Menurut penelusuran tim cek fakta yang merupakan kolaborasi puluhan media, klaim tersebut sebagian benar.

Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menegaskan bahwa konflik akibat pembebasan lahan masih cukup terjadi.

"Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat," kata Adhityani.

"Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat. Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir 'dipindahpaksakan'."

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation telah menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau The Sustainable Development Goals (SDG) sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia.
Di antaranya, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, dan sanitasi layak.
Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan. (asp)

Pada Senin, 17 Desember 2018 terlihat kebakaran lahan di kalimantan Tengah dalam rilis foto oleh Dansubsatgar udara BPBD Kalteng.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan 3.578 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus 2018 dengan 765 titip api di antaranya berada di area lahan konsesi korporasi.

Sejak awal 2018, Kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 Hektarre dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 Hektare.

Pada 23 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis berita terkait 10 helikopter water bombing dan hujan buatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan rincian dari 885 titik panas tersebut 509 titik panas kategori sedang dan 376 titik panas kategori tinggi.

BNPB juga merilis berdasarkan informasi Badan Meteorolgi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 adalah bulan Agustus hingga September, disamping itu Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, patut mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan bencana asap BNPB dan BPBD Prov. Sumatera Selatan telah membuat posko siaga darurat bencana asap di BPBD Prov. Sumatera Selatan, Kota Palembang.

Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Dana Desa digelontorkan sebanyak Rp 46,7 T (2015), Rp 59,8 T (2016), Rp 60 T (2017), Rp 60 T (2018), Rp 70 T (2019). Jika ditotal, angkanya mencapai Rp296,5 T.

Namun menurut Sekjen FITRA Misbahul Hasan, potensi kebocorannya cukup tinggi, yakni Rp40,6 milyar selama 4 tahun terakhir. Data itu didapat dari APBN 2015-2019 & laporan KPK.

Sementara Ervyn Kaffah, Manajer Advokasi FITRA menilai sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Namun memang muncul pertanyaaan, sejauh mana penggunaan dana desa cukup berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui. Seandainya dana desa tersebut digunakan untuk mengembangkan jalan pertanian desa mungkin akan baik bagi pertumbuhan ekonomi," kata Ervyn.

Menurut peneliti dari LSM Auriga, Iqbal Damanik, dana desa yang sudah dialokasikan dari 2015-2019 mencapai Rp 187 triliun. Namun, dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di pedesaan masih kurang maksimal, angka kemiskinan di pedesaan masih 13,1 persen.

"Angka itu masih jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,6 persen," kata Iqbal mengutip data BPS, 2018.