Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyatakan kabar yang mengatakan ada penemuan form C1 tersebut tidak benar. “Perihal penemuan dokumen yang diduga form C1 asli yang memenangkan salah satu calon presiden yang ditemukan di tempat sampah di dekat area Gor Raja Jafar Sekupang info semalam, tidak ada C1 seperti yg disampaikan,” kata Syahrul, Minggu (21/4).
Senada, Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fahroji membenarkan adanya video yang menyebar tersebut, tetapi kontennya yang hoaks. “Iya benar ada sejumlah orang yang membuat video perihal penemuan dokumen yang diduga form C1 asli yang memenangkan salah satu calon pasangan Presiden yang ditemukan di tempat sampah di dekat area Gor Raja Jafar Sekupang info semalam, namun itu tidak benar adanya dan hoax,” tegas Oji.
Oji pun menjelaskan form yang ditemukan kemarin dan di gembar gemborkan merupakan form C1, sesungguhnya merupakan form cara mencoblos yang digunakan di TPS di kelurahan.

Melalui penelusuran, narasi artikel itu sudah pernah muncul dalam bentuk postingan berjudul “Dari Jusuf Kalla: Perjuangan Moral Jokowi (tersebar pada kisaran Desember 2017)” dan “Artikel Sangat Berharga: Pengakuan Jujur Jusuf Kalla, Perjuangan Moral Jokowi (tersebar di kisaran bulan Januari 2019).” Kedua artikel tersebut sudah di-debunk dan diketahui berasal dari tulisan berjudul “Perjuangan Moral Jokowi” pertama kali ditulis oleh Erizeli Bandaro.

Erizeli pun sudah memberikan klarifikasi dalam akun fanpage miliknya. Berikut kutipan klarifikasinya:

[…] KLARIFIKASI
TULISAN " PERJUANGAN MORAL: JOKOWI."

Ketika saya posting tulisan Perjuangan Moral : Jokowi, salah satu sahabat saya yang dapat share dari WAG mengatakan bahwa tulisan saya menggetarkan lawan politik Jokowi. Tulisan itu beredar luas lewat WAG dari kalangan pejabat , politisi, kampus dan aktifis. Saya katakan bahwa tulisan saya hanyalah “narasi” atas dasar pidato JK di Gedung MPR. Jadi saya tidak menulis dengan sengaja memelintir kata kata JK tapi murni itu opini pribadi saya atas isi pidato Jk tersebut.

Agar tulisan itu dapat di pertanggung jawabkan maka, tulisan itu saya muat di blog. Sehingga semua orang bisa membaca secara bebas dari sumber tulisan saya.. Aturan menulis dalam blog saya ikuti. Bahwa setiap opini harus berdasarkan referensi yang kuat. Di awal tulisan , saya sampaikan pernyataan JK sebagaimana news Detik melaporkan. Saya menggunakan fitur link pada nama Nara sumber yang sehingga pembaca bisa langsung klik untuk mendapatkan informasi seimbang. Jadi saya memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menilai apakah narasi saya benar sesuai pidato JK ataukah tidak.?.

Dalam narasi, saya secara literal mengungkapkan fakta yang dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Soal kejatuhan Soeharto karena rupiah terjun bebas, dan kemudian era SBY yang menimbulkan mega skandal korupsi itu dan ribuan triliun uang untuk subsidi juga adalah fakta, bahkan saya lampirkan data statistik dari pemerintah. SIlahkan baca blog yang dibawah ini.

Kalau ada pihak yang menggunakan tulisan saya itu dengan menggunakan akun falsu atas nama JK, itu diluar tanggung jawab saya. Karena ketika tulisan saya dimuat di blog, maka itu menjadi konsumsi publik , yang siapapun bisa menggunakannya. Apakah saya dirugikan atau tidak karena disalah gunakan untuk tujuan politik, maka itu urusan UU ITE. Yang jelas dalam tulisan itu, saya tidak mencatut nama JK untuk informasi tanpa berdasar atau memuat tulisan diblog tanpa menyebut sumber sebagai referensi. Saya tidak mengajak orang membenci tapi menyadarkan orang tentang fakta masa lalu, yang nampaknya ada upaya untuk melupakan masa lalu itu agar di masa kini, di era Jokowi mereka bebas menyalahkan Jokowi dengan segala issue omong kosong.

