Melalui penelusuran, diketahui bahwa postingan itu menyesatkan. Sebab, judul yang dikutip pada tangkapan layar berasal dari pemberitaan bizlaw.id berjudul “Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda” yang tayang pada tanggal 7 April 2020.

Pada pemberitaan tersebut, tidak ditemukan Menteri Luhut memerintahkan TNI-Polri untuk menangkap Pemda. Bahkan, tidak ditemukan pernyataan bahwa ia menguasai negara. Berikut kutipan beritanya:

[…] Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemungkinan akan diterapkan sejumlah daerah langsung diantisipasi pemerintah pusat. Luhut Panjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim, meminta kepada para stakeholder terkait agar tidak menutup prasarana transportasi publik seperti bandara hingga terminal selama masa penyebaran wabah virus corona. Panglima TNI dan Kapolri termasuk yang diminta Luhut untuk menjaga transportasi umum tetap berjalan normal.

Terdapat 8 tembusan dalam surat Luhut, antara lain kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri, hingga Kepala BNPB.

"Dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi nasional tetap berjalan, maka Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh Pemerintah Daerah, TNI dan Polri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya dapat tetap berjalan," tulis Luhut dalam Surat Menhub Nomor PL. 001/1/4 PHB 2020 perihal Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan dan Prasarana Transportasi lainnya tertanggal 6 April 2020.

Operasional seluruh sarana transportasi itu disebutnya tetap dapat berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon dikiranya Menteri dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi yang berada pada wilayahnya," pinta Luhut. […]

Pemberitaan itu sejalan dengan sejumlah pemberitaan terkait permintaan Menteri Luhut agar transportasi publik tetap berjalan selama masa pandemi COVID-19. Pemberitaan dari liputan6.com dengan judul “Menko Luhut Larang Bandara hingga Terminal Tutup Meski Ada Corona” yang tayang pada tanggal 6 April 2020 berisikan permintaan operasional bandara dan transportasi publik tetap berjalan.

Dalam pemberitaan itu juga tidak ditemukan perintah Luhut kepada TNI-Polri terhadap Pemda yang menutup bandara. Pemberitaan tersebut hanya membahas seputar isi dalam Surat Menhub Nomor PL. 001/1/4 PHB 2020 perihal Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan dan Prasarana Transportasi lainnya tertanggal 6 April 2020. Berikut kutipannya:

[…] Menko Luhut Larang Bandara hingga Terminal Tutup Meski Ada Corona

Liputan6.com, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ad Interim Menteri Perhubungan (Menhub) meminta kepada para stakeholder terkait untuk tidak melakukan penutupan terhadap prasarana transportasi publik semisal bandara hingga terminal selama masa penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Permintaan itu dituangkan dalam Surat Menhub Nomor PL. 001/1/4 PHB 2020 perihal Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan dan Prasarana Transportasi lainnya tertanggal 6 April 2020.

Terdapat 8 tembusan dalam surat tersebut, antara lain kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri, hingga Kepala BNPB.

"Dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi nasional tetap berjalan, maka Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh Pemerintah Daerah, TNI dan Polri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya dapat tetap berjalan," tulis Luhut dalam surat tersebut.

Operasional seluruh sarana transportasi itu disebutnya tetap dapat berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon dikiranya Menteri dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi yang berada pada wilayahnya," pinta Luhut.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Senada, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, kepastian pelayanan transportasi tetap dapat berjalan baik dilakukan untuk menjamin lancarnya lalu lintas distribusi barang/logistik yang masih sangat dibutuhkan masyarakat.

"Penutupan fasilitas transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun, harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak mengganggu distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat," tegas dia.

Di sisi lain, ia juga mengajak tiap operator angkutan penumpang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, terutama kepada masyarakat yang hendak mudik di tengah penyebaran virus corona.

"Kemenhub terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik dan akan menerapkan aturan yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan bagi masyarakat yang tetap ingin mudik," ujar dia. […]

Pemberitaan lainnya, yakni dari bisnis.com, dengan judul “Corona Mewabah, Luhut Perintahkan Bandara Hingga Pelabuhan Tetap Beroperasi” yang tayang pada 6 April 2020 juga tidak ditemukan perintah Menteri Luhut untuk menangkap Pemda. Berikut kutipan beritanya:

[…] Corona Mewabah, Luhut Perintahkan Bandara Hingga Pelabuhan Tetap Beroperasi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya meminta agar akses transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun yang menjadi objek vital nasional yang ditutup sepihak oleh pemerintah daerah agar segera kembali dibuka.

