Melalui media sosial Facebook, beredar informasi yang mengklaim adanya razia masker di sekitar bundaran dekat SMP 5 Lavalette, Kota Malang. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa razia tersebut dilakukan untuk menjaring mereka yang menggunakan masker non medis jenis scuba dan buff. Para pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp30 ribu, apabila diketahui menggunakan dua jenis masker tersebut.

Menanggapi informasi tersebut, Pemerintah Kota Malang pun melakukan klarifikasi. Melansir dari media sosial Instagram @pemkotmalang, dinyatakan bahwa hingga saat ini Pemkot Malang baru melakukan razia masker sebanyak tiga kali, yakni di Balai Kota Malang, pintu masuk kota Arjosari dan Simpang Balapan. Razia masker yang dimaksud bukan menjaring pengguna masker non medis, melainkan warga yang tidak menggunakan masker.

Berikut klarifikasi lengkap oleh Pemkot Malang:

#NawakNgalam, informasi yang beredar di Facebook dan WhatsApp Group ini adalah hoaks. Pemkot Malang baru 3 kali melakukan razia masker, yakni di Balai Kota Malang, pintu masuk kota Arjosari, dan Simpang Balapan.

Petugas juga tidak mempermasalahkan jenis masker yang dipakai. Hal itu dilakukan atas dasar hukum, Perda Pemprov Jatim Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemkot Malang belum ada mengatur tentang hal tersebut di dalam perwal.

Sementara untuk penyitaan identitas seperti KTP, tidak dilakukan oleh petugas. Namun langsung sidang di tempat. Dan denda ditetapkan oleh hakim sesuai kesalahan.

Informasi palsu. Pemerintah Kota Malang menyatakan baru tiga kali melakukan Razia masker, dan bukan pada lokasi yang disebutkan. Razia yang dimaksud pun bukan terkait jenis masker, melainkan warga yang tidak menggunakan masker.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto kolase yang dibagikan tersebut merupakan hasil suntingan dan sudah terklarifikasi. Foto poster Ferawati Dani sudah diperiksa faktanya pada artikel berjudul [SALAH] “Bacaleg PKS: Poligami Untuk Rakyat! Masa Depan Bangsa Indonesia!” yang tayang di turnbackhoax.id pada 25 Juni 2020. Poster aslinya bertuliskan “MUDA, CERDAS, AMANAH.”

Foto poster caleg Bambang Sutopo sudah diperiksa faktanya dalam artikel berjudul [SALAH] PKS Menang, Dua Istri Menjadi Nyata yang tayang di turnbackhoax.id pada 28 Maret 2019. Pada poster aslinya bertuliskan “PKS MENANG, PAJAK MOTOR DIHAPUS SIM SEUMUR HIDUP.”

Foto poster caleg Hendrayani sudah diperiksa faktanya dalam artikel berjudul [SALAH] Foto Banner Caleg PKS Bernama Hendrayani Bertuliskan Santun, Peduli, Poligami yang tayang di turnbackhoax.id pada 21 Maret 2019. Tulisan aslinya ialah “SANTUN, PEDULI, PROFESIONAL.”

Dan, foto poster caleg Ghufran Zainal Abidin juga sudah mendapat klarifikasi pada akun Facebook Ghufran Zainal Abidin pada 25 Maret 2019. Pada postingan klarifikasinya disebutkan bahwa konten foto poster tersebut hoaks.

Kolase foto poster caleg PKS hasil suntingan yang sudah terklarifikasi pada tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya gambar tangkapan layar postingan dari akun dengan nama Habib Rizieq.S (@HRSofficial) yang menyatakan bahwa dia tidak pernah kebagian bantuan sembako atau BLT selama ini adalah klaim yang salah.

Faktanya, gambar itu adalah gambar editan atau suntingan. Di Twitter tidak ditemukan unggahan terkait. Akun Twitter dengan nama pengguna @HRSofficial (twitter.com/hrsofficial) tidak terkait dengan Habib Rizieq.

Dilansir dari Medcom.id, pada akun itu juga tidak ada kaitannya dengan Habib Rizieq dan akun itu tidak bercentang biru. Kemudian, akun itu juga terlihat tidak aktif. Jika dihitung hingga 19 September 2020, unggahan terakhirnya dibuat pada 10 April 2012.

Gambar editan / suntingan. Faktanya, di Twitter tidak ditemukan unggahan terkait. Akun Twitter dengan nama pengguna HRSofficial (twitter.com/hrsofficial) tidak terkait dengan Habib Rizieq.

Sebuah akun Facebook bernama Tokoh Nasional Indonesia mengunggah potongan video pidato Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi saat Sosialisasi Program Bimbingan Teknis Penceramah Bersertifikat.

Dalam narasi yang diberikan pada video tersebut, tertulis “KEMENAG Resmi Luncurkan Program Da’i Bersertifikat. MUI silahkan Ngoceh-ngoceh Untuk Membela Para Ustad Ustad Prematur. KEJANG-KEJANG BERJAMA’AH DEH LO..!!”

Melansir laman resmi Kementerian Agama, Wamenag menegaskan bahwa program ini bukanlah sertifikasi penceramah agama tapi lebih kepada pembinaan teknis dalam rangka penguatan kompetensi penceramah agama.

“Ini bukan sertifikasi. Tidak ada paksaan untuk mengikuti program ini. Sifatnya sukarela. Karenanya, yang tidak ikut Bimtek juga tidak terhalang haknya untuk terus berdakwah,” terang Wamenag.

Program ini tidak hanya dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam, tapi juga Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Pusat Pembinaan dan Pendidikan (Pusbindik) Khonghucu.

Direktur Penerangan Agama Islam sekaligus panitia pelaksana, Juraidi menyampaikan rumusan terkait program penceramah bersertifikat. Pertama, program ini bersifat sukarela bukan mandatori. Kedua, program ini bukan sertifikasi penceramah. Ketiga, Bimtek Penceramah Agama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan semua Ormas Islam. Keempat, program Bimtek Penceramah Agama tidak hanya dikembangkan dalam Agama Islam, tetapi seluruh agama.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat Mafindo Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Kementerian Agama merilis program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi yang meresmikan peluncuran itu mengatakan bahwa program ini bukanlah sertifikasi penceramah agama.