Beredar di Twitter akun bernama Abu Hajjarist Islamic state defenders memposting sebuah gambar berupa tangkapan layar salah satu artikel INDOSPORT yang berjudul “Gunakan Syal Oranye, Rombongan Umroh Dilempari Batu Karena Dikira Jakmania”. Postingan tersebut diunggah pada 14 Desember 2020.

Setelah ditelusuri, gambar tangkapan layar tersebut disunting pada bagian bawah judul artikel yang seharusnya terdapat keterangan tanggal dimuatnya artikel dengan judul “Gunakan Syal Oranye, Rombongan Umroh Dilempari Batu Karena Dikira Jakmania” yang diunggah pada Sabtu, 17 Februari 2018 pukul 19.16 WIB.

Dengan demikian, gambar tangkapan layar akun Abu Hajjarist Islamic state defenders di Twitter tidak utuh. Gambar tersebut telah disunting pada bagian tanggal dimuat artikel yaitu Sabtu, 17 Februari 2018, sehingga hal tersebut masuk kategori konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Tangkapan layar artikel tidak disajikan secara utuh. Terdapat bagian pada tangkapan layar yang dihapus, seperti halnya waktu asli penerbitan artikel.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dinonaktifkan adalah klaim yang salah.

Faktanya, hingga kini Irjen Fadil Imran masih resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Isi artikel dalam unggahan tersebut, hanya permintaan dari PA 212 agar Irjen Fadil Imran dinonaktifkan sementara sambil menunggu hasil investigasi Komnas HAM.

Artikel berjudul “PA 212: Demi Kelancaran Investigasi Komnas HAM, Nonaktifkan Kapolda Metro Jaya” yang dimuat di situs mediaperjuangan[dot]com pada 18 Desember 2020 itu sendiri sebenarnya menyalin artikel yang berjudul sama di situs hukum.rmol.id.

Dilansir dari RMOL, Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menilai, penonaktifan Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya sebagai langkah yang tepat guna memudahkan pihak-pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independent lainya dalam melakukan investigasi terhadap peristiwa tewasnya enam laskar FPI.

“Setuju saja kalau (penonaktifan) untuk memudahkan penyidikan, jadi kalau dia posisinya masih jabatan Kapolda itukan mungkin ada rasa ewuh pakewuh (kesungkanan),” kata Aminudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/12).

Sekjen Gerakan Cinta Negeri (Gentari) ini menegaskan, jika Fadil Imran dinonaktifkan terlebih dulu dari jabatanya sebagai Kapolda Metro Jaya, tentunya akan melancarkan aparat lain seperti Komnas HAM serta lembaga independent dan Propam Polri sendiri dalam rangka melakukan penyidikan dan investigasi terhadap tewasnya enam laskar FPI.

“Nah kalau masih menempel dia sebagai Kapolda, pihak-pihak yang melalukan penyidikan independent kan ada rasa Ewuh Pakwewuh (kesungkanan), makanya saya setuju untuk Irjen Fadil Imran dinonaktifkan dulu sebagai Kapolda agar mereka yang melakukan penyidikan ini bisa bergerak leluasa,” harap Amin.

Hal ini, menurut Amin penting dalam rangka menuntaskan atau membuat terang benderang peristiwa yang menurutnya merupakan sebuah bentuk kedzoliman. Sejauh ini, kata Amin, publik tinggal berharap kepada Komnas HAM yang melakukan penyidikan independent guna mengungkap peristiwa berdarah di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin dini hari (7/12) ini.

“Kita kan hanya berharap kepada mereka (Komnas HAM), karena polisi bilangnya A, sementara FPI bilangnya B, inikan jadi tanda tanya,” pungkas Amin.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran baru satu kali diperiksa oleh Komnas HAM terkait insiden penembakan enam laskar FPI.

Ketua Kommas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat diperiksa, Fadil Imran telah memberikan sejumlah informasi, data, dan barang bukti yang diminta pihaknya. Menurut dia, investigasi kasus penembakan ini belum selesai pascapemeriksaan Kapolda Metro Jaya.

Selain Fadil Imran, Komnas HAM juga memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur hari ini. Komnas HAM meminta penjelasan terkait kamera CCTV di tol Jakarta-Cikampek atau area penembakan FPI yang rusak.

Faktanya, hingga kini Irjen Fadil Imran masih resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Isi artikel dalam unggahan tersebut, hanya permintaan dari PA 212 agar Irjen Fadil Imran dinonaktifkan sementara sambil menunggu hasil investigasi Komnas HAM.

Pengguna Facebook KP Norman Hadinegoro mengunggah sebuah foto (19/12) yang menunjukkan foto seorang pria berseragam polisi dengan luka di bagian kepala. Unggahan tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa polisi dalam foto tersebut merupakan seorang polisi yang menjadi korban pembacokan.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut bukan merupakan merupakan foto polisi yang menjadi korban pembacokan, melainkan seorang personel Brimob yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan tunggal bus di Kabupaten Kerinci, Jambi, pada 16 Desember 2020 yang lalu. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh pengguna Twitter pinalusahamid05 pada 19 Desember 2020 pukul 08:00, beberapa jam sebelum pengguna Facebook KP Norman Hadinegoro mengunggah foto yang sama.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook KP Norman Hadinegoro tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Informasi yang salah. Faktanya, foto tersebut bukan merupakan foto polisi yang menjadi korban pembacokan, melainkan seorang personel Brimob yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan tunggal bus di Kabupaten Kerinci, Jambi, pada 16 Desember 2020 yang lalu.

Beredar pesan bahwa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengundang pers dan media untuk menghadiri acara deklarasi Partai Humanis Indonesia pada Sabtu, 19 Desember 2020, bertempat di Hotel All Seasons Hotels Jalan Talang Betutu nomor 2 Tanah Abang Jakarta. Dalam pesan tersebut diberitahukan kepada para undangan untuk sekaligus menyerahkan dokumen pendaftaran Partai Humanis Indonesia.

Susi Pudjiastuti yang akrab disapa Bu Susi ini memberikan klarifikasi secara langsung di akun resmi Twitternya bahwa undangan untuk deklarasi Partai Humanis Indonesia adalah HOAX.

“Dear All, hari ini beredar HOAX tentang saya akan deklarasi Partai Humanis … mohon tidak dipercaya. Terimakasih”, tulis akun @susipudjiastuti, Sabtu (19/12/2020).

Hasil penelusuran di Google untuk menemukan profil Partai Humanis Indonesia juga tidak ditemukan asal usulnya, pun wacana sebelumnya bahwa Susi akan mendirikan sebuah partai juga tidak ditemukan.

Dilansir dari kumparan.com, informasi mengenai deklarasi ini tidak diketahui siapa awal mula yang menyebarkannya.

Berdasarkan data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa pesan undangan Susi Pudjiastuti akan deklarasikan Partai Humanis Indonesia adalah HOAX dan termasuk kategori KONTEN PALSU.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi yang salah. Melalui akun Twitter resminya, Susi menyatakan klaim bahwa dirinya akan mendeklarasikan Partai Humanis Indonesia adalah HOAX.