Beberapa pemda memang melakukan penutupan akses transportasi guna memutus rantai penyebaran Covid-19, tetapi berdasarkan regulasi, prasarana transportasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub.

Surat yang bertanda tangan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyebut kewenangan terhadap pengawasan dan pengamanannya dan dalam hal akan dilakukan penutupan atau penghentian operasional prasarana transportasi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi nasional tetap berjalan, Kemenhub mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh pemerintah daerah, TNI dan Polri serta stakeholder untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional dapat tetap berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19," begitu jelasnya dalam surat yang dikutip, Senin (6/4/2020).

Surat bernomor PL.001/1/4 Phb 2020 tersebut ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang akan memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk kembali membuka layanan transportasi umum yang sempat ditutup seperti yang terjadi di Papua dan Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, tulisnya, memperhatikan situasi terkini penyebaran Covid-19 maka diperlukan peningkatan pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan atau barang oleh pengelola prasarana transportasi bersama stakeholder terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Menteri [Dalam Negeri] dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kepala Daerah di seluruh lndonesia serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasi

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten postingan terbukti tidak benar. Oleh sebab itu, maka konten tersebut masuk kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi perampokan bersenjata di Ranch Market Pondok Indah tidak benar. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus memastikan informasi yang mengatakan perampokan di Ranch Market, Pondok Indah, Jakarta Selatan merupakan hoaks atau berita bohong.

"Informasi itu tidak benar," ujar Yusri.

Yusri juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan mengajak masyarakat untuk 'saring sebelum sharing' agar tidak ikut menyebarkan dan mencegah penyebaran hoaks di masyarakat.

Senada dengan Yusri, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono memastikan bahwa tidak terjadi perampokan di Ranch Market Pondok Indah. "Sudah dicek sama Kapolsek kemarin, tidak ada (kejadian perampokan)," kata Budi.

Pihak pengelola Ranch Market melalui akun media sosialnya memberikan klarifikasi terhadap isu tersebut. Melalui foto surat klarifikasi, pihak Ranch Market menyatakan bahwa perampokan di Ranch Market Pondok Indah tidak benar alias hoaks.

“Kami informasikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Polsek Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan CCTV toko dan tidak menemukan kejadian sebagaimana disampaikan dalam Whatsapp tersebut,” pernyataan klarifikasi dari pihak Ranch Market.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi mengenai perampokan di Ranch Market Pondok Indah tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Berdasarkan penelusuran dengan mesin pencari, postingan meme tersebut merupakan tidak benar dan hasil editan pamflet tersebut. Ir Soekarno tidak pernah bernarasi “PERJUANGANMU AKAN LEBIH SULIT MELAWAN ANAK SAYA.”

Setelah ditelusuri narasi asli tersebut merupakan pidato Ir Soekarno saat Hari Pahlawan 10 November 1961 “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Dan tidak ditemukan soal lebih berat melawan anak dari Ir Soekarno.

Hasil dari penelusuran bahwa meme kutipan pidato Ir Soekarno tersebut, tidak benar dan menyesatkan. Sehingga konten tersebut dinyatakan sebagai Manipulated Content.

Melalui hasil penelusuran diketahui bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar. Putra Sabam yang juga politikus PDIP, Maruarar Sirait, membantah ayahnya telah meninggal dunia.

"Ini barusan saya bicara sama Bapak saya. Bapak saya sehat. Bapak saya sedang di rumahnya bersama ibu," kata Maruarar.

Maruar menyatakan bahwa ayahanda sudah berada di rumah selama satu bulan terakhir. Dan selama di rumah, Sabam berada dalam keadaan sehat.

"Jadi dari rumah dan tidak ke mana mana. Dalam keadaan sehat. Mohon doanya ya. Bahwa berita itu juga tidak benar," jelas Maruarar.

Dihubungi terpisah, politikus PDIP yang juga menantu Sabam, Putra Nababan juga memastikan kabar tersebut hoaks. Bahkan, ada informasi yang salah dari kabar duka yang beredar tersebut.

"Tidak benar. Beliau itu juga 84 tahun," jelas Putra.

Putra juga sempat menyampaikan bahwa ia dan istrinya melakukan video call dengan Sabam. Dan kondisi Sabam sehat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten pesan berantai tersebut tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.