Apakah saya salah karena tulisan di blog ? itu hak siapapun untuk menilai. Tapi tentu hak saya juga untuk bicara. Bukankah kita mengakui dan menerima demokrasi. Tulisan saya tidak sekeras tulisan lawan politik Jokowi. Tapi kalau itu membuat orang lain tidak suka, ya itulah harga yang harus saya bayar secara moral untuk membela orang baik. Kepada Tuhan saya berserah diri. […]

Dari klarifikasi itu sudah jelas bahwa yang diklaim sebagai pernyataan Jusuf Kalla sebenarnya adalah opini dari Erizeli yang diberi editan. Namun, pada kasus kali ini, yakni dalam tulisan “PESAN DARI JUSUF KALLA” didapati ada bagian yang dihilangkan dua artikel hoaks yang mentatut nama Jusuf Kalla, yakni konteks perbandingan dengan Presiden sebelum Jokowi. Selebihnya, isi konten utama tulisan itu sama dengan dua artikel hoaks yang sudah pernah di-debunk.

Pihak Jusuf Kalla pun sudah pernah memberikan klarifikasi atas isu tulisan atas namanya tersebut. Berikut klarifikasi dari pihak Jusuf Kalla:

[…] Media sosial diramaikan oleh sebuah tulisan yang disebut berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang intinya menyalahkan pimpinan Indonesia terdahulu soal pengelolaan negara. Pihak Istana Wakil Presiden membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.

"Ini sedang beredar di sosmed. Informasi ini bias, hasil pelintiran. Tidak pernah Pak JK membuat tulisan seperti ini," kata juru bicara JK, Husain Abdullah, kepada detikcom, Sabtu (30/12/2017).

Berdasarkan penelusuran detikcom, Minggu (30/12), tulisan yang beredar di media sosial itu berjudul 'Dari Jusuf Kalla: Re-send Perjuangan Moral Jokowi'. Dalam tulisan itu, penulis yang seakan-seakan menjadi JK menuliskan kesalahan-kesalahan pimpinan Indonesia terdahulu.

Tulisan itu menyindir pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan soal letter of intent (LoI) dengan IMF serta blank cheque. Era SBY dalam tulisan itu juga disinggung dengan tudingan menghabiskan anggaran untuk subsidi langsung ke masyarakat.

Bahkan tulisan itu menyinggung politik bagi-bagi uang dari mantan pimpinan Indonesia sebelumnya.

"Dan sepertinya tulisan di atas dipelintir dari pidato Pak JK yang disampaikan pada simposium nasional bertema ekonomi yang digelar oleh MPR RI bulan Juli 2017," ujarnya.

Husain mengatakan, dalam pidato saat itu, JK tidak menyalahkan siapa pun. JK hanya menggambarkan penyebab-penyebab keterlambatan Indonesia dibanding negara-negara di dunia.

"Dalam pidato tersebut, tidak menyalahkan siapa pun kecuali mendeskripsikan penyebab terlambatnya kemajuan Indonesia dibanding negara lain," ucapnya.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada tulisan yang dibuat JK yang memojokkan presiden-presiden sebelumnya. […]

Dari klarifikasi itu, sudah jelas bahwa Jusuf Kalla tidak pernah menuliskan sebuah tulisan berjudulkan “Perjuangan Moral Jokowi.”

Atas dasar kesamaan konten dengan dua artikel hoaks itulah, maka dapat dikatakan bahwa tulisan berjudul “PESAN DARI JUSUF KALLA” bukan berasal dari Wapres Jusuf Kalla. Maka, tulisan tersebut masuk ke dalam kategori Imposter Content.

