Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Akun WhatsApp tersebut memakai foto profil Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dengan nomor WhatsApp “083193960715” dan mengirimkan pesan bertujuan menggalang donasi yang akan diberikan kepada yayasan ponpes rumah tahfidz dan sekolah paud.

Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menegaskan bahwa akun WhatsApp yang beredar adalah penipuan. Pujo mengimbau kepada masyarakat Probolinggo untuk berhati-hati dan tidak merespon jika ada yang mengatasnamakan Wali Kota Probolinggo.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akun WhatsApp Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin “083193960715” dapat dikategorikan ke dalam konten tiruan.

hasil periksa fakta Rahmah a n (Uin Sunan Ampel Surabaya)

Akun palsu. Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo Pujo Agung S menerangkan bahwa akun nomor WA tersebut bukan milik Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.

Beredar sebuah surat panggilan wawancara calon pegawai PLN yang disebutkan dalam surat tersebut. Wawancara tersebut akan diadakan di Kantor PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, Jl. Letda Tantular No. 1, Denpasar pada Sabtu dan Minggu 09-10 April 2022 pukul 10:00–selesai. Dalam surat tersebut pesera diwajibkan mengikuti tes selama 2 hari dengan syarat yang disebutkan.

Dilansir dari baliportalnews.com, Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, I Made Arya menjelaskan surat yang beredar adalah hoaks. Memang PLN sedang membuka proses rekrutmen periode pendaftaran 28 Maret-1 April 2022, namun semua proses dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya apapun.Informasi resmi terkait rekrutmen calon pegawai hanya dapat dilihat melalui situs resmi rekrutmen.pln.co.id dan diumumkan melalui media sosial resmi milik PLN.

Jadi dapat disimpulkan bahwa surat panggilan test calon pegawai pln berlokasi di Denpasar adalah hoaks, dan termasuk kategori konten tiruan atau imposter content.

hasil periksa fakta Rahmah a n (Uin Sunan Ampel Surabaya)

Surat palsu. Rekrutmen calon pegawai PLN hanya melalui situs resmi rekrutmen.pln.co.id dan tanpa dipungut biaya apapun.

Beredar sebuah poster yang mengatasnamakan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos) mengadakan sebuah “Webinar Nasional: Kriteria Penerima Bansos” yang dilaksanakan Jumat, 8 April 2022, pukul 15.30 WIB.

Namun setelah ditelusuri, informasi dalam poster adalah salah. Melalui situs dtks.kemensos.go.id, mengklarifikasi Pusdatin Kesos di bawah Kementerian Sosial tidak pernah mengadakan ataupun menjadi penyelenggara webinar seperti yang tercantum di dalam poster.

“Pastikan sumber informasi hanya berasal dari sumber-sumber terpercaya. Informasi mengenai webinar, bantuan sosial serta informasi lainnya dapat dicek melalui website official Kementerian Sosial di tautan kemensos.go.id maupun akun media sosial resmi Kementerian Sosial yang sudah diverifikasi.”, tulis DTKS Kemensos dalam situs resminya pada 6 April 2022.

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa poster webinar nasional: kriteria penerima bansos adalah hoaks dengan kategori imposter content atau konten tiruan.

hasil periksa fakta Rahmah a n (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Informasi palsu. Pusdatin Kesos di bawah Kementerian Sosial tidak pernah mengadakan ataupun menjadi penyelenggara webinar seperti yang tercantum di dalam poster.

Beredar sebuah infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dengan cara mengirimkan screenshot kepada Twitter, Facebook, dan email resmi BKN, lapor.go.id, Divisi IT Menkominfo. Dalam flyer tersebut juga menegaskan jika PNS menyebar ujaran kebencian di medsos maka terancam dipecat.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah salah. Pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain. Pihak BKN juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap konten serupa dan selalu crosscheck.

Sementara itu, dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyampaikan bahwa masalah ujaran kebencian dapat dilaporkan ke Polri, sedangkan masalah disiplin PNS telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nomor Whatsapp yang tertera dalam flyer merupakan nomor aduan konten Kominfo, layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat atau netizen.

Dari penjelasan di atas, infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dapat dikategorikan sebagai konten palsu.

hasil periksa fakta Rahmah a n (Uin Sunan Ampel Surabaya)

Informasi salah. Faktanya akun Twitter resmi BKN @BKNgoid mengklarifikasi bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi resmi.