Komisioner KPU, Viryan Azis, membenarkan, memang ada upaya suatu pihak melakukan peretasan situs milik KPU yang memang terjadi hampir setiap waktu bahkan sebelum pilpres 2019 berlangsung. Meski demikian, Viryan menegaskan, hasil akhir pemilu tidak didasarkan pada penghitungan oleh server milik KPU ini. Selain itu, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid, mengatakan tumbangnya server KPU terjadi kemungkinan karena traffic yang melonjak tajam.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, video dan narasi yang dibuat atau disebarkan akun @MegaSimarmata, tidak sepenuhnya benar.

Kepala Produksi Digital Print, Agus, saat ditemui di kantor Digital Printing, Jalan Raya Condet, Jakarta Timur membantah kabar tersebut. “Itu nggak bener, hoaks itu videonya,” katanya, Senin (22/4).

Agus menjelaskan truk tersebut bukan milik KPU melainkan milik tempatnya bekerja. Truk tersebut ditempel stiker KPU karena dipakai untuk mengirim logistik ke KPU daerah.

“Truk kita ada lambang KPU-nya dikiranya kita melakukan kecurangan. Itu truknya dipakai untuk nganter spanduk ke luar kota selama ini, jadi biar nggak kena polisi kemarin-kemarin kita pasang (stiker KPU), cuma kita lupa saja ngelepasnya,” ujar Agus.

Agus mengatakan percetakan tempatnya bekerja memang menjalin kerja sama dengan KPU untuk mencetak baliho dan spanduk kepentingan pemilu.

“Kita kan menang tender untuk percetakan KPU, jadi nyetak spanduk KPU, kaya KPU Sumatera, dan lain-lain, jadi kita bawanya KPU saja, surat suara itu sama sekali nggak benar,” jelas Agus.

“Ini saja di sini ada spanduk Jokowi ada, spanduk Prabowo ada,” sambungnya lagi.

Agus membantah informasi yang disebut pria di video soal sopir truk melarikan diri. Agus mengatakan truk tersebut sudah terparkir sejak Selasa (16/4) karena sopir truk pulang kampung untuk mencoblos.

“Itu salah besar, jadi ini sopir pulang Selasa (16/4) ke Lampung karena mau nyoblos, ini mobil dari Selasa udah di sini. Nah, ini dia nyampe Jakarta dari pagi tadi,” katanya.

“Jadi salah kalau sopirnya kabur, orang mobil sudah dikunci,” sambungnya lagi.

Agus mengatakan usai ‘penggerebekan’ yang dilakukan oleh salah satu tim paslon ke percetakannya, berbagai pihak telah mengecek. Mulai dari personel KPU, Bawaslu, hingga polisi telah datang.

“Sudah ngecek semua, jadi tim dari polisi, tim orang 02 sudah ngecek ke atas, sampai lantai 4 sudah ngecek semua, RT dan RW juga ke sini ,” kata Agus.

Selama pengecekan, menurut Agus, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Truk tersebut juga tidak ada isinya.

Pihak Bawaslu mencopot sticker KPU di badan truk untuk mengakhiri temuan ini. Meski begitu, Agus mengatakan pihaknya merasa dirugikan karena dituduh mencurangi salah satu paslon lewat video yang telah beredar luas di masyarakat

“Jelas (video itu) merugikan, kesannya kayak kita mencurangi, kita merasa dirugikan banget, padahal di sini namanya percetakan ya kita cetak 01 dan 02. Namanya juga kita di bawah KPU, kita nyetak apa aja,” ujar Agus.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Ahmad memastikan video itu adalah hoaks. Hal ini berani dikatakan setelah pihak (panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang ada di lokasi melakukan klarifikasi.

“Jadi itu mobil punya pribadi percetakan dan diperbantukan untuk mengantar logistik pemilu,” ujar dia, Senin (22/4).

Menurut dia, percetakan itu sejatinya sering diminta untuk membuat alat peraga kampanye dua capres dan cawapres serta caleg yang ikut pemilu 2019.

