Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menduga video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, ditandai dengan gerakan mulut yang kurang natural dan tidak pas dengan suara. Hasil uji dengan alat deteksi AI Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99 persen bahwa video itu buatan AI.

Berdasarkan wawancara cnnindonesia.com dengan ibunda Syifa, Safitri, ketertarikan Syifa berawal dari pengalaman pendidikannya selama menempuh sekolah di AS.

"Syifa tertarik bergabung dengan Army National Guard di Maryland itu karena Syifa telah bersekolah di Amerika sejak tahun 2023 dan lulus di tahun 2025. Setelah lulus sekolah, dia ingin melanjutkan pendidikan dan kariernya," kata Safitri, kepada cnnindonesia.com pada Kamis (22/01/2025).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan yang dibagikan akun Facebook “Pembuatan Sim Gratis 2026”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Korlantas (digitalkorlantas.polri.go.id). Sebaliknya, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram.

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya Korlantas Polri membantah narasi yang menyebutkan adanya layanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis. Korlantas menegaskan bahwa tarif pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “pemutihan sertifikat tanah gratis” ke mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN ‘kementerian.atrbpn’  yang dipublikasikan pada Kamis (8/1/2026). 

Melalui unggahan tersebut, Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa informasi resmi terkait biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sebagai informasi, jenis dan tarif layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Adapun informasi terkait klaim pemutihan sertifikat tanah gratis yang beredar di media sosial tersebut tidak dibagikan oleh akun media sosial resmi Kementerian ATR/BPN.

Disadur dari artikel cek fakta tempo.co.

Tempo memverifikasi klaim tersebut dan tidak menemukan bukti sahih bahwa Trump pernah mengumumkan atau merencanakan relokasi warga Israel ke Papua atau wilayah Indonesia mana pun. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah AS atau Trump yang mendukung klaim tersebut.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartyo Harkomoyo, menegaskan bahwa narasi yang beredar di TikTok tersebut menyesatkan. “Tidak benar,” ujar Hartyo kepada Tempo, Senin (19/1/2026). 

Sebaliknya, berbagai laporan media internasional menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan klaim tersebut. The New York Times melaporkan bahwa Amerika Serikat mendukung gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta membentuk Gaza Executive Council pada 17 Januari 2026 untuk mengawal implementasinya. Dewan ini melibatkan pejabat Qatar dan Turki tanpa keikutsertaan perwakilan resmi pemerintah Israel, kebijakan yang menuai penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melansir ABC News, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bahkan menyerukan kesiapan militer untuk kembali melanjutkan perang.

Sementara itu, laporan Tempo pada Maret 2025 justru mengungkap rencana Israel memindahkan warga Palestina ke luar negeri, termasuk Indonesia, melalui skema uji coba imigrasi. Namun, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan tidak pernah ada pembicaraan atau kesepakatan terkait rencana tersebut. Adapun dorongan Donald Trump agar Indonesia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, sebagaimana dilaporkan AP News, juga ditolak tegas pemerintah Indonesia. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa normalisasi hanya dimungkinkan jika didahului pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.