Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyatakan Indonesia merupakan produsen minyak, sehingga tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan 100% impor minyak bagi kebutuhan konsumsi BBM bagi transportasi dan ketenagalistrikan dalam negeri.

Selain itu, Indonesia akan mulai melakukan elektrifikasi transport secara bertahap, yaitu dengan mendorong manufaktur dan penjualan kendaraan listrik (mobil dan motor) dan ada substitusi parsial BBM dengan BBN.

Selain itu, pemerintah juga sudah secara agresif menurunkan penggunaan diesel untuk pembangkitan listrik. Sedangkan pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga (cooking fuel) juga sudah disubstitusi dengan gas.

Sehingga ada indikasi bahwa di jangka menengah akan terjadi stabilisasi permintaan BBM dan bahkan berbagai proyeksi menunjukkan penurunan di jangka panjang.

Selain itu, mengacu data dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menyebutkan bahwa pada tahun ini, pemerintah menargetkan lifting hanya 750.000 barel per hari (bph). Padahal tahun ini target lifting minyak 800.000 bph.

Bukan hanya di 2019, dalam jangka menengah yakni 2020 hingga 2022, target bawah lifting minyak juga cenderung semakin rendah.

Pada tahun 2020, misalnya, target lifting minyak berkisar 695.000–840.000 bph. Sedangkan target di 2021 hanya 651.000–802.000 bph, dan di 2022 turun lagi menjadi 589.000–800.000 bph. Sehingga impor 100% BBM belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Impor BBM memang semakin naik lantaran produksi minyak Indonesia setiap tahun menurun. Namun tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan impor 100% BBM.

Elrika Hamdi dari Energy Finance Analyst IEEFA menyatakan semua proyek infrastruktur pasti menggunakan Feasibility Study dan Detailed Engineering Design sebagai pedoman pembangunan bagi para kontraktor sipil atau EPC.

Bila tidak ada FS dan DED, maka tidak mungkin kontraktor dapat melakukan pembangunan. Namun memang keandalan FS dan DED dari masing-masing proyek terkadang dipertanyakan, terutama yang berhubungan dengan dampaknya terhadap lingkungan.

Dokumen FS dan DED seharusnya tidak hanya mencakup teknikal dan finansial, namun juga meliputi pemeliharaan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat indigenous dan pemerataan gender.

Dalam pembuatan infrastruktur besar seharusnya seluruh dokumen FS dan DED lengkap dan sesuai dengan standar international, salah satu yang sering dipakai adalah IFC Performance Standard.

Pernyataan Prabowo tidak tepat soal feasibility study

Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti sebelumnya mengatakan bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (GT) bebas izin, seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengatakan kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (GT) bebas izin.

"Dalam setiap kesempatan dan kunjungan saya selalu ingatkan dan tegaskan bahwa aturan untuk kapal nelayan berukuran di bawah 10 GT bebas dari masalah perizinan, jadi bisa langsung melaut," kata Susi di hadapan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (16/9).

Dikatakan, dengan adanya aturan itu, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan.

Dikatakan, dengan adanya aturan itu, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan.

"Dengan aturan itu, maka pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil," katanya.

Dijelaskan, untuk memperbaharui izin tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pembuatan izin baru bagi kapal nelayan karena harus dilakukan proses verifikasi.

Dengan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat tersebut kata Susi, diharapkan nelayan akan melakukan penangkapan ikan secara ramah lingkungan atau tanpa menggunakan bom dan potasium.

Susi juga berharap para nelayan kecil di Sulawesi Tenggara pada umumnya agar mendaftarakan diri ikut asuransi nelayan.

Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) akan mengoptimalkan tata kelola perizinan kapal perikanan.

KKP mengambil kebijakan percepatan layanan perizinan kapal perikanan dengan tetap mengedepankan pelayanan prima.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal.

Peneliti AURIGA, Iqbal Damanik menyatakan sejak 2014-2018 terdapat 825 kasus penindakan terhadap illegal fishing, dan yang telah inkracht sebanyak 479 kasus. Untuk jumlah kasusnya pada tahun 2014 (58), 2015 (198), 2016 (237), 2017 (197) dan 2018 (135).

“Jika dibandingkan sektor SDA, lainnya penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan memang jauh lebih baik. Utamanya di sektor pertambangan dan perkebunan, berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi belum banyak diselesaikan,” katanya.