Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar berjudul, “Bahlil Lahadia: Tak Boleh Ada Gubernur yang Merasa Seperti Presiden di Negara Ini. Seperti Gubernur DKI yang Tak Tahu Malu Itu Sudah bodoh, gila lagi”.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil tangkapan layar, ditemukan artikel yang persis antara keduanya. Judul dalam artikel tersebut hanya berbunyi: “Bahlil Lahadia: Tak Boleh Ada Gubernur yang Merasa Seperti Presiden di Negara Ini”. Hasil tangkapan layar tersebut nyatanya telah diedit dan disebarkan ulang.

Melihat isi dari artikel teesebut pun tidak ada yang tersangkut paut dengan Gubernur DKI Jakarta. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir adanya satu gubernur yang menolak memberikan wewenang perizinan kepada BKPM. Gubernur itu memerintah di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa judul artikel yang menyatakan bahwa Bahlil Lahadia menyebut Gubernur Jakarta dengan sebutan tak tahu malu atau bodoh adalah informasi hoaks yang diedit atau manipulated content atau konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya artikel tersebut telah diedit dan ditambahkan dengan kata-kata yang tidak benar.

Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang. Postingan tersebut diunggah pada 22 September 2021 pukul 20.15.

Setelah ditelusuri, melansir dari Kompas.com Mensos Tri RIsmaharini menjelaskan untuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 tidak dihentikan oleh pemerintah.

“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial (Kemensos) menghentikan program bansos,” tegas Risma di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Kemensos sudah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau sama dengan Rp74,08 triliun untuk belanja bansos. Program yang masih terus berjalan adalah bansos reguler dan bansos khusus.

Program bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako ungkap Risma.

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul,” jelas Risma, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/9/2021).

Lebih lanjut, Kemensos menganggarkan Rp28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021 yang tagetnya 10 juta keluarga KPM kemudian PKH tersebut akan disalurkan empat tahap dengan waktu tiga bulan sekali yaitu Januari, April, Juli, Oktober 2021 melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan, untuk BPNT 2021 Kemensos menganggarkan Rp54,12 triliun yang targetnya 18,8 juta KPM dan disalurkan setiap bulan mulai dari Januari sampai Desember 2021 melalui Himbara dan agen yang ditunjuk. Indeks BPNT yang ditetapkan adalah Rp200.000 per bulan per KPM.

Bansos khusus yang masih akan dilanjutkn adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BSTl diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” jelas Risma.

Menurut Risma, pemerintah perlu memberikan bantuan dana bantuan ke masyarakat terdampak PPKM, karena aktivitas ekonomi yang terbatas menyebakan pendapatan berkurang.

“Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” kata Risma.

BST sendiri diluncurkan pada 2020 untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, pada 2021 program BST yang disalurkan di bulan Januari samapai April 2021. Karena Pandemi Covid 19 belum sepenuhnmya men urun, pemerintah melanjutkan BST di bulan Mei dan Juni 2021 sebesar Rp300.000 per bulan per KPM yang menyasar 10 juta KPM melalui PT Pos Indonesia.

Beberapa bantuan lain seperti Kartu Prakerja, bantuan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), subsidi listrik, dan lainnya masih terus berlanjut.

Dengan demikian klaim bahwa bansos dihentikan tidak benar. Tri Risma mengungkapkan program bansos reguler dan bansos khusus masih berjalan sehingga masuk dalam kategori konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Infomasi tersebut tidak benar. Mensos Tri Risma telah mengungkapkan program bansos reguler dan bansos khusus masih berjalan.

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa sekelompok orang yang mengatasnamakan Fakultas Kedokteran telah menyebarkan virus HIV dengan modus cek gula darah gratis.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar. Tidak ada pemberitaan terkait modus cek gula darah gratis oleh Fakultas Kedokteran untuk menyebarkan virus HIV.

Pesan dengan narasi serupa telah beberapa kali beredar pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Artikel dengan topik tersebut telah dimuat dalam situs turnbackhoax.id.

Dengan demikian, pesan berantai yang tersebar melalui WhatsApp tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Palsu/Fabricated Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Hoaks lama yang kembali beredar. Pesan dengan narasi serupa telah beredar sejak tahun 2017 lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut bukan diambil di tahun 1945, melainkan tahun 1963. Foto itu ditemukan di laman VU’ l’agence seri Japon, 1963. Sang fotografer asal Swedia, Christer Strömholm, mengambil foto anak perempuan itu dalam perjalanannya menelusuri korban ledakan bom atom Hiroshima, Jepang di tahun 1963.

Dari berbagai fakta di atas, cuitan akun Twitter Historicaa (@Pirzada65247331) dikategorikan sebagai Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, foto tersebut diambil oleh seorang fotografer Swedia bernama Christer Strömholm di Hiroshima, Jepang tahun 1963, bukan di tahun 1945.