Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri artikel berjudul "Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!" yang disebut berasal dari situs Hai.grid.id itu.
Hasilnya, ditemukan bahwa situs ini memang memuat artikel dengan judul tersebut pada 19 Oktober 2020. Namun, judul artikel ini telah diubah menjadi "Klarifikasi Tentang Aturan Penonton Wajib Keluar Studio Jeda 30-60 Menit untuk Hirup Udara Segar". Paragraf pertama artikel itu pun berbunyi:
"STOP PRESS: Setelah berita ini diterbitkan, kami mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan mendapatkan informasi bahwa pernyataan setiap 30-60 menit jeda film penonton diharuskan keluar teater untuk menghirup udara segar TIDAK pernah dikeluarkan oleh Cinema XXI."
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan lain terkait protokol kesehatan yang diberlakukan di bioskop. Pada 26 September 2020, dilansir dari Tirto.id, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menetapkan sejumlah protokol kesehatan untuk diberlakukan di bioskop, yakni sebagai berikut:
Dilansir dari Kompas.com, pada 21 Oktober 2020, empat bioskop milik CGV Indonesia di Jakarta telah kembali beroperasi. Hal ini sesuai dengan surat keputusan (SK) dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. CGV membatasi kapasitas penonton di auditorium (ruangan untuk menonton) maksimal 25 persen. CGV pun menerapkan beberapa protokol kesehatan lainnya, yakni sebagai berikut:
Menurut arsip berita Tempo pada 21 Oktober 2020, Public Relation Manager CGV Hariman Chalid menuturkan protokol kesehatan tersebut sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Terkait kabar bahwa penonton harus keluar bioskop tiap 30-60 menit untuk menghirup udara segar, Hariman membantahnya. "Enggak ada itu dalam protokol yang disebut Pemprov," katanya.
Dilansir dari Kompas.com, langkah CGV kembali membuka bioskopnya itu bakal diikuti oleh Cinema XXI. Pada 22 Oktober 2020, Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI Dewinta Hutagaol menyatakan perusahaannya telah mendapatkan izin dari sejumlah pemerintah daerah dan berencana akan membuka kembali bioskopnya secara bertahap.
Dewinta juga mengatakan akan melakukan uji coba pembukaan bioskop terlebih dahulu di 10 wilayah di Indonesia. "Cinema XXI melakukan uji coba pembukaan kembali bioskop di Jatiland XXI Ternate, Jayapura XXI, Transmart Pontianak XXI, TSM XXI Bandung, Studio XXI Banjarmasin, Big Mall XXI Samarinda, dan Transmart Pangkal Pinang XXI," ujarnya. Selain itu, mulai 23 Oktober 2020, Cinema XXI akan melakukan uji coba pembukaan kembali di E-Walk XXI Balikpapan, Malkartini XXI Lampung, dan Ciwalk XXI Bandung.
Cinema XXI juga memiliki kebijakan protokol kesehatan yang harus diikuti oleh seluruh pengunjung dan petugas bioskop, yang disebut XXI New Habits. Menurut Dewinta, protokol tersebut diterbitkan berdasarkan regulasi, instruksi, dan arahan pemerintah pusat serta daerah. "Seluruh pengunjung dimohon untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan selama berada di lingkungan bioskop, serta dianjurkan untuk tetap berada di rumah bila merasa kurang sehat," tuturnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "penonton di bioskop saat pandemi Covid-19 wajib keluar studio tiap 30 menit" keliru. Dalam protokol kesehatan di bioskop yang dikeluarkan oleh BNPB maupun yang diberlakukan oleh CGV Indonesia, yang merujuk pada panduan dari Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta, tidak terdapat kewajiban bagi penonton untuk keluar studio tiap 30 menit.
SITI AISAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa video tersebut merupakan video pertunjukan militer Rusia dan telah beredar sejak 2019.
Vedio yang sama dengan kualitas yang lebih baik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal dengan nama dalam bahasa Serbia yang berarti Dewa Perang. Video yang dibagikan pada 17 November 2019 tersebut berjudul “Sebuah Akhir Pekan yang Lazim di Rusia”.
Video itu pun pernah diunggah oleh kanal dengan nama dalam bahasa Ukraina yang berarti Boris Levchenko, tepatnya pada 6 Desember 2019. Video ini diberi judul “Seperti inilah bentuk penghormatan Rusia - tembakan MLRS (Multiple Launcher Rocket System) pada jarak tertentu”.
Situs media Rusia, Russia Beyond, juga pernah memuat video itu dalam beritanya pada 17 November 2019. Menurut berita tersebut, video itu merupakan video pertunjukan sistem artileri rudal dalam rangka Hari Tentara dan Artileri Rudal.
