Faktanya, video yang disebarkan berisi foto-foto yang konteksnya tidak saling berkaitan yang dirangkai dan ditambahkan klaim sehingga menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan. Unggahan yang berisi video dengan klaim peringatan keras Megawati dan Puan ke Purbaya jika tidak sejalan dengan DPR merupakan kategori konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah laman Gelora.co dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan yakni 24 Desember 2025.
Namun dalam artikel asli berjudul "KPK Duga Lebih dari Satu Perempuan Terima Duit Korupsi Pengadaan Iklan BJB dari Ridwan Kamil"
Artikel asli juga sama sekali tidak membahas mantan Presiden Jokowi yang menerima uang dari Ridwan Kamil.
Artikel asli membahas KPK yang menduga terdapat lebih dari satu perempuan yang memiliki keterkaitan dengan Ridwan Kamil dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

Postingan artikel yang mengklaim mantan Presiden Jokowi menerima uang pengadaan iklan Bank BJB 850 miliar dolar AS dari Ridwan Kamil adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel merupakan hasil suntingan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran PKH dan BPNT pada Januari dan Februari 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita Liputan6.com berjudul "Cara Daftar Bansos Kemensos dan Tips Hindari Penipuan" yang tayang pada 20 Januari 2026.
Pada artikel ini dijelaskan, masyarakat memiliki pilihan untuk mendaftarkan diri atau mengusulkan orang lain sebagai calon penerima bansos Kemensos, baik secara daring maupun luring.
Pendaftaran bansos Kemensos secara online dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Metode ini menawarkan kemudahan akses dari mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki perangkat yang terhubung internet.
1. Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos: Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Pastikan aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjamin keasliannya.
2. Buat Akun Baru: Buka aplikasi dan pilih "Buat Akun Baru". Isi data pribadi sesuai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, nomor telepon aktif, serta username dan password. Unggah foto KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang KTP.
3. Verifikasi Akun: Proses verifikasi dan aktivasi akun akan dikirimkan melalui email dari Kemensos. Tunggu verifikasi akun oleh admin Kemensos yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari.
4. Ajukan Usulan Bansos: Setelah akun aktif, login kembali ke aplikasi. Pilih menu "Daftar Usulan", lalu "Tambah Usulan". Lengkapi data diri dan pilih jenis bantuan yang diinginkan, seperti PKH atau BPNT. Usulan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat. Anda juga bisa mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak.
5. Pantau Status Usulan: Pantau status usulan secara berkala melalui menu "Status Usulan" di aplikasi. Jika ditolak, pahami alasannya dan ajukan sanggahan jika memungkinkan.
Sedangkan bagi masyarakat yang lebih memilih jalur luring, pendaftaran bansos Kemensos dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Metode ini cocok bagi mereka yang mungkin kesulitan mengakses teknologi atau membutuhkan bantuan langsung.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran PKH dan BPNT pada Januari dan Februari 2026, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Bahlil ajak PLN menaikan harga token listrik, dengan menjadikan kutipan dalam klaim "Biar tidak merugi terus, dan agar rakyat belajar Menghemat listrik" sebagai bahan penelusuran, hasilnya tidak ditemukan artikel dari media massa yang membuat artikel tersebut.
Penelusuran juga dilanjutkan dengan menghubungi Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia.
Anggia mengatakan,  klaim Bahlil ajak PLN menaikan harga token listrik adalah hoaks.
"Hoaks dan postingan lama," kata Anggia saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip (27/1/2026).

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Bahlil ajak PLN menaikan harga token listrik tidak benar.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, klaim Bahlil ajak PLN menaikan harga token listrik adalah hoaks.