Gerakan Pemuda atau GP Ansor atau membantah video yang narasinya menyebut seorang anggota banser mengendarai mobil berplat TNI.
“Dengan viralnya video itu, mohon ini dapat disampaikan sebagai bentuk klarifikasi,” kata Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor Banten, Khoerun Huda dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Huda, Banser telah mengutus Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Kota Tangerang, Hartono untuk mengklarifikasi isu itu ke Detasemen Polisi Militer Tangerang. Huda mengatakan berdasarkan penuturan petugas di Denpom Tangerang, mereka memperoleh informasi bahwa peristiwa yang ada dalam video tersebut terjadi pada Maret 2019 di sekitar Blok M, Jakarta Selatan.
Terdapat empat orang penumpang di dalam mobil, terdiri dari satu orang petugas keamanan dan tiga kuli bangunan. Dia mengatakan menurut keterangan petugas di Denpom Tangerang, satpam yang mengemudikan mobil tersebut bukanlah anggota Banser.
“Hanya seorang satpam yang kebetulan bekerja dengan bos yang punya hubungan baik dengan seorang anggota TNI,” kata dia. Menurut Huda, hari ini Banser bakal kembali ke markas Denpom untuk mengklarifikasi ulang mengenai video tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kapendam Jaya Letkol (Czi) Zulhandrie S membenarkan kejadian tersebut.
“Kejadiannya benar,” kata Zulhandrie dalam keterangannya, Selasa (27/8).
Dalam keterangan video yang tersebar di media, disebutkan bahwa sopir mobil merupakan anggota Banser.
Informasi ini juga dibantah oleh Zulhandrie.
“Sopir mobil bukan anggota Banser,” ungkapnya.
Sopir mobil diketahui berinisial KDY, usia 35 tahun, dan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengakui bahwa EMSC sempat merilis informasi itu pada 22 Agustus 2019. Namun, informasi yang dipublikasikan oleh EMSC adalah informasi gempa yang belum diperbarui dengan data yang lebih akurat.
“Itu yang jelas hoax karena episenternya tidak di Kalimantan, tapi di Sulawesi,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono seperti dikutip dari situs berita detik.com pada 23 Agustus 2019.
ekuatan gempanya pun bukan magnitudo 4,8, melainkan magnitudo 3,3, dengan kedalaman pusat gempa sejauh 10 kilometer. Gempa di Sulawesi itu terjadi pada pukul 05.51 UTC, sama seperti waktu gempa yang diinformasikan oleh EMSC tentang gempa Kalimantan Timur, karena informasi itu memang informasi yang dimutakhirkan oleh BMKG.

Kapolres Cianjur, Jawa Barat, AKBP Soliyah menyatakan narasi yang tersebar itu tidak benar. “Kapolres Cianjur tidak pernah mengeluarkan statement itu, maka kabar yang tengah viral saat ini, itu adalah hoaks,” pungkas AKBP Soliyah.
Dalam keterangan lebih lanjut, AKBP Soliyah menyatakan jika kondisi wilayah Cianjur dalam kondisi aman dan kondusif. Setiap Polsek selalu melaksanakan patrol pada tempat rawan, baik di siang hari maupun pada malam hari. Tak lupa Soliyah menghimbau warga agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak mempunyai kejelasan sumber valid. AKBP Soliyah meminta warga untuk tidak mudah terpancing dan memastikan dulu kebenaran dari informasi yang didapat.

Beredarnya sebuah tangkapan layar dengan narasi bahwa akan dilakukan pemberhentian sementara pada Tunjangan Kinerja anggota TNI, langsung membuat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia angkat bicara. Melalui media sosial Facebook resmi milik Kemenhan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI, Totok Sugiharto menyatakan bahwa informasi yang mengklaim berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut adalah tidak benar.
Dalam keterangannya, Brigjen Totok menyatakan bahwa informasi mengenai pemberhentian sementara Tunjangan Kinerja Anggota TNI adalah berita bohong atau hoaks. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menerima informasi yang tidak mempunyai kejelasan sumber valid, serta diminta tidak turut menyebarkan tangkapan layar tersebut.