Dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) Hong Kong. Ada bermacam versi, salah satunya yang mengaitkannya dengan profil petugas panitia pemilu di luar negeri (PPLN)

"Lagi, Terjadi Dugaan Kecurangan di Hongkong, dijelaskan disini hampir 90% petugasx wong Cino.DAN LUAR BIASA KACAU BALAU!

Kawan2 bisa membaca sendiri. Parah banget. ????

Yaa Allah.... Model Pemilihan beginian kok kita masih disuruh Percaya KPU?," demikian klaim yang dimuat dalam akun Twitter @RatuAnissah.

Konten yang diunggah @RatuAnissah telah diteruskan sebanyak 547 kali dan mendapat 87 komentar warganet.

Penelusuran Fakta
Dari hasil penelusuran, syarat untuk menjadi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah warga negara Indonesia (WNI).

Hal ini sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, kemenlu.go.id. Selain WNI, ada sejumlah syarat lainnya yang harus dipenuhi sebagai Ketua dan Anggota PPLN.

Di antaranya dalah tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan tidak pernah dipidana penjara, dan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Migrant Care ada sejumlah kendala dari faktor eksternal dalam pelaksanaan pemilu di Hong Kong sehingga merugikan WNI.

Hal ini sebagaimana dikutip dari kompas.com dalam judul artikel 'Migrant Care Temukan Ada 4 Kendala Pemilu 2019 di Hong Kong'.

KOMPAS.com – Hari ini pemungutan suara pendahuluan di beberapa negara tujuan pekerja migran Indonesia hari ini (14/4/2019) digelar, salah satunya adalah Hong Kong. Di Hong Kong, warga negara Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Legislatif DPR-RI Dapil DKI Jakarta 2.

Migrant Care turut melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu di beberapa lokasi pemungutan suaran di Hong Kong, seperti di Queen Elizabeth Stadium (Wan Chai) dan District Kai Fong Association Hall (Tsim Sha Tsui).

Antusiasme pekerja migran Indonesia terlihat dari antrean yang mengular di lokasi pemungutan suara.

Peningkatan partisipasi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh data pemuktahiran DPT yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negri (PPLN) setempat.

Dari pantauan langsung di lapangan, Migrant Care menemukan sejumlah kendala dari faktor eksternal dalam pelaksanaan pemilu di Hong Kong sehingga merugikan WNI, seperti berikut:

- Masih adanya dokumen yang ditahan oleh majikan dan agen sehingga calon pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

- Limitasi durasi waktu libur membuat calon pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) terancam gugur hak pilihnya karena waktu yang terbatas.

- Beberapa calon pemilih menyatakan tidak mendaftar melalui mekanisme online sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan dokumen yang diunggah bakal disalahgunakan.

- Bagi calon pemilih yang telah terdaftar melalui pos namun surat suaranya kembali (retur) terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena minimnya informasi terkait kasus ini.

Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo yang memantau langsung penyelenggaraan pemilu di Hong Kong mengatakan, antusiasme calon pemilih tidak diimbangi dengan respons dari penyelenggara, misal dalam mengantisipasi DPK.

"Tidak ada panitia yang memilah DPT dan DPK di antrean terluar, sehingga calon pemilih DPK yang sudah mengantre lama sejak pagi, harus keluar dan menunggu kembali pada waktu yang ditentukan," katanya.

"Migrant Care sebagai pemantau pemilu independen mendesak adanya opsi alternatif untuk dapat mengakomodir hak memilih Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong," imbuhnya.


Kabar soal kecurangan pemungutan suara di Hongkong karena petugas PPLN adalah warga China ternyata tidak benar.

Belum ada bukti sahih kecurangan pemungutan suara di Hong Kong, hanya saja terdapat beberapa kendala yang dialami WNI ketika ingin menggunakan hak suara di TPS. Narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya.

Kabar soal kecurangan pemungutan suara di Hongkong karena petugas PPLN adalah warga China ternyata tidak benar.

Belum ada bukti sahih kecurangan pemungutan suara di Hong Kong, hanya saja terdapat beberapa kendala yang dialami WNI ketika ingin menggunakan hak suara di TPS. Narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya.

Berdasarkan hasil penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, untuk daerah pemilihan luar negeri, capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungguli pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara (53,15 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 313.600 suara (46,26 persen)

Berikut hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk daerah pemilihan luar negeri seperti dimuat Liputan6.com dalam artikel berjudul 'Hasil Rekap KPU: Jokowi Menang 23 Provinsi, Prabowo 10 Provinsi pada 22 Juli 2014'.