Ribuan warga yang hadir bisa melihat sistem rudal taktis Point-U, Msta-B, Gvozdika, dan Acacia. Suguhan khusus pun diberikan, yakni peluncur roket multibarel Grad dan Hurricane. Selain itu, para tamu diperlihatkan lebih dari 100 unit senjata dan peralatan tempur modern.
Konflik Azerbaijan dan Armenia
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 21 Oktober 2020, konflik Nagorno-Karabakh, wilayah di Azerbaijan dengan mayoritas penduduk etnis Armenia, kembali meletus pada 27 September 2020. Konflik itu pun hingga kini telah menewaskan ratusan orang.
Rusia telah berupaya memediasi gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Namun, dua kali upaya gencatan senjata belum bisa menghentikan konflik Azerbaijan dan Armenia. “Kedua pihak mengatakan terjadi pertempuran sengit di sekitar Nagorno-Karabakh pada Selasa,” demikian seperti dilansir Reuters pada 21 Oktober 2020.
Konflik ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dua kekuatan regional, yaitu Turki dan Rusia, bakal terlibat. Ada pula kekhawatiran bahwa konflik di Nagorno-Karabakh itu akan mengganggu jaringan pipa gas dan minyak milik Azerbaijan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pun direncanakan bakal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Armenia serta Azerbaijan pada 23 Oktober 2020 untuk memediasi konflik Nagorno-Karabakh. Namun, belum jelas apakah keduanya bertemu Pompeo secara terpisah atau pada waktu yang sama.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video warga Iran yang sedang menonton perang Armenia dan Azerbaijan, keliru. Video tersebut adalah video pertunjukan militer Rusia dalam rangka Hari Tentara dan Artileri Rudal. Video ini telah beredar di internet sejak 2019.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, sejauh ini, belum ada bukti kuat bahwa uang dolar AS berbahan baku serat pisang, dalam hal ini pisang abaka, yang berasal dari Indonesia. Sejumlah situs pemerintah AS yang bisa diakses menyebut uang kertas dolar AS menggunakan 75 persen katun dan 25 persen linen.
Selain itu, Indonesia baru berhasil mengekspor serat pisang abaka pada Juli 2020, yakni ke Jepang. Selama ini, sebagian besar kebutuhan serat pisang abaka dalam negeri dipenuhi dari impor. Tidak ditemukan informasi apakah Jepang mengekspor kembali serat pisang abaka asal Indonesia tersebut ke AS.
Untuk memeriksa klaim bahwa bahan uang dolar AS adalah pohon pisang Indonesia, Tempo menelusuri informasi terkait dengan memasukkan sejumlah kata kunci ke mesin pencarian Google. Tempo pun menemukan bahwa klaim tersebut pernah dimuat dalam artikel di situs Nusantaratv.com pada 5 Agustus 2020. Artikel ini menyadur dari situs Bombastis.com, tanpa disertai rujukan atau sumber lain yang lebih kredibel.
Menurut Departemen Keuangan AS, uang kertas AS terdiri dari 75 persen katun dan 25 persen linen. Inilah yang membuat uang dolar AS terlihat dan terasa berbeda. Informasi ini juga dimuat oleh situs Program Pendidikan Mata Uang AS. Menurut situs ini, bahan-bahan tersebut membuat uang kertas AS sulit disobek.
Menurut artikel di publikasi elektronik Numismatic Bibliomania Society, The E-Sylum, edisi 1 April 2007, yang berjudul "Linen and Cotton in US Paper Money", Bob Leuver, mantan Direktur Biro Pengukiran dan Percetakan AS (BEP), menjelaskan bahwa katun yang dipakai dalam uang kertas AS berasal dari kapas yang berserat lunak dan banyak dipasok dari Carolina, AS. Sementara linen berasal dari rami yang berserat kokoh atau keras.
Menurut Leuver, ketika ia masih memimpin BEP, linen yang digunakan berasal dari Belgia. Karena pasokan menurun, BEP mendatangkan rami mentah dari Afrika. Namun, menurut Leuver, saat ini produksi uang kertas AS meningkat, sehingga ia bertanya-tanya dari mana lagi pasokan bahan baku untuk uang kertas AS.
Leuver pun mencuplik informasi dari Currency News pada Maret 2004, bahwa uang kertas terbuat dari 100 persen serat selulosa alami dari berbagai bahan. Yang paling umum adalah kapas. "Meskipun begitu, linen yang berasal dari rami juga digunakan secara luas, terutama di AS," ujarnya. Bahan serat selulosa lainnya adalah bubur kayu hingga abaka yang berasal dari Filipina, atau mitshumanat, semak berserat yang digunakan di Jepang.
Abaka untuk uang kertas Indonesia dan Jepang
Pisang abaka sebagai penghasil serat alam memang populer dijadikan bahan baku bubur kertas untuk uang. Berdasarkan catatan sejarah yang disusun oleh Bank Indonesia, pisang abaka telah lama tumbuh di Indonesia, antara lain di Pulau Sangir (Sulawesi Utara) yang tumbuh secara liar.
