Hasil penelusuran Tempo, menunjukkan narasi tentang Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI, berasal dari artikel opini yang ditulis oleh Radhar Tribaskoro dan dimuat pertama kali di situs RMOL Jatim pada 19 Oktober 2021. Artikel opini tersebut dipublikasikan dengan judul Apa yang Dicari Megawati Sehingga Mau Mengepalai Lembaga Riset Sains dan Teknologi?
Artikel opini tersebut kemudian dipublikasikan ulang oleh beberapa situs dengan mengubah judul. Salah satunya dimuat oleh situs democrazy.id pada berjudul: Jadi Dewan Pengarah BRIN, Pemerhati Sosial & Politik: Mega Dorong Riset Sains PKI Tak Pernah Terlibat G30S. Penelusuran menggunakan tools domainbigdata, situs democrazy.id diketahui baru dibuat pada tanggal 18 September 2020. l  
Tangkapan layar judul artikel dari democrazy.id tersebut kemudian yang diedarkan warganet ke Facebook. Artikel opini sendiri berarti mewakili pandangan pribadi penulis. Klaim apakah Megawati akan mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), belum bisa dibuktikan. 
Tidak ada bukti-bukti yang disertakan dalam artikel opini tersebut terkait klaim Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI setelah dia dilantik menjadi Ketua Dewan BRIN. 
Pro Kontra Pengangkatan Megawati
Pengangkatan Megawati sendiri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menimbulkan pro kontra. Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman pada Mei lalu menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. Dewan Pengarah harusnya jadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.
Ia juga melihat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.
Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal ini. Ia mengatakan Megawati merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto.
Perdebatan dalam Sejarah Gerakan 30 September
Sebelumnya Megawati pernah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal kejadian 1965. Dikutip dari cnnindonesia.com, 
Mega menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
Upaya desukarnoisasi tersebut pernah disampaikan sejarawan Asvi Warman Adam, saat pengukuhannya sebagai profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 26 Juli 2018. Dikutip dari historia.id, situs  kredibel yang bermuatan sejarah populer, ada tiga periode perdebatan dalam penulisan sejarah (historiografi) peristiwa G30S. 
Periode pertama tentang dalang peristiwa G30S pada kuru 1965-1968. Periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto sejak 1968 hingga 1998. Sedangkan periode ketiga dikenal sebagai periode pelurusan sejarah semenjak berhentinya Soeharto pada 1998. 
Desukarnoisasi tersebut, menurut Asvi, terjadi pada periode kedua di mana pemerintah Soeharto menyeragamkan versi sejarah G30S berdasarkan tafsir sepihak dari penguasa. Asvi menyebut nama Nugroho Notosusanto sebagai arsitek dari rekayasa penulisan sejarah tersebut.  
Selain menyeragamkan sejarah G30S, Nugroho Notosusanto berperan dalam upaya desukarnoisasi dalam peristiwa kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Dia menyisihkan peran Sukarno dalam proses penggalian konsep Pancasila dengan mengedepankan peran Mohammad Yamin. 
Setelah Orde Baru jatuh, beragam versi G30S bermunculan, baik dari kesaksian penyintas maupun hasil penelitian para ahli. Menurut Asvi, peristiwa pembunah jenderal pada 30 September 1965 hanya dalih bagi Soeharto untuk menghabisi PKI sekaligus merebut kekuasan dari tangan Soekarno. Sebagian besar korban pada peristiwa 1965, dipersekusi massal dan tidak pernah ditunjukkan kesalahannya di muka pengadilan. 
 

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan, unggahan terkait Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), adalah menyesatkan. Narasi ini berasal dari artikel opini seorang penulis. Namun hingga artikel ini diturunkan, tidak ada bukti bahwa Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI melalui BRIN. 
Di sisi lain, semenjak 1998, makin banyak fakta baru tentang peristiwa G30S baik yang berasal dari para korban maupun hasil penelitian para ahli. Fakta-fakta tersebut menjadi titik terang dalam sejarah nasional . 
TIM CEKFAKTA TEMPO

Hasil penelusuran Tempo menunjukkan, tidak pernah ada pernyataan dari Raja Salman yang meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Agama Yaqut. 