Berikut perolehan suara sah Pemilu Presiden 2014:

1. Kalimantan Barat

Prabowo-Hatta : 1.032.354 suara

Jokowi-JK : 1.573.046 suara

2. Nusa Tenggara Barat

Prabowo-Hatta : 1.844.178 suara

Jokowi-JK : 701.238 suara

3. Aceh

Prabowo-Hatta : 1.089.290 suara.

Jokowi-JK : 913.309 suara

4. Sumatera Selatan

Prabowo-Hatta : 2.132.163 suara

Jokowi-JK : 2.027.049 suara

5. Kalimantan Selatan

Prabowo-Hatta : 941.809 suara

Jokowi-JK 939.748 suara

6. Kepulauan Riau

Prabowo-Hatta : 332.908 suara

Jokowi-JK : 491.819 suara

7. Jambi

Prabowo-Hatta : 871.316 suara

Jokowi-JK : 897.787 suara

8. Bangka Belitung

Prabowo-Hatta : 200.706 suara

Jokowi-JK : 412.359 suara

9. DIY

Prabowo-Hatta : 977.342 suara

Jokowi-JK : 1.234.249 suara

10. Bengkulu

Prabowo-Hatta : 433.173 suara

Jokowi-JK : 523.669 suara

11. Sulawesi Barat

Prabowo-Hatta : 165.494 suara

Jokowi-JK : 456.021 suara

12. Kalimantan Tengah

Prabowo-Hatta : 468.277 suara

Jokowi-JK : 696.199 suara

13. Gorontalo

Prabowo-Hatta : 378.735 suara

Jokowi-JK : 221.497 suara

14. Sulawesi Tenggara

Prabowo-Hatta : 511.134 suara

Jokowi-JK : 622.217 suara

15. Sumatera Barat

Prabowo-Hatta : 1.797.505 suara

Jokowi-JK : 539.308 suara

16. Bali

Prabowo-Hatta: 614.241 suara

Jokowi-JK: 1.535.110 suara

17. Riau

Prabowo-Hatta: 1.349.338 suara

Jokowi-JK: 1.342.817 suara

18. Maluku

Prabowo-Hatta: 433.981 suara

Jokowi-JK: 443.040 suara

19. Sulawesi Tengah

Prabowo-Hatta: 632.009 suara

Jokowi-JK: 767.151 suara

20. Jawa Tengah

Prabowo-Hatta: 6.485.720 suara

Jokowi-JK: 12.959.540 suara

21. Jawa Barat

Prabowo-Hatta: 14.167.381 suara

Jokowi-JK: 9.530.315 suara

22. Lampung

Prabowo-Hatta: 2.033.924 suara

Jokowi-JK: 2.299.889 suara

23. Sulawesi Utara

Prabowo-Hatta: 620.095 suara

Jokowi-JK: 724.553 suara

24. Kalimantan Timur

Prabowo-Hatta: 687.734 suara

Jokowi-JK: 1.190.156 suara

25. Papua Barat

Prabowo-Hatta: 172.528 suara

Jokowi-JK : 360.379 suara

26. Banten

Prabowo-Hatta: 3.192.671 suara

Jokowi-JK: 2.398.631 suara

27. NTT

Prabowo-Hatta: 769.391 suara

Jokowi-JK: 1.488.076 suara

28. Sulawesi Selatan

Prabowo-Hatta: 1.214.857 suara

Jokowi-JK: 3.037.026 suara

29. Maluku Utata

Prabowo-Hatta: 306.792 suara

Jokowi-JK: 256.601 suara

30. DKI Jakarta

Prabowo-Hatta: 2.528.064

Jokowi-JK: 2.859.894

31. Jawa Timur

Prabowo-Hatta 10.277.088 suara

Jokowi-JK 11.669.313 suara.

32. Papua

Prabowo-Hatta 769.132 suara

Jokowi-JK: 2.026.735 suara

33. Sumatera Utara

Prabowo-Hatta: 2.831.514 suara

Jokowi-JK: 3.494.835 suara

34. Luar Negeri

Prabowo-Hatta: 313.600 suara

Jokowi-JK: 364.257 suara

Bahwa benar pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang dalam Pilpres 2014, khususnya di daerah pemilihan luar negeri.

Namun, kemenangan tersebut bukan 80 persen seperti yang diklaim.

Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara (53,15 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 313.600 suara (46,26 persen)

Dari hasil penelusuran, video tersebut memang benar adanya. Namun berpotensi terjadi misleading atau konten menyesatkan dengan memberikan narasi soal pengusiran.

Dalam artikel Suara.com dengan judul "Luhut Binsar Panjaitan: Saya Tidak Diusir Mahasiswa di Medan", Luhut membantah apabila dirinya telah diusir.

