Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait pendaftaran bansos dari pemerintah Pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) justru mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan informasi terkait bantuan sosial yang mencatut nama kementerian tersebut.
Berikut imbauan dari Kemensos yang diunggah di website Kemensos.go.id:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat juga diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
"Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
1. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari App Store (untuk pengguna iOS) atau Play Store (untuk pengguna Android).
2. Buat akun baru dengan mengisi informasi pribadi, alamat, dan nomor kontak yang aktif.
3. Setelah berhasil masuk, pilih menu "Daftar Usulan" pada halaman utama aplikasi.
4. Klik "Tambah Usulan" untuk memulai proses pendaftaran.
5. Isi data diri Anda serta data anggota keluarga dengan lengkap dan akurat.
6. Pilih jenis bantuan PKH yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
7. Setelah semua data terisi, kirimkan pendaftaran Anda.
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Cek Fakta Liputan6.com juga menelusuri dengan membuka link yang ditautkan pada postingan. Link itu mengarah pada website yang meminta data pribadi kita termasuk nomor telegram. Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Selain itu sangat berbahaya jika memberikan data pribadi seperti buku tabungan untuk diunggah di media sosial. Pasalnya data pribadi ini rawan digunakan untuk penipuan.

Postingan tautan pendaftaran untuk mendapatkan bansos PKH sebesar Rp 2,4 juta adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tools) Google Lens. Hasil pencarian mengarahkan ke beberapa sumber unggahan yang membagikan video yang sama, salah satunya oleh akun media dari Jerman “DW News” (@dwnews) di YouTube pada 16 Desember 2024 yang memberitakan bahwa peristiwa yang direkam di video adalah serangan oleh Israel ke kota Tartus, Suriah, pada tahun lalu (2024). Tartus adalah kota yang menjadi basis/pangkalan untuk operasi militer Rusia di Suriah.

Selain itu, video yang sama dan di tanggal yang sama diunggah juga di Imgur oleh akun “somethingcleverlol”, dengan deskripsi yang menjelaskan bahwa video yang dibagikan adalah serangan oleh Israel ke kota Tartus.

Pencarian menggunakan kata kunci "israel attack russia tartus syria" di Google Videos dan Google News dengan membatasi rentang pencarian ke tahun 2024 mengkoroborasi mendukung sumber-sumber di atas, karena video dan berita yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang otoritatif dan kredibel.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya video yang disebarkan adalah serangan Israel ke kota Tartus, Suriah, pada tahun lalu (2024).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan pencarian informasi melalui laman resmi Kementerian Kesehatan. Hasilnya, tidak ditemukan informasi terkait program telinga inovatif tersebut.

Lebih lanjut, tim mencoba melakukan penelusuran pada laman media sosial resmi miliknya. Hasilnya, tidak ditemukan juga informasi kredibel atas unggahan tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman meluruskan, akun yang menyebarkan disinformasi mengenai tag telinga inovatif bukanlah akun media sosial resmi Kemenkes.

“Bukan. Akun media sosial Kemenkes di semua platform sudah terverifikasi,” ujar Aji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/7/2025).

Segala informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bisa dilihat pada:

https://kemkes.go.id/id/
https://www.facebook.com/KementerianKesehatanRI/
https://www.instagram.com/kemenkes_ri/
https://www.youtube.com/c/kementeriankesehatanri
https://www.tiktok.com/@kemenkesri

Informasi “Kemenkes luncurkan tag telinga inovatif” merupakan konten parodi (parody content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan pencarian informasi menggunakan reverse image dengan Google. Hasilnya, ditemukan unggahan video dengan cuplikan serupa pada video pendek YouTube Kumparan.

Video tersebut adalah momen ketika sidang kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang menjerat Menteri Perdagangan (Mendag) RI 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/3), istri Tom Lembong, Franciska Wihardja, turut hadir untuk mendukung sang suami. Ciska, panggilan akrabnya, sempat memberikan pelukan hangat ke Tom, lalu duduk berdampingan dan bercengkerama sebelum sidang mulai.

Selain itu, tidak ditemukan informasi kredibel keputusan hakim yang menyebut Tom Lembong bebas tanpa syarat. Ia masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendag tahun 2015.

Video “Tom Lembong dibebaskan pada 30 Juni” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content)