• (GFD-2019-1192) CEK FAKTA DEBAT CAPRES : Capres Jokowi Klaim Impor Jagung Turun? Ini Data BPS

    Sumber: Presentasi debat Capres 17 Februari 2019
    Tanggal publish: 18/02/2019

    Berita

    Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut pada 2014 lalu impor komoditas jagung yang dilakukan sebanyak 3,5 juta ton. Kemudian, jumlah impor komoditas yang sama turun pada 2018 menjadi 180.000 ton.

    “Artinya ada produksi 3,3 juta ton jagung oleh petani,” kata Jokowi saat menyampaikan visi dan misi dalam debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019).

    Dia menyinggung angka impor jagung karena hal tersebut menjadi bagian salah satu tema debat kali ini yakni pangan.

    Pernyataan Jokowi bisa diuji dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 impor jagung yang dilakukan sebanyak 3,25 juta ton dan bernilai US$810,42 juta.

    Jumlah impor jagung pada 2018 turun menjadi 737.228 ton dan senilai US$159,54 juta.

    Jika dibandingkan dengan data BPS, maka pernyataan Jokowi soal jumlah impor jagung agak berbeda.

    Atas data ini, Juru Bicara Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Calon Presiden Joko Widodo merupakan jagung untuk pakan. Jagung untuk industri rekomendasi impor oleh Kementrian Perindustrian. "Kementan hanya mengeluarkan rekomendasi impor jagung 180.000 ton untuk pakan 2018."

    Hasil Cek Fakta

    Jika dibandingkan dengan data BPS, maka pernyataan Jokowi soal jumlah impor jagung agak berbeda.

    Atas data ini, Juru Bicara Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Calon Presiden Joko Widodo merupakan jagung untuk pakan. Jagung untuk industri rekomendasi impor oleh Kementrian Perindustrian. "Kementan hanya mengeluarkan rekomendasi impor jagung 180.000 ton untuk pakan 2018."

    Kesimpulan

    Yang disampaikan oleh Calon Presiden Joko Widodo merupakan jagung untuk pakan. Jagung untuk industri rekomendasi impor oleh Kementrian Perindustrian.
  • (GFD-2019-1191) Jokowi Sebut Impor Beras Indonesia Sejak 2014 Turun, Benarkah?

    Sumber: Debat Capres
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    Dalam salah satu bagian Debat Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan capres nomor 02 Prabowo Subianto terkait impor hasil pertanian. Salah satu yang sempat disebutkan Jokowi adalah bahwa terkait beras, sejak 2014 sampai sekarang impor beras Indonesia menurutnya sudah turun.

    "Di bidang beras, perlu saya sampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor kita untuk beras ini turun," kata Jokowi.

    Hasil Cek Fakta

    Hasil penelusuran menemukan antara lain data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu data terbaru terkait itu yang bisa ditemukan di situs BPS, memuat tabel impor beras di rentang tahun 2000-2017.

    Dilihat dari data BPS tersebut, secara total volume (berat bersih), impor beras ternyata justru sempat menunjukkan angka kenaikan pada tahun 2015 dibanding 2014, dan kenaikan pada 2016 dibanding 2015. Jika data impor beras tahun 2014 tercatat 844.163,7 ton, di tahun 2015 tercatat jumlahnya mencapai 861.601 ton. Bahkan di tahun berikutnya yaitu 2016, angkanya mencapai 1.283.178,5 ton.

    Sementara secara nilai CIF, masih dari tabel yang sama, kenaikan angka tercatat pada tahun 2016. Di mana jika pada 2015 nilainya adalah 351.602.200 dolar AS, di tahun 2016 tercatat bernilai 531.841.600 dolar AS.

    Hal ini juga diperkuat data lain, semisal data Kementan, sebagaimana dikutip Auriga (Yayasan Auriga Indonesia). Begitu juga ungkapan berikut data yang antara lain pernah ditulis ekonom Faisal Basri, misalnya. Selengkapnya cek di link referensi.

    Kesimpulan

    Merujuk pada beberapa data yang ditemukan, bisa disimpulkan jika pernyataan Jokowi bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor beras Indonesia turun, tidaklah tepat alias salah, baik dari segi volume maupun dari segi nilainya.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1190) 4 Unicorn Indonesia yang Dibanggakan Jokowi

    Sumber: Debat Capres
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut Indonesia memiliki 4 startup unicorn dari 7 unicorn yang ada di Asia Tenggara. Jokowi pun akan menyiapkan program 1.000 startup baru yang kita hubungkan dengan inkubator global.

    Hasil Cek Fakta

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyebut Indonesia telah memiliki empat startup unicorn yang digadang akan naik level menjadi decacorn. Bahkan, di tahun 2019 ini, Ia menargetkan satu startup siap menjadi unicorn tahun ini.
    1. Tokopedia, dengan valuasi US$15 miliar atau Rp204,7 triliun
    2. Gojek dengan valuasi US$61,6 miliar atau Rp840,6 triliun.
    3. Traveloka dengan valuasi US$27,4 miliar atau Rp374 triliun.
    4. Bukapalak dengan valuasi US$13,8 miliar atau Rp188,3 triliun.

    Menurut Rudiantara, ada dua startup yang dia yakini bakal menjadi unicorn berikutnya, yakni pertama dari sektor pendidikan dan kesehatan dan sektor industri travel. Ada anggaran lebih dari Rp100 triliun bisa dialokasikan untuk mengembangkan startup di bidang tersebut. (ren)

    Rujukan

  • (GFD-2019-1189) 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Disanksi Rp18,3 Triliun

    Sumber: Debat Capres
    Tanggal publish: 17/02/2019

    Berita

    Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo mengatakan, pemerintah memberikan sanksi kepada 11 perusahaan yang telah melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan. Jokowi mengklaim, pemerintah telah menjatuhkan sanksi sebesar Rp18,3 triliun.
    Hal itu ditegaskan Jokowi sebagai komitmen pemerintah, untuk menegakkan keadilan dan menindak setiap pelaku perusak lingkungan.

    Hasil Cek Fakta

    Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) mengaku telah menggugat secara perdata sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pembalakan liar. Selama periode 2012-2018, MA telah mengabulkan gugatan Kementerian LHK terhadap 11 perusahaan.

    Sembilan kasus sudah inkracht (berkekuatan tetap) di tingkat pengadilan negeri. Sementara itu, dua di antaranya masih menunggu putusan banding di pengadilan tinggi.
    Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah, membenarkan adanya penjatuhan sanksi atas pelaku perusakan lingkungan hidup. Namun, berdasarkan pemantauan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), belum ada putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.

    Setali tiga uang, Iqbal Damanik, peneliti Auriga juga mengatakan, meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp18,3 triliun dan telah berkekuatan hukum tetap, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi.

    Menurutnya, penanganan kasus pencemaran lingkungan yang ditangani selama ini masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya. Dalam tiga tahun terakhir, hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya.

    "Illegal logging masih terjadi di Tanah Papua, kerugian dari ini diperkirakan mencapai Rp6,1 triliun dalam tiga tahun terakhir," ujar Iqbal. (asp)

    Rujukan