Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Purbaya sebut 71 Triliun anggaran MBG baru 13T yang terserap, 58T hilang di birokrasi dan administrasi” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan jawapos.com “Ternyata Hoax! Menkeu Purbaya Bilang Anggaran MBG Baru Terserap Rp 13 Triliun, Sisanya Hilang di Birokrasi serta Administrasi”.

Dari pemberitaan yang tayang pada Minggu (21/9/2025) tersebut, diketahui kalau Purbaya tidak pernah menyebut anggaran senilai Rp58 triliun hilang karena urusan birokrasi dan administrasi. Namun, ia mengakui bahwa realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun dari total alokasi Rp71 triliun di 2025.

Penelusuran dari Google juga mengarah ke artikel opini yang ditulis oleh Direktur Indonesian Society Network (ISN) Ikhsan Tualeka yang dimuat kompas.com pada Selasa (16/9/2025).

Dalam opini berjudul “Gebrakan Purbaya, Anomali Rp 71 Triliun, dan Masa Depan MBG”, Ikhsan menuliskan narasi sebagai berikut:

“Anggaran yang disiapkan negara mencapai Rp71 triliun, angka yang bagi kebanyakan orang lebih menyerupai mitologi ketimbang realitas. Namun, yang terjadi di lapangan sungguh paradoksal: dari angka fantastis itu, baru sekitar Rp13 triliun yang benar-benar terserap. Sisanya, Rp58 triliun, seakan menghilang dalam kabut birokrasi dan administrasi”

Dengan demikian, klaim mengenai Rp58 triliun yang hilang bukanlah pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya, melainkan pandangan pribadi Direktur ISN yang dimuat dalam artikel opini.

Unggahan berisi klaim “Purbaya sebut Rp58 triliun anggaran MBG hilang di birokrasi dan administrasi” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemenkeu.go.id. Di bagian “daftar menteri”, tertulis bahwa Purbaya Yudhi Sadewa hingga saat ini masih menjadi menteri keuangan. Ia dilantik pada Senin (8/9/2025).

TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram resmi Menteri Keuangan “menkeuri” yang dikelola Kemenkeu. Terbaru, pada Senin (29/9/2025), Menteri Purbaya masih aktif bekerja mendampingi Presiden Prabowo dalam akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci rumah subsidi.

Dari pengamatan TurnBackHoax, narator dalam video unggahan kanal YouTube “KajianOnline” hanya membahas keterangan pers dari Menkeu Purbaya sesaat setelah dirinya dilantik. Tidak ditemukan pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut “rakyat tak berhak bubarkan DPR”, sebagaimana sampul video unggahan “KajianOnline”.

Unggahan berisi video “Prabowo pecat Menkeu yang baru dilantik” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar dari video tersebut dengan bantuan Google Image Reverse. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan kompas.com “Eko Patrio Janji Lebih Bijak setelah Dikecam karena Aksi Joget DPR”, isinya memuat potongan gambar yang serupa dengan unggahan akun Facebook “Jokesters Junction”.
Berita yang terbit Minggu (31/08/2025) tersebut menjelaskan tentang Eko Patrio (anggota DPR dari Fraksi PAN) yang menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menyesali kegaduhan yang muncul setelah beredarnya video dirinya bersama beberapa anggota DPR, termasuk Uya Kuya, berjoget di ruang sidang.
kompas.com menuliskan foto yang dipakai dalam berita tersebut bersumber dari akun Instagram "ekopatriosuper", TurnBackHoax kemudian menelusuri akun tersebut untuk mengamati konten aslinya. Diketahui, dalam video asli berdurasi 2 menit 26 detik, Eko Patrio tidak menyebut kalau dirinya ingin membagi-bagi rezeki di laman judi sebagai permohonan maaf.
TurnBackHoax kemudian mengunduh video unggahan akun Facebook “Jokesters Junction” dan menganalisisnya dengan Google Gemini. Hasil analisa [arsip] menunjukkan 95–99 persen audio di dalamnya merupakan hasil rekayasa AI.
Google Gemini juga mencatat gerakan bibir Eko Patrio dalam video tidak sepenuhnya sesuai dengan suara yang terdengar. Ini adalah indikasi audio asli telah dihapus dan diganti dengan suara buatan AI.

Unggahan video berisi klaim “Eko Patrio bagi-bagi uang di laman judi sebagai bentuk permohonan maaf” merupakan konten palsu (fabricated content).

Setelah ditelusuri, pernyataan Mualem dalam video tersebut tidak terkait razia kendaraan bernomor polisi Aceh yang dilakukan oleh Bobby Nasution baru-baru ini.

Video yang sama ditemukan di kanal YouTube Serambinews. Dalam video, Muzakir Manaf meminta kepada pemilik tambang emas ilegal agar mengeluarkan seluruh ekskavator dari hutan Aceh.

Mualem menegaskan, keberadaan alat berat seperti ekskavator (beko) yang digunakan untuk menambang secara ilegal harus segera dikeluarkan dari kawasan hutan.

Pemerintah Aceh memberi tenggat waktu dua minggu bagi pemilik maupun operator untuk mematuhi peringatan tersebut.

Pernyataan Mualem disampaikan dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 25 September 2025, atau sebelum razia kendaraan pelat BL. 

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Gubernur Aceh telah angkat bicara terkait razia kendaraan pelat BL belum lama ini. Dia menyikapi dengan santai tindakan Bobby.

"Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biarlah orang lain berkicau," kata Mualem dalam rapat paripurna di kantor DPRA, pada 29 September 2025.

Sebagai konteks, Bobby dan jajarannya menghentikan sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, pada 27 September 2025.

Dikutip dari Kompas.id, Bobby mengatakan bahwa razia pelat kendaraan luar Sumut dilakukan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Kendaraan yang dihentikan bukan hanya untuk melihat registrasi kendaraannya, melainkan juga untuk memeriksa apakah kendaraan mengangkut barang melebihi kapasitas.

Mobil truk bernomor polisi BL tersebut awalnya dihentikan untuk diingatkan karena mengangkut barang melebihi kapasitas. Setelah dilihat kendaraan tersebut bernomor seri BL, Bobby juga meminta agar kendaraan itu dimutasi ke Sumut.

Bobby menyebut, saat ini masih tahap sosialisasi dan imbauan. Mereka sedang menyusun aturan resmi yang rencananya mulai diberlakukan pada Januari 2026.

Aturan itu pada prinsipnya meminta perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut mendaftarkan kendaraan operasionalnya di Sumut. Hal itu agar perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor kepada provinsi tempat dia beroperasi.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim respons Mualem atas razia kendaraan pelat BL oleh Bobby Nasution perlu diluruskan.

Video itu dibagikan dengan konteks keliru. pernyataan Muzakir dalam video tersebut tidak terkait razia kendaraan yang dilakukan oleh Bobby baru-baru ini.

Video itu menampilkan Mualem meminta kepada pemilik tambang emas ilegal agar mengeluarkan alat berat jenis ekskavator dari hutan Aceh.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRA pada 25 September 2025, atau sebelum Bobby melakukan razia kendaraan pelat BL pada 27 September 2025.