Foto Prabowo dan Antonio Guterres serupa dengan pemberitaan Antara ini.

Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Guterres, di sela KTT G20 di Brasil, 17 November 2024.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia dalam kerja sama internasional, termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan.

Sementara, video Guterres yang dipakai sebagai konten bersumber dari kanal YouTube United Nations, yang diunggah pada 10 Oktober 2019.

Dalam video tersebut, Guterres menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental.

Tidak ada pembicaraan mengenai referendum Aceh dan Papua, baik dalam pemberitaan Antara maupun pidato Sekjen PBB.

Isu mengenai referendum pelepasan Aceh dan Papua merupakan hoaks berulang.

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com juga telah membantah klaim serupa tetapi memakai video yang berbeda.

Narasi yang mengeklaim Prabowo mengusulkan referendum untuk Aceh dan Papua merupakan hoaks.

Foto yang beredar bersumber dari pemberitaan Antara ketika Prabowo bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres, usai KTT G20 di Brasil.

Sementara videonya bersumber dari pidato Guterres memperingati hari kesehatan mental.

Tidak ada usulan atau pembicaraan mengenai referendum pelepasan wilayah Indonesia.

Setelah diperiksa, tautan yang beredar di Facebook itu tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertanian (Kementan).

Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram.

Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs tersebut. Ini merupakan modus phishing atau memancing calon korban menyerahkan data pribadinya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mengeluarkan imbauan terkait penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

Melalui akun Instagram resmi, 24 Juli 2025, Ditjen PKH mengingatkan masyarakat untuk memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.

 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan bibit ayam dari pemerintah adalah hoaks.

Tautan itu tidak mengarah ke situs resmi Kementan dan terindikasi phishing. Ditjen PKH juga telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Bantahan itu disampaikan dalam laman Jalahoaks.jakarta.go.id.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Ovi Norfiana, mengatakan bahwa pesan viral yang menyebutkan ratusan anak terinfeksi difteri dan meninggal dunia karena jajanan bercabe bubuk yang terkontaminasi kencing tikus adalah informasi tidak benar dan menyesatkan.
"Informasi yang tersebar melalui pesan berantai adalah hoaks. Data resmi menunjukkan situasi terkendali dan tidak sesuai dengan isi pesan yang beredar," ujar Ovi.
Ovi menjelaskan bahwa difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dan tidak dapat ditularkan melalui makanan atau bumbu tabur.
"Difteri tidak dapat ditularkan melalui makanan atau bumbu tabur melainkan melalui percikan droplet dari batuk, bersin, atau kontak erat dengan penderita," Ovi menjelaskan.
Ovi mengatakan bahwa penyakit ini bisa dicegah dengan imunisasi lengkap dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
Ovi menghimbau kepada masyarakat untuk melindungi keluarga dengan mengenali sumber informasi yang benar, tidak menyebarkan kepanikan, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, sakit tenggorokan, atau kesulitan bernapas.
Di sisi lain pesan berantai tersebut sudah beredar sejak tahun 2019 lalu. Faktanya, KLB Difteri terjadi di Indonesia tahun 2017.
Saat itu ada 591 kasus Difteri dengan 32 kematian di 95 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi di Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta saja.

Postingan pesan berantai ratusan anak terinfeksi difteri dan ada yang meninggal dunia karena jajanan cabe kering terkontaminasi kencing tikus di DKI Jakarta adalah tidak benar.

Tempo memverifikasi video itu dengan melakukan pengamatan visual, membandingkan gambar serupa dari sumber-sumber kredibel, dan memindainya menggunakan aplikasi pendeteksi konten AI. Hasilnya, konten tersebut dibuat menggunakan akal imitasi atau kecerdasan buatan (AI).

Tampilan awal pada bagian video pertama, memperlihatkan pesawat bertuliskan Garuda melewati Patung Liberty. Gambar patung tersebut sama dengan yang dipublikasikan website UNESCO. Namun, sesungguhnya Patung Liberty berada di Kota New York, Amerika Serikat, bukan di Palestina maupun Iran.  



Pesawat Garuda dalam video tersebut juga memiliki tampilan yang berbeda dengan aslinya, saat dibandingkan dengan laman Garuda Indonesia. Kejanggalan seperti ini biasa ditemukan pada konten AI saat meniru sebuah objek.



Kejanggalan secara visual berikutnya, terlihat pada jet tempur yang mengelilinginya.  Saat lepas landas, terlihat ada tiga jet tempur. Namun saat mendarat justru terlihat enam jet tempur.



Lokasi pendaratan pesawat tersebut juga berbeda dengan milik Indonesia. Terdapat kesalahan penulisan nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi Sobkarno Hatta International Airport.

Atap bangunan terminal dalam konten itu, tak sama dengan atap Terminal 2 dan 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang melayani penerbangan internasional. Visual asli bandara dapat dibandingkan dengan laman In Journey Airports yang dikelola Angkasa Pura Indonesia.

Sementara, pemindaian menggunakan aplikasi pendeteksi akal imitasi, AI or Not, menunjukkan sekitar 73 persen konten dibuat dengan kecerdasan buatan. Demikian juga saat dianalisis dengan alat Zhuqe AI Detection Assistant, menghasilkan 44,07 persen menggunakan akal imitasi.





Pada video kedua juga memperlihatkan bahwa konten dibuat dengan kecerdasan buatan. Pertama pada detik ke-7, tulisan pada spanduk putih terlihat buram padahal kainnya terbentang rapi.

Kedua, semua bendera Palestina dalam video tersebut, terbentang kaku meski berada di tengah perairan.  Ketiga, kondisi laut tampak terlalu tenang.

Pemindaian menggunakan aplikasi pendeteksi AI, AI or Not, menunjukkan hasil 99 persen dan analisis Hive Moderation sebesar 99,9 persen bahwa konten tersebut dibuat dengan kecerdasan buatan.



Tidak Ada Pengungsian Warga Palestina ke Indonesia

Menurut Tempo edisi 19 Juli 2025, Direktur badan intelijen Israel, Mossad, David Barnea, dikabarkan meminta AS untuk melobi pemerintah Indonesia, Ethiopia, dan Libya agar mau menerima pengungsi Palestina.  

Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto pernah melontarkan wacana kontroversial pada 16 April 2025. Ia menyatakan akan mengevakuasi seribu warga Gaza agar mendapatkan tempat yang layak setelah genosida dari Israel. 

Namun gagasan Prabowo tersebut menuai pro-kontra. Dikutip dari laman Universitas Gajah Mada, Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, menyatakan gagasan tersebut harus dipikirkan secara matang. Sebab Indonesia harus mempertimbangkan jumlah pengungsi, permasalahan kondisi fisik dan mental pengungsi, biaya yang dikeluarkan, tempat yang belum disiapkan, serta beberapa hal teknis untuk membawa pengungsi ke Indonesia. 

Siti menyarankan, daripada menerima pengungsi, Indonesia dapat meningkatkan jumlah kontribusi kepada lembaga yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine in the Near East). 

Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih mendorong Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga untuk bersedia menerima pengungsi dari warga Gaza. Pasalnya, dari segi etnik, budaya, dan bahasa, sedikit memiliki memiliki kemiripan dan kesamaan. Bahkan jarak yang dekat antar kedua negara ini secara teknik akan lebih mudah dibandingkan dikirim ke Indonesia.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pengungsi asal Palestina yang datang ke Indonesia dengan pengawalan jet tempur milik militer Iran adalah klaim keliru.