Tindakan mahasiswa yang berteriak-teriak menyebutkan nama Prabowo dan ada juga Jokowi, saya nilai sah saja dan merupakan wujud demokrasi di kalangan mahasiswa," ujar Luhut seperti dilansir Antara, Sabtu (13/4/2019).

Luhut menyampaikan kronologis kehadirannya di Universitas Pembangunan Panca Budi. Dia mengakui diundang Alwi Abdurrahman Shihab—mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Luar Negeri Indonesia—untuk memberikan kuliah umum di Panca Budi.

Dalam kampus itu, kata Luhut, dia memberi penjelasan bagaimana kita sebagai bangsa tidak perlu terpecah belah. Luhut mengakui, melihat mahasiswa di kampus itu terbelah dua pasangan calon presiden.

Waktu mau berbicara, ujar Luhut, ada yang seperti memprovokasi, tetapi pembicaraan terus berjalan hingga habis atau sekitar 20 menit

Luhut menjelaskan, saat Alwi Sihab berbicara, teriakan mahasiswa yang menyebutkan nama kedua calon presiden juga sudah ada.

"Saat saya menyampaikan materi, teriakan nama paslon tetap ada, tetapi tetap saja, saya meneruskan kuliah umum saya, hingga habis karena hal itu saya anggap sah saja dan membuktikan semangat anak muda," katanya.

Menurut Luhut, selesai kuliah umum dia keluar dan terlihat masih ada kumpulan mahasiswa.

Bahkan saat melewati kumpulan mahasiswa yang teriak “Prabowo, Prabowo”, ujar Luhut, dia bilang enggak apa-apa.

"Kami tos, tos. Begitu terus, saya jalan sampai ke mobil dan banyak yang selfie sama saya," katanya.

Jadi, kalau ada yang bilang saya diusir, ujar Luhut, saya tidak merasa diusir karena acara selesai semua.

Luhut kembali menegaskan dirinya tidak merasa diusir dan tidak mempermasalahkan kejadian itu. Walaupun kejadian seperti itu merupakan yang pertama dialaminya khususnya di Sumut.

"Saya tidak diusir, buktinya saya menyampaikan kuliah umum saya hingga habis," ujarnya.

Luhut berharap dan mengimbau agar masyarakat jangan berpecah hanya karena beda pilihan di Pemilu 2019.

Luhut menegaskan, di dalam setiap acara, dia tidak pernah menyampaikan ajakan memilih calon presiden siapa pun.

"Boleh dicek," katanya.

Dia, katanya, mengajak semua untuk dewasa berdemokrasi, jangan percaya berita-berita fitnah.

Menurut Luhut yang diluruskannya antara lain tidak benar Presiden Jokowi tidak memperhatikan umat Islam, kriminalisasi ulama. Termasuk, tidak benar Presiden Jokowi terindikasi PKI.

Bahkan, Presiden Jokowi pada saat apel Danrem/Dandim pada Desember 2018 telah memerintahkan untuk meneliti gerakan-gerakan komunis di Indonesia .

Hingga pada Januari 2019 sudah ada laporannya secara berjenjang dari KASAD sampai Panglima TNI dan hasilnya tidak ditemukan soal itu.

Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang katanya ratusan ribu, ujar Luhut, juga tidak ditemukan.

"Terus soal utang, tidak benar. Hutang rendah kok, hanya 29,6 persen dari PDB padahal utang itu boleh hingga 60 persen dari PDB," katanya.

Luhut menegaskan, hal-hal semacam itu atau berita-berita hoaks jangan dijadikan referensi untuk menentukan pilihan.

"Mahasiswa jangan ribut akibat berita-berita hoaks karena yang akan mengawal bangsa ini ke depan adalah mereka," ujar Luhut.

Dibantah Rektor

Sementara dikutip dari Antara Sumut, kabar pengusiran itu juga dibantah oleh Rektor Panca Budi Medan. Dalam artikel berjudul "Rektor Panca Budi Medan bantah Luhut diusir pasca kunjungan", Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dr H Muhammad Isa Indrawan, membantah video viral yang menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan diusir mahasiswa saat melakukan kunjungan pada Jumat (12/4) malam.

"Enggak benar, Pak Luhut tidak diusir. Sebagian mahasiswa hanya menyampaikan aspirasinya, dan tidak ada pengusiran," jelasnya saat dikonfirmasi Antara melalui aplikasi WhatsApp, Jumat malam.

Kedatangan Luhut ke salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 4,5 itu dalam rangka memberikan kuliah umum dengan tema "Melangkah Indonesia Maju".

"Sekitar 7.000 mahasiwa hadir pada kuliah umum tersebut, dan tidak hanya mahasiswa Panca Budi saja, ada juga mahasiswa dari Perguruan Tinggi Kesehatan Sumatera Utara," ungkapnya.