Untuk menelusuri tangkapan layar itu, Tempo mencari video di kanal Youtube Menembus Batas. Tapi Tempo tidak menemukan lagi video berjudul “Raja Arab Minta Jokowi Pecat Yaqut, kalo menagnya masih dia, kita stop haji” di kanal tersebut. Tempo kemudian menemukan beberapa video dengan judul dan thumbnail yang identik, pernah diunggah di beberapa kanal Youtube lainnya. 
Salah satunya dimuat oleh kanal Gajah Mada TV pada 11 Juni 2021. Namun dalam video berdurasi 9:12 menit tersebut, tidak satupun memuat pernyataan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang meminta Presiden Jokowi memecat Menag Yaqut.
Video tersebut berisi gabungan berbagai video terkait kebijakan Kementerian Agama RI membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji di awal Juni 2021. Pembatalan penyelenggaraan Haji itu dituding karena dana haji jamaah Indonesia telah digunakan untuk proyek infrastruktur. 
Selain itu, isi video tersebut menghubungkan pembatalan ibadah Haji 2021 dengan naiknya harta kekayaan Menag Yaqut sebesar Rp 10 miliar sejak menjabat sebagai Menteri Agama RI. 
Tempo juga tidak menemukan pemberitaan, baik di media nasional maupun media asing mengenai permintaan Raja Arab agar Presiden Jokowi memecat Menteri Agama Yaqut.
Video berisi informasi yang keliru itu sendiri telah menyebar di media sosial sejak Juni 2021, setelah Kementerian Agama memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah Haji tahun ini. 
Alasan Pembatalan Haji 2021
Pembatalan Ibadah Haji 2021 diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. 
Di dalam SK Menag tersebut, dijelaskan, pembatalan ibadah haji tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global. Pemerintah Arab Saudi saat itu juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi saat itu belum juga membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Padahal Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi calon jemaah. 
Pada pertengahan 2021, otoritas penerbangan Arab Saudi diketahui baru memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Swis.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim Raja Arab Minta Jokowi Pecat Menteri Agama Yaqut adalah keliru. Tidak pernah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Video yang beredar dengan judul tersebut tidak memuat fakta yang berisi pernyataan Raja Salman. Video tersebut berisi sejumlah opini yang mengaitkan pembatalan ibadah haji 2021 dengan naiknya kekayaan Menag Yaqut atau dana haji yang dipakai untuk proyek infrastruktur.
Tim Cek Fakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut dengan menggunakan reverse image tools Source dan Google. Hasilnya, foto tersebut merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad di Yaman pada Januari 2015.
Foto-foto yang identik dengan foto di atas pernah dimuat situs berbahasa Thailand  abnewstoday.com  pada 6 Januari 2015 dengan judul, “ Turki, Yaman dan banyak negara Muslim lainnya Bergabunglah dengan perayaan akbar Maulidun Bi.”
Menurut situs tersebut, aktivis Yaman telah merilis foto udara dari perayaan Hari tersebut. "Maolidunbi" yang agung dan indah dalam sejarah Sana'a Ibu kota Yaman menjadi jaringan global.
Foto yang identik pernah dimuat situs berbahasa Persia  fa.alalam.ir  pada Januari 2015 dengan judul, “Ulang tahun Nabi (SAW) yang belum pernah terjadi sebelumnya di ibukota Yaman.”
Menurut situs berita Al-Alam, foto tersebut diterbitkan aktivis yang dekat dengan kelompok Ansarullah Yaman, menunjukkan kehadiran yang sangat besar dari warga Yaman di acara tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara tersebut berlangsung di bekas markas Brigade Lapis Baja ke-1 di Sanaa. Menurut para aktivis, foto-foto itu diambil dengan helikopter yang terbang di atas lokasi upacara.
Karena serangan teroris seminggu sebelumnya minggu, pada hari kelahiran Nabi di provinsi Ab di Yaman, pasukan Komite Rakyat bertanggung jawab penuh untuk mengamankan upacara.
Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan denganLaut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. 
Tahun ini jutaan orang Yaman bersiap untuk ambil bagian dalam demonstrasi massal untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad (saw) pada Kamis sore di ibukota Sanaa dan provinsi lainnya.