Sebagaimana di Filipina (tempat asal pisang abaka), penduduk Pulau Sangir memanfaatkan serat abaka (atau kafe, menurut bahasa setempat) untuk bahan kain tenun tradisional. Penanaman abaka secara komersial dimulai pada 1905, tepatnya di Jawa dan Sumatera Selatan, dengan orientasi ekspor. Sejak saat itu, pisang abaka mulai berkembang secara luas, dari Sumatera Utara (di daerah Deli dan Bandar Betsy) hingga Lampung, serta di Jawa.
Namun, setelah Perang Dunia II, perkembangan perkebunan pisang abaka di Indonesia mulai merosot, seiring dengan semakin berkembangnya serat yang berasal dari bahan sintetik. Lahan-lahan perkebunan (khususnya di Sumatera) pun beralih ke tanaman komersial lainnya. Hingga 1982, perkebunan pisang abaka di Indonesia hanya dijumpai di Banyuwangi dengan areal sekitar 600 hektare.
Menurut penelitian berjudul “Abaka (Musa textilis Nee) sebagai sumber serat alam, penghasil bahan baku bubur kertas dan sumber pendapatan petani” oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, kebutuhan serat abaka nasional masih impor. Demikian pula kebutuhan dunia akan serat tersebut, juga belum terpenuhi.
Produksi serat abaka internasional mencapai 65 ribu ton per tahun. Adapun permintaan telah mencapai 85 ribu ton per tahun. Artinya, pasokan serat abaka masih kurang sekitar 20 ribu ton per tahun. Sejak 2014, BI pun mulai serius menggunakan bahan baku serat kapas dan serat abaka dalam negeri.
Karena besarnya kebutuhan abaka, terutama di dalam negeri, Kementerian Pertanian melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan budidaya abaka. Baru pada 2020, sebanyak enam ton serat abaka Indonesia berhasil diekspor ke Jepang sebagai bahan baku uang mereka. Ekspor dilakukan oleh PT MNP Indonesia yang mengembangkan budidaya pisang abaka di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "bahan uang dolar AS adalah pohon pisang Indonesia" tidak terbukti. Sejauh ini, belum ada bukti kuat bahwa uang dolar AS berbahan baku serat pisang, dalam hal ini pisang abaka, yang berasal dari Indonesia. Data saat ini menunjukkan bahwa serat pisang abaka dari Indonesia diekspor pada Juli 2020 sebagai bahan baku mata uang Jepang. Sementara sejumlah situs pemerintah AS yang bisa diakses menyebut uang kertas dolar AS menggunakan 75 persen katun dan 25 persen linen.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "DKI raih penghargaan Public Relations Indonesia Awards" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah media besar yang memberitakan sembilan penghargaan di bidang kehumasan yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Salah satu media yang memberitakan hal tersebut adalah Detik.com, yakni pada 19 Oktober 2020, dalam beritanya yang berjudul "Pemprov DKI Jakarta Borong 9 Penghargaan di Bidang Komunikasi-Kehumasan". Penghargaan tersebut diterima oleh Pemprov DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
DPMPTSP DKI Jakarta menjadi juara umum kategori Pemerintah Provinsi dalam Kompetisi Kinerja Komunikasi di ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2020, dan meraih sembilan penghargaan. Ini merupakan kali pertama Pemprov DKI mengikuti ajang tahunan tersebut.
Adapun penghargaan yang didapatkan adalah sebagai berikut:
Selain Detik.com, situs Tribunnews, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia, juga memberitakan raihan penghargaan oleh Pemprov DKI tersebut, tepatnya pada 18 Oktober 2020. Berita terkait ini berjudul "Pemprov DKI Jakarta Raih 9 Penghargaan di Ajang Public Relations Indonesia Awards".
Menurut berita tersebut, penyerahan penghargaan itu dilakukan secara virtual oleh pendiri dan Chief Executive Officer PR Indonesia, Asmono Wikan, kepada pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati. Selain meraih sembilan penghargaan di ajang PRIA 2020, Pemprov DKI juga menyabet gelar PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2020 Kategori Gubernur dalam Ajang The 6th Jambore PR Indonesia 2020.
"Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga ibu kota yang telah mengurus sendiri perizinan/nonperizinannya dan menjadi pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta," kata Sri pada 18 Oktober 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak ada media besar yang memberitakan diraihnya sembilan penghargaan di bidang kehumasan oleh Pemprov DKI Jakarta" keliru. Sejumlah media memberitakan raihan penghargaan dari Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2020 oleh Pemprov DKI tersebut, seperti Detik.com dan Tribunnews.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id