Berdasarkan penelusuran fakta, penyegelan rumah Gubernur DKI Jakarta dan penyitaan aset yang dimilikinya atas tindak korupsi yang dilakukan ialah informasi yang salah. Melansir dari sindonews.com, hingga saat ini KPK belum mendapatkan laporan terkait isu tersebut, bahkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mempersilahkan kepada masyarakat yang mengetahui dugaan indikasi peristiwa korupsi tersebut untuk melaporkan ke KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198 yang tentunya disertai juga dengan data awal.

Selain itu, melansir dari iNews.id, Ali Fikri juga menyebutkan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dari masyarakat dengan proses verifikasi dan memastikan kasus tersebut merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Tidak hanya itu, melansir dari kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kasus korupsi pada proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang diisukan melibatkan Gubernur DKI Jakarta atas tindak korupsi pada proyek tersebut.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itupun saat ini ditingkatkan menjadi penyidikan, dan dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Tindak korupsi itu pula diduga terjadi dalam proses lelang penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP). Namun, hingga saat ini penyidik masih dalam proses mencari pelaku dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, selain itu bukti permulaan yang ditemukan polisi saat ini pula masih berupa transaksi dan keterangan sejumlah saksi saja.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait disegelnya rumah Gubernur DKI Jakarta oleh KPK karena tindakan korupsi ialah informasi salah atau masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut salah. Faktanya informasi yang disampaikan dalam video berdurasi 10 menit tersebut berbeda dengan narasi yang dimuat dan thumbnail video.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Faktanya, hingga saat ini sudah terjadi banyak kematian yang disebabkan oleh Covid-19. Melansir dari situs resmi WHO, angka kematian global yang disebabkan oleh Covid-19 per 25 Juni 2021 adalah sebanyak 3.895.661. Sedangkan untuk kasus kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia, melansir dari situs resmi Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia, adalah sebanyak 56.371.

Dengan demikian, unggahan pada grup Facebook Komunitas Gojek Bandung oleh akun Brad Pit tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro)

Pernyataan tersebut tidak benar. Hingga saat ini, tercatat untuk kematian yang disebabkan oleh Covid-19 secara global sebanyak 3.895.661 kasus, sedangkan untuk kematian yang disebabkan oleh Covid-19 yang ada di Indonesia sebanyak 56.371.

Setelah ditelusuri tidak ada infomasi yang valid terkait kabar meninggalnya Wendi Cagur. Saat melakukan pencarian di google terdapat infomasi bahwa kabar meninggalnya Wendi Cagur merupakan hoaks salah satunya artikel yang diunggah medcom.id yang berjudul “[Cek Fakta] Komedian Wendi Cagur Meninggal Hoaks, Ini Faktanya” pada 23 Juni 2021.

Melihat dari unggahan Instagram milik Wendi Cagur yang bercentang biru nampak Wendi masih aktif mengisi beberapa program di Televisi. Pada salah satu postingannya yang diunggah pada 23 Mei 2021 Wendi Cagur masih mengisi progam Brownis dan mengucapkan terimakasih kepada penonton yang sudah penyaksikan program tersebut.

Dengan demikian postingan yang mengklaim Wendi Cagur telah meninggal dunia adalah hoaks. Tidak ada infomasi valid terkait hal tersebut dan Wendi Cagur masih aktif mengisi beberapa program televisi sehingga masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Infomasi tersebut hoaks. Faktanya, tidak ada infomasi valid terkait hal tersebut dan Wendi Cagur masih aktif mengisi beberapa program televisi.

Namun setelah video tersebut diputar, tidak termuat penjelasan mengenai Ustad Yusuf Mansur yang diperiksa polisi terkait masalah dana haji 2021 sebagaimana narasi yang tertera dalam thumbnail video tersebut.

Video berdurasi 13 menit 38 detik tersebut justru menjelaskan tentang sebuah artikel berita yang memuat pendapat Rocky Gerung terkait polemik dana haji. Rocky Gerung menjelaskan tentang dana haji yang telah tercampur dengan pendapatan negara lainnya lalu dana tersebut disatukan dalam APBN negara serta dimuat pula tayangan ketika Ustad Abdul Somad sedang berceramah dengan bahasan ceramah yang tidak sesuai tema yang dibahas dalam video tersebut.

Selain itu, pada awal video pun memuat tentang tayangan press conference yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Ustad Yusuf Mansur dengan tagline “USTAZ YUSUF MANSUR DIPERIKSA POLISI”. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, press conference yang dimuat pada awal video tersebut merupakan potongan video dari tayangan berita iNews ketika Ustad Yusuf Mansur memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi terkait permasalahan kasus penipuan perumahan atau perumahan fiktif pada tahun 2020 lalu dan tayangan tersebut pula turut diunggah pada channel Youtube resmi media iNews.

Sebagaimana informasi yang dilansir dari kompas.com, ditemukan fakta tentang benar adanya pemeriksaan yang dilakukan kepolisian kepada Ustad Yusuf Mansur, namun pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut ialah pemeriksaan terkait kasus perumahan fiktif yang terjadi pada tahun 2020 lalu, dan pemeriksaan itupun dilakukan karena nama Ustad Yusuf Mansur tertera dalam pemasaran perumahan oleh pengembang perumahan fiktif tersebut.

Namun melansir dari cnnindonesia.com, Ustad Yusuf Mansur meluruskan bahwa dirinya tidak pernah turut bekerjasama dengan perumahan fiktif terkait serta memperjelas tentang berbagai fakta lain yang menjelaskan tentang tidak terlibatnya ia dalam pengembangan perumahan fiktif tersebut.

Berdasarkan pada seluruh referensi, video terkait diperiksanya Ustad Yusuf Mansur oleh pihak kepolisian karena menggunakan dana haji 2021 ialah tidak sesuai fakta atau masuk ke dalam kategori koneksi yang salah.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut salah. Faktanya dalam video yang diunggah oleh channel Youtube bernama titik tumpu tersebut tidak memuat informasi yang sama dengan narasi yang tertera dalam thumbnail video.