Dia menyayangkan masyarakat yang langsung memviralkan temuan di lapangan. Seharusnya, masyarakat melaporkan secara resmi agar bisa ditindak lanjuti oleh Bawaslu Jakarta Timur.

“Belum ada laporan resmi, tapi melempar video ini ke medsos sangat disayangkan. Ada ngeroscek itu panwascam di sana saat itu, sopirnya tidak kabur tapi sopirnya mau makan kok,” ungkap dia.

Ahmad mengatakan, dengan beredarnya video itu pihak percetakan merasa dirugikan karena disangka ikut bermain dalam politik.

“Dengan adanya video itu percetakan merasa dirugikan karena disangka ikut bermain padahal dia dapat request buat cetak alat peraga kampanye capres dan caleg,” kata Ahmad.

Terkait peristiwa yang terekam dalam video tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mengera menegaskan, bahwa kejadian itu bukan Pemilu 17 April 2019, tapi Pilkada serentak 2018 di Sampang.

“Kami tegaskan (video) ini kejadian Pilkada serentak 2018 yang diulang dahulu yang dimenangkan bupati sekarang (Slamet Junaidi),” tegas Barung via pesan WhatsAppnya (WA), Senin (22/4) petang.

Seperti diketahui, pada 9 Juni 2018 lalu terjadi unjuk rasa menuntut Pilkada Sampang tanggal 27 Juni, diulang. Aksi di kantor Panwaslu setempat itu berakhir ricuh.

Kerusuhan bermula saat massa aksi berupaya menerobos barikade polisi. Aksi saling dorong pun tak bisa dihindari, dan memaksa polisi untuk melepas tembakan gas air mata.

Karena video tersebut berpotensi makin memperkeruh proses rekapitulasi suara Pemilu 2019, Polda Jawa Timur memastikan akan menindak tegas siapapun yang telah mengedarkan video kerusuhan di Sampang tersebut.

“Ya pasti (akan menindak),” tutup Barung.

Menanggapi viralnya video tersebut, Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali yang mendapat rekaman video tersebut pada Jumat, 19 April 2019 malam langsung melakukan penyelidikan.

“Karena ada informasi bahwa kejadian itu berlangsung di wilayah Boyolali, maka kami langsung melakukan penyelidikan,” ujar Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, dikutip dari laman solopos.com.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu Boyolali, diperoleh informasi kejadian tersebut ada di wilayah Wonosegoro.

“Lalu kami dalami lagi dan akhirnya mengarah ke TPS 8 di Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. Malam itu juga kami langsung ke sana untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Intinya, lanjut Taryono, KPPS setempat mengakui bahwa konten video tersebut benar terjadi di sana.

“Nanti akan kami tanyakan, apa posisinya di KPPS, apa tugasnya dan sebagainya. Kami akan klarifikasi pelanggaran hukum yang dilanggar oleh KPPS yang melakukan pencoblosan itu,” imbuhnya.

Menurutnya, setidaknya ada 10 surat suara pemilih yang dicoblos oleh petugas KPPS tersebut.

“Oleh sebab itu, kami berkoordinasi dengan KPU dan kami merekomendasikan segera diadakan pemungutan suara ulang [PSU] di TPS itu karena PSU ini paling lambat diadakan 10 hari setelah pemilu 17 April lalu. Ini sedang kami susun surat rekomendasinya,” imbuhnya.

Sedangkan penindakan terhadap personel yang melakukan pencoblosan itu akan dirapatkan di tingkat Gakkumdu, Senin, 22 April 2019.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali Ali Fahrudin mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan mengenai peristiwa di TPS 8 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, tersebut.

Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu.Sementara itu, berdasarkan identifikasi TPS 8 Karangjati, di sana terdapat 262 pemilih, terdiri atas 138 pemilih laki-laki dan 124 pemilih perempuan.

Berdasarkan semua sumber yang secara publik bisa diakses, peristiwa ini terjadi di TPS 8 Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Namun, menurut Bawaslu setempat hanya sebagian surat suara yang dicoblos oleh petugas.