Kabar Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno berseteru semakin merebak. Belakangan isu yang menyebut Prabowo menampar Sandiaga dalam keributan pun viral di media sosial. Namun, Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade, pada Sabtu (20/4/2019), menegaskan isu tersebut tidak benar alias hoaks.
“Tak ada itu, hoaks. Tidak benar, kok Pak Prabowo menabok Bang Sandiaga. Pak Prabowo itu dalam kondisi senang di Kertanegara,” kata Andre.
Andre mengakui Sandiaga kini dalam kondisi sakit karena penyakit lambung dan radang tenggorokan, sehingga Sandi tampak kelelahan saat konferensi pers di Kertanegara kemarin.
"Tidak ada masalah. Itu hoax. Tidak ada ribut-ribut. Semuanya baik-baik saja. Bang Sandi datang sore ke Kertanegara, lalu langsung konferensi pers sekitar 10 menit kemudian," imbuh dia.
Meski demikian, Andre mengatakan BPN enggan membawa isu hoax ini ke ranah hukum. Menurunya, berbagai laporan BPN ke polisi tidak pernah ditanggapi serius.
"Tidak perlu lapor polisilah. Kalau lapor polisi, apakah kasusnya jalan? Kami sudah berulang kali melaporkan ya sejak dulu, tidak ada yang kelihatan titik terangnya. Masyarakat juga bisa menilai mana yang benar dan salah. Jawaban kami clear ya, Pak Sandi juga sudah jawab di media sosial. Mohon doanya saja Pak Sandi cepat sembuh," kata Andre.

Kasus pembakaran kotak suara terjadi di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis dini hari, 18 April 2019. Ada belasan kotak suara dibakar. Data yang dihimpun dari Bawaslu Jambi, ada sebanyak 15 kotak suara dibakar massa yang tersebar di tiga TPS. Pimpinan Bawaslu Jambi, Wien Arifin, mengatakan institusinya sudah turun ke lapangan. Tidak hanya pembakaran kotak suara, dia menyampaikan penganiayaan terhadap seorang anggota pengawas Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Jambi bernama Suardi, juga terjadi
"Ada 15 kotak suara yang dibakar dan pihak aparat kepolisian, Bawaslu, sudah meluncur ke tempat kejadian guna menyelidiki penyebab kotak suara dibakar dan anggota Panwascam dianiaya," katanya.
Tim Gabungan Polda Jambi bersama Polres Kerinci berhasil mengungkap kasus pembakaran kotak surat suara pemilihan umum di TPS 1, 2, dan 3 Desa Koto Padang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Polisi menangkap tiga terduga pelaku pembakaran tersebut pada hari ini, Minggu 21 April 2019.
"Robin (31) sebagai panwascam Kecamatan Tanah Kampung, Desa Tanjungkarang, Kota Sungaipenuh, Kerinci. Dia ditangkap di TKP pembakaran kotak surat suara," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Edi Faryadi saat dikonfirmasi, Minggu
Pembakaran belasan kotak suara tersebut berawal dari saat panwascam dan anggota linmas yang melaksanakan kegiatan penyelesaian administrasi di TPS pada pukul 03.30 WIB.
Kemudian pada pukul 04.00 WIB, tiba-tiba listrik padam. Terjadilah lemparan batu ke atap TPS yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.
Selanjutnya pukul 04.15 WIB, sekelompok orang mendatangi TPS 1, 2, dan 3 yang berlokasi di SDN 063/XI Koto Padang. Mereka langsung membakar 13 kotak suara yang berisi kertas suara pemilu.
Ketika terjadi pembakaran oleh sekelompok orang, anggota KPPS berlarian meninggalkan TPS untuk menyelamatkan diri. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini.
Polisi masih belum bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan ketiga orang ini dalam kerusuhan yang berujung pembakaran. Saat ini polisi masih mendalami motif kejadian.