Berdasarkan hasil penelusuran, video siaran berita tvOne berjudul “Peneliti Inggris Temukan Obat Corona? Direktur Jenderal WHO Akui Efektivitas Dexamethasone” yang diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews pada 19 Juni 2020. Siaran tersebut merujuk pada penggunaan dexamethasone sebagai obat kortikosteroid mampu menyelamatkan pasien COVID-19 dengan gejala yang parah berdasarkan hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim ilmuwan University of Oxford.

Namun perlu diketahui, vaksin COVID-19 tidak dapat dikatakan sebagai obat karena menurut situs covid19.go.id, vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berikan pada orang yang sehat untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Selain itu, WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19.

Hal serupa juga dikatakan oleh dr Reisa Broto Asmoro yang pada saat itu menjabat sebagai anggota tim komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam konferensi pers pada 19 Juni 2020. Ia menjelaskan, dexamethasone diberikan pada kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis yaitu yang membutuhkan ventilator dan alat bantu pernapasan serta tidak memiliki khasiat pencegahan, bukan penangkal COVID-19, bukan juga vaksin.

“Pemakaian obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan di sarana yang memadai tentunya yang bisa menangani efek samping yang dapat terjadi,” pungkas dr Reisa.

Sebagai tambahan, mengutip dari Alodokter, dexamethasone adalah obat untuk meredakan peradangan. Peradangan pada COVID-19 dapat menyebabkan sejumlah kerusakan di paru-paru, seperti penumpukan cairan (edema paru) dan pembentukan selaput hyalin. Kerusakan inilah yang membuat pasien sesak napas dan mengalami komplikasi, misalnya ARDS atau gagal napas. Dapat dikatakan, dexamethasone bukanlah obat untuk menyembuhkan COVID-19, melainkan untuk mencegah kerusakan paru pada pasien COVID-19 yang sudah mengalami sesak napas.

Dari berbagai fakta yang telah dijelaskan, cuitan unggahan akun Twitter @Nicho_Silalahi dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata legalisir ijazah kelulusan Jokowi dari SMA 6 Surakarta adalah sah. Melansir dari artikel Jawapos, Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta saat ini, Agung Wijayanto menjelaskan bahwa sebenarnya SMA 6 Surakarta telah berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal SMPP (Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan). SMPP tempat Jokowi bersekolah, kemudian diubah namanya melalui Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 353/0/1985 menjadi Sekolah Menengah Umum Atas atau saat itu disebut SMA 6 Surakarta.

Jokowi sendiri masuk di SMPP (SMA 6) sebagai angkatan pertama di tahun 1976 dan lulus di tahun 1980. Jadi, pernyataan bahwa SMPP Surakarta baru meluluskan angkatan pertama di tahun 1981 adalah salah.

Hoaks mengenai ijazah palsu Jokowi ini pun merupakan jenis hoaks berulang. Melansir dari turnbackhoax.id, sebelumnya telah ada hoaks mengenai ijazah SMA palsu dari Jokowi, dan hoaks yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah palsu.

Dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa ijazah SMA Jokowi palsu adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Dari hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar, melansir antaranews.com, Polda Metro Jaya menyatakan pesan berantai soal razia masker serentak oleh Direktorat Lalu Lintas Polda se-Indonesia dengan denda sebesar Rp250 ribu bagi pelanggarnya adalah tidak benar alias hoaks.

“Informasi tersebut tidak benar. Hoaks,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni juga ikut menegaskan bila informasi tersebut adalah hoaks.

Terlebih, pesan yang tersebar melalui Whatsapp menggunakan kata-kata dan huruf yang tidak sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Kami pastikan pesan itu hoaks,” tegas Juni, Kamis (17/12/2020).

Atas penjelasan tersebut informasi terkait razia masker dengan denda Rp250 ribu adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Atas penjelasan tersebut informasi terkait razia masker dengan denda Rp250 ribu adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Dari hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Video tersebut merupakan video lama pada tahun 2020 yang memperlihatkan situasi banjir bandang di Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui akun Twitter resminya (@BNPB_Indonesia) menuliskan lokasi banjir bandang terjadi di Kabupaten Bogor pada tanggal 01 Januari 2020.

“Detik-detik banjir bandang di Kampung Adat Urug, Kab.Bogor, Prov Jawa Barat, yabg terjadi pada Rabu, 1 Januari 2020,” tulis keterangan dalam video yang dikeluarkan BPBD.

Dilansir dari idntimes.com pada 09 Januari 2020, Penjaga pintu pengendali banjir Wilalung yang terletak di Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kudus, Noor Ali memastikan kondisi bendung wilalung saat ini masih terbilang aman. Lebih lanjut dirinya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kabar di media sosial.

“Dihimbau agar supaya masyarakat jangan mudah percaya dari medsos, karena petugas banjirlah yang lebih paham kondisi real di lapangan yang terjadi di lokasi kerjanya,” ujarnya. Hingga kini tidak ditemukan berita banjir di bendungan Wilalung di tahun 2021. Dari penelusuran di atas, video banjir bandang di Wilalung masuk kategori Konten yang Salah.