Kuliah umum ini, kata Isa, dijadwalkan juga dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir, untuk memberikan penjelasan tentang Uji Kompetensi Exit Exam yang saat ini akan diberlakukan secara nasional.

"Seharusnya Pak Nasir juga ada, namun beliau berhalangan hadir," ujarnya.

Luhut tidak diusir oleh mahasiswa.

Hari pencoblosan tinggal beberapa jam lagi. Pada Rabu (17/4/2019), pemilih akan menyalurkan suara di bilik suara. Hingga menjelang pencoblosan, banyak beredar informasi hoaks soal pemilu, bahkan menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota tim Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Nuril Hidayah mengkhawatirkan hoaks tentang pemilu mendelegitimasi KPU. Akhirnya publik tidak percaya kepada KPU padahal informasi yang beredar itu tergolong hoaks.

Berdasarkan data yang dirilis Mafindo, ada 17 informasi hoaks yang menyerang KPU. Ada kasus besar yang menimbulkan kekisruhan publik, misalnya kabar pencoblisan tujuh kontainer surat suara. Berikut 10 informasi hoaks yang menerpa KPU.

1. Server KPU Lemah, 3 Juli 2018

Beredar informasi di Facebook bahwa hasil scanning port KPU bolong menimbulkan kesan server KPU lemah. Faknya, port-post yang diklaim “bolong” itu adalah port yang dibuka untuk melayani permintaan akses ke layanan yang disediakan server itu.

2. Pileg dan Pilpres 2019 akan dilakukan dengan E-Voting, 26 Agustus 2018

Beredar informasi lewat WhatsApp Pemilu 2019 akan menggunakan e-voting. Padahal KPU tidak menggunakan e-voting pada Pemilu 2019.

3. Ada 31 kuta pemilih misterius, 24 Oktober 2018

Muncul informasi di Twitter terdapat 31 juta data pemilih misterius yang tidak bisa dibuka oleh KPU. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan data 31 juta pemilih yang belum masuk DPT bukanlah data tambahan atau baru. KPU menyisir data itu untuk dimasukkan ke dalam DPT Pemilu 2019.

4. DPT siluman, 2 November 2018

Beredar kabar daftar DPT mengacu situs tamsh-news.com. Situ itu dianggap tidak kredibel.

5. Ancaman Pembunuhan Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi, 13 Desember 2018

Kabar tak bisa dipertanggungjawabkan ini menyebut ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU jika tidak memenangkan Jokowi. Contohnya Bupati Fakfak dan Husni Kamil Manik meninggal terkait pemilu. Faktanya, tak ada pembunuhan bupati Fakfak dan Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal karena sakit.

6. Orang dengan gangguan jiwa mencoblos, 25 Desember 2018.

Beredar di Facebook foto-foto orang yang terlihat memiliki gangguan jiwa dipegangi beberapa orang. Narasinya KPU sedang menjalankan simulasi orang dengan gangguan jiwa memilih di TPS. Foto itu ternyata pengamanan penderita gangguan jiwa oleh polisi karena membunuh dukun yang hendak mengobati. Foto itu tidak terkait dengan narasi.

7. KPU mengarahkan pendatang China agar memenangkan Petahana, 30 Desember 2018

Beredar hoaks melalui Facebook KPU mengarahkan pendatang dari China untuk memenangkan petahana. Faktanya, foto itu adalah acara peresmian PLTU Celukan Bawang di Bali 2015.

8. Kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos, 3 Januari 2019

Beredar di Whatsapp rekaman audio seseorang melaporkan penemuan kontainer berisi jutaan surat suara yang sudah dicoblos. Faktanya, surat suara belum dicetak.

9. Ketua KPU Arief Budiman jadi Korban Hoaks, 8 Januari 2019

Ketua KPU Arief Budiman jadi sasaran hoaks. Dia terpilih menjadi Ketua KPU padahal mendapat suara terkecil di DPR dibandingkan komisioner lain. Faktanya, pemilihan ketua KPU dilakukan secara musyawarah di antara 7 komisioner. Selain iti, muncul kabar Arief Budiman adalah saudara Soe Hok Gie, aktivis 1966. Hoaks itu mengesankan Arief beretnis Tionghoa. Faktanya, Soe Hok Gie memiliki saudara Arief Budiman yang juga sosiolog, namun bukan Arief Budiman Ketua KPU.

10. Server KPU disetting menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Beredar video pengakuan seseorang yang menyebut server KPU di Singapura disetting untuk memenangkan Jokowi-Makruf 57%. KPU menyatakan informasi itu tidak benar, server KPU tidak ada yang berada di luar negeri. Soal penghitungan, KPU menyatakan penghitungan suara dilakukan secara manual dengan berjenjang dari TPS hingga KPU pusat.