Dilansir dari  en.abna24.com, pada tanggal 19 Oktober, Sayyid Abdulmalik al-Houthi menyerukan kepada semua orang Yaman untuk berpartisipasi dalam perayaan Maulid Nabi, menekankan bahwa acara tahun ini akan lebih besar daripada tahun-tahun lainnya karena kesadaran, tekad dan iman orang-orang Yaman.
Panitia penyelenggara menetapkan 15 alun-alun besar untuk menyambut jutaan orang Yaman memperingati kelahiran Nabi Muhammad (saw) di provinsi Saada, Hajjah, Hodeidah, Dhamar, Ibb, Taiz, Amran, Mahweit, Jawf, Bayda, sebagai serta acara utama akan diadakan di ibu kota, Sanaa.
Panitia penyelenggara memanggil warga di ibukota dan gubernur Sana'a untuk berkumpul dalam massa besar di The 70th Square, sedangkan Stadion Olahraga Revolusi ditujukan untuk acara wanita.
Kerumunan massa telah berkumpul sejak Rabu dari berbagai distrik di provinsi Sanaa dan provinsi lain ke Lapangan Sabaeen, meskipun kondisi ekonomi sulit.
Meskipun hampir enam tahun pengepungan dan agresi, Yaman merayakan kelahiran Nabi (SAW) dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo foto dengan klaim puluhan juta umat Islam di Afrika hadiri acara Maulid Nabi Muhammad, keliru. Foto tersebut bukan perayaan Maulid Nabi Muhammad di Afrika, melainkan di Yaman pada Januari 2015.
TIM CEK FAKTA TEMPO

Hasil verifikasi Tim Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak pernah mendeportasi model dan aktor asal Dubai ini. Saat itu, Omar hanya diminta meninggalkan acara Jenadrivah Heritage & Culture Festival oleh polisi agama setempat. 
Cerita tentang pendeportasian Omar sempat menjadi viral setelah sebuah media melaporkan pada April 2013, bahwa dia dan dua temannya diusir dari Arab Saudi karena terlalu tampan. Pejabat di festival tersebut takut wanita di sana bisa jatuh cinta mendadak pada mereka. 
Dikutip dari Huffpost dari wawancara eksklusif dengan media Metro pada 2015, Omar mengungkapkan bahwa dia dan teman-temannya berada di festival di Riyadh ketika beberapa gadis mengenalinya. Saat mereka berkumpul untuk tanda tangan dan foto, kerumunan bertambah dan membuat polisi agama tidak menyukainya.
"Mereka datang dan meminta saya dengan sopan untuk meninggalkan festival," kata dia. 
Komisi Arab Saudi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan memberlakukan aturan ketat yang membatasi interaksi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga. Jadi Omar tidak pernah diminta untuk meninggalkan negara itu — hanya festival.
Omar, yang berasal dari Dubai kemudian pindah ke Vancouver bersama orang tua dan tiga saudara laki-lakinya. 
Latin Times pada  2 Juli 2013 juga mempublikasikan dengan mengutip pernyataan Omar dalam majalah Quién. Menurutnya, rumor bahwa dia telah dideportasi dari Arab Saudi bersama dengan dua pria lain karena "terlalu tampan" sebenarnya salah. 
"Sungguh, saya hanya berjalan-jalan dan saya berakhir di tempat yang salah pada waktu yang salah," kata Omar kepada majalah itu.  
Versi lain, dari sumber berbahasa Arab Al-Quds.com, Omar memang telah menyebabkan ketidaknyamanan karena "menari secara tidak pantas" di sebuah acara keluarga. Setelah itu dia dibawa oleh anggota garda nasional UEA, diinterogasi dan dibebaskan. Tapi dia tidak pernah diminta untuk pergi.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa seorang pria bernama Omar Borkan Al Gala diusir dari negaranya, Arab Saudi karena terlalu tampan, adalah keliru.
Pertama, Omar Borkan bukan warga negara Arab Saudi, melainkan berasal dari Dubai. Kedua, dia tidak pernah dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena wajahnya. Pada April 2013, ia diminta meninggalkan sebuah festival budaya di Riyadh, saat ia menghadiri acara tersebut.
Ada dua versi mengapa dia diminta meninggalkan festival. Pertama karena kedatangannya menyebabkan para perempuan berkerumun untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Kedua, karena dia menari tidak pantas di sebuah acara keluarga. 
Tim Cek Fakta Tempo