutan itu kan bukan warga Sumenep semua. Makanya mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” tukasnya.

Benar sebanyak 74 orang tersebut kehilangan hak pilih karena tidak mendapatkan C6 (undangan) atau tidak masuk DPT. Tapi belum ada keterangan resmi dari KPU Sumenep.

Penelusuran Kompas.com, Asian Games 2018 digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018.

Artinya, pesta olahraga tersebut digelar pada tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK. Diketahui, Jokowi-JK dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014.

Sedangkan, catatan jalan dan jembatan yang dibangun dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dilansir dari berita Kompas.com yakni:

- Jalan sepanjang 3.432 kilometer
- Jalan tol sepanjang 947 kilometer
- Jembatan sepanjang 39,8 kilometer
- Jembatan gantung sebanyak 134 unit

Sementara itu, pemerintahan Jokowi-JK juga telah membangun 10 bandar udara baru yakni bandara Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu.

Pemerintah juga merevitalisasi dan mengembangkan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan

Terkait pembangunan bendungan, hingga tahun 2017, ada 43 bendungan yang dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Karut marut distribusi surat suara menyebabkan proses pemungutan suara di TPS 047 RT 012/RW 014 Ketileng Indah, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah terhambat.

Sebelumnya, di media sosial Twitter beredar kabar bahwa proses pemilihan di TPS di Sendangmulyo Semarang terkendala ketiadaan surat suara DPRD provinsi dan tinta. Kabar itu dibagikan pemilik akun Twitter @WalensaEvali.
Cek fakta yang dilakukan Semarangpos.com di lokasi, TPS tersebut tidak kebagian surat suara untuk memilih calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah saat hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019). Sebaliknya TPS itu kebanyakan pasok surat suara DPRD Kota Semarang.

Salah seorang warga yang merangkap sebagai saksi salah satu parpol, Suratmih, mengatakan distribusi surat di TPS 047 memang mengalami kesalahan. Amplop yang seharusnya berisi surat suara untuk DPRD provinsi justru berisi surat suara untuk memilih caleg DPRD Kota Semarang.

"Jadi kami menerimanya double untuk surat suara DPRD kota, sedangkan DPRD provinsi malah enggak ada," ujar Suratmih saat dijumpai Semarangpos.com di lokasi.

Padahal, lanjut Suratmih, TPS 047 digunakan sekitar 296 warga untuk menggunakan hak pilih, baik memilih presiden maupun wakil presiden, DPD, DPR pusat, DPRD provinsi, dan kota.

Namun karena adanya carut marut itu proses pemungutan suara pun menjadi terkendala.

Sementara itu, salah seorang Pengawas TPS (PTPS) 047, Isnubroto, menyatakan sudah melaporkan ketidakadaan surat suara DPRD provinsi itu ke KPU Kota Semarang. Untuk saat ini, pihaknya pun mensiasati kekurangan surat suara itu dengan mengambil surat suara di TPS sekitar yang masih tersisa atau tidak digunakan.

"Ini baru ada 80 surat suara DPRD provinsi yang berhasil kita tampung dan bawa ke sini. Sisanya masih menunggu keputusan dari KPU," ujar Isnubroto.

Sementara untuk warga yang belum memberikan suara untuk DPRD provinsi, ia pun meminta untuk bersabar.

"Tadi dari KPU sih minta yang belum mencoblos DPRD provinsi untuk kembali ke TPS jika surat suaranya sudah tersedia. Ini sedang dicarikan solusi oleh KPU," imbuhnya.

Sementara itu, terkait karut marut distribusi logistik ini KPU Kota Semarang maupun KPU Jateng belum memberikan pernyataan. Saat dihubungi Semarangpos.com, baik Ketua KPU Semarang, Nanda Goeltom, maupun Koordinator Divisi Logistik KPU Jateng, Ikhwanuddin, belum memberikan respons.