Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim syarat vaksin tidak ada dalam penerbangan internasional, menggunakan Google Search dengan kata kunci "international air travelers to be vaccinated before boarding a plane".

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Canada announces vaccine mandate for air travel" yang dimuat situs edition.cnn.com, pada 14 Agustus 2021.

Artikel situs edition.cnn.com menyebutkan, Kanada akan mewajibkan sebagian besar penumpang komersial yang bepergian melalui udara, kereta api, atau kapal besar untuk divaksinasi penuh pada musim gugur.

Persyaratan vaksinasi "mencakup semua pelancong udara komersial, penumpang di kereta api antar-provinsi dan penumpang di kapal laut besar dengan akomodasi semalam seperti kapal pesiar," kata Omar Alghabra, menteri transportasi Kanada, selama konferensi pers virtual Jumat.

Artikel berjudul "Vaksinasi COVID-19 Jadi Syarat Naik Pesawat Domestik di Arab Saudi" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 26 Agustus 2021 menyebutkan, maskapai-maskapai Arab Saudi mengumumkan bahwa vaksinasi COVID-19 dua dosis akan menjadi syarat wajib bagi penerbangan domestik. Namun, anak-anak dikecualikan dari aturan itu.

Dilaporkan Saudi Gazette, Kamis (26/5/2021), aturan baru tersebut akan berlaku mulai 1 September 2021.

Orang-orang yang dikecualikan adalah anak-anak 12 tahun ke bawah, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Selain vaksinasi, penumpang tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19.

Berdasarkan data terkini pemerintah Saudi, ada 35,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang disalurkan kepada warga setempat. Sebanyak 13,5 juta orang sudah mendapat dua dosis.

Total kasus virus corona di Arab Saudi sejumlah 543 ribu dan 4.141 kasus masih aktif.

Hasil penelusuran Cek Fakta klaim syarat vaksin tidak ada dalam penerbangan internasional tidak benar.

Sejumlah negara, seperti Arab Saudi dan Kanada telah menetapkan vaksin sebagai syarat penumpang penerbangan.

Beredar sebuah akun Whatsapp dengan nomor +62896523634727 yang mengatasnamakan nama Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Sumantri. Akun Whatsapp tersebut juga mencantumkan foto Iyos Sumantri sebagai foto profil Whatsappnya.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa segala bentuk pesan dari akun Whatsapp tersebut terindikasi penipuan. Warga Sukabumi diminta berhati-hati jika mendapat pesan dari nomor Whatsapp tersebut, terlebih lagi jika nomor Whatsapp tersebut menginformasikan akan memberikan bantuan keagamaan. Hal tersebut dikarenakan nomor Whatsapp tersebut palsu dan bukan milik Iyos Sumantri.

Dengan demikian, akun Whatsapp dengan nomor +62896523634727 tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila (Universitas Diponegoro)

Akun Whatsapp dengan nomor +62896523634727 bukan milik Wakil Bupati Iyos Sumantri. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa segala bentuk pesan dari akun Whatsapp tersebut terindikasi penipuan.

Beredar sebuah video melalui pesan Whatsapp yang menampilkan peristiwa penyerahan bayi oleh masyarakat kepada sekelompok tentara. Narasi pesan ini menyatakan bahwa bayi itu diserahkan oleh orangtuanya karena mereka mengalami kesulitan hidup.

Namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata pesan tersebut adalah hoaks. Orangtua yang menyerahkan bayi mereka kepada sekelompok tentara bukanlah karena kehidupan yang sulit, tapi untuk mengevakuasi bayi tersebut dari daerah kericuhan di Bandara Kabul, Afghanistan.

Kericuhan yang terjadi di Afghanistan khususnya di kabul menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan membuat mereka ingin keluar dari Afghanistan. Hal ini membuat banyak masyarakat berkerumun di depan pintu masuk Bandara Kabul untuk dapat melarikan diri melalui evakuasi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat sebelum seluruh tentara barat itu pergi meninggalkan Afhanistan.

Jadi dapat disimpulkan, video penyerahan bayi kepada tentara karena hidup orangtua yang sulit merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Hal tersebut adalah informasi hoaks. Faktanya video tersebut adalah proses evakuasi seorang bayi dari kericuhan yang terjadi di Afghanistan.

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Ichbal, yang membagikan sebuah video disertai dengan narasi bahwa harta pejabat naik selama pandemi Corona karena bonus jualan vaksin dan Corona. Video yang disebarkan membahas adanya data bahwa sebanyak 70% lebih pejabat, hartanya naik selama pandemi termasuk Presiden Jokowi.

Meski dalam video diberitakan bahwa sebanyak 70% lebih pejabat hartanya naik selama pandemi Corona, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa harta para pejabat tersebut bisa naik, juga tidak ada pemaparan fakta bahwa harta para pejabat tersebut naik dikarenakan bonus jualan vaksin dan Corona.

Video yang disebarkan oleh Ichbal berasal dari channel berita tvOneNews berjudul Rilis LHKPN KPK 70 Persen Pejabat Hartanya Naik Saat Pandemi | Kabar Siang tvOne, tayang pada 12 September 2021. Dalam video berdurasi 2 menit 28 detik diberitakan bahwa sebanyak 70,3% pejabat hartanya naik selama pandemi, informasi ini dirilis oleh KPK dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2019-2020. Kenaikan terbagi menjadi beberapa kategori, terbanyak yakni kategori kenaikan Rp1 miliar per pejabat.

Di antara para pejabat tersebut, disebutkan yakni Presiden Jokowi meningkat sekitar Rp8,9 miliar, Menteri Luhut Binsar Panjaitan naik Rp67 miliar, Menteri Prabowo Subianto meningkat Rp23 miliyar, Menteri Agama Yaqut Cholil meningkat Rp10 miliar dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono hartanya meningkat sebesar Rp481 miliar. KPK pun menganggap wajar adanya kenaikan sejumlah harta pejabat tersebut, meski begitu KPK masih akan terus mengawasi harta para pejabat.

Dikutip dari Liputan6.com, Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3% pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen. Pahala juga menilai bahwa kenaikan tersebut terbilang wajar.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar,” ujarnya. Pahala juga mengungkap kenaikan harta pejabat rata-rata mencapai Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 95% pejabat tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan akurat. Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.

Maka dari itu, KPK akan tetap menelusuri harta para pejabat tersebut dengan menggandeng stakeholder lainnya seperti bank, untuk memeriksa setiap aliran dana keluar dan masuk dari para pejabat.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Ichbal adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Dalam video yang disiarkan oleh tvOneNews berdurasi 2 menit 28 detik tersebut memang memberitakan sebanyak 70% lebih pejabat naik hartanya selama pandemi, namun tidak ada penjelasan bahwa kenaikan harta para pejabat dikarenakan bonus jualan vaksin dan memanfaatkan situasi pandemi Corona. Selain itu, menurut Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, kenaikan tersebut masih dianggap wajar, meski begitu KPK masih akan terus mengawasi.