Setelah ditelusuri terkait cara mendaftar Program Keluarga Harapan (PKH) bisa melalui HP dengan mendownload aplikasi Cek Bansos di Play Store. Informasi tersebut didapatkan melalui artikel milik Merdeka.com berjudul “Simak Syarat dan Cara Daftar Bansos PKH Secara Online”. Selain itu terdapat cara lain untuk mendaftar yaitu melalui link cekbansos.kemensos.go.id.

Selain itu melansir Pkhpati.com, syarat utama agar bisa diajukan ke dalam usulan penerima PKH adalah benar-benar warga miskin, sudah tercatat dalam sistem data kependudukan (Dukcapil) dan sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dengan demikian link tersebut tidak benar. Pendaftaran PKH bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di Play Store dan melalui cekbansos.kemensos.go.id sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Ari Dwi Prasetyo.

Link tersebut tidak benar. Faktanya, pendaftaran PKH dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di Play Store dan melalui cekbansos.kemensos.go.id.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Melansir Bbc.com, foto dalam unggahan tersebut merupakan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diduga dikirimkan dari Kamboja. KTP serta NPWP ini disinyalir akan digunakan untuk kejahatan finansial.
“Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pada Kamis 9 Februari 2017.

Selain itu melansir Merdeka.com, temuan KTP dan NPWP ini tidak ada kaitannya dengan isu politik melainkan digunakan untuk kejahatan cyber, kejahatan perbankan atau pencucian uang.

Dengan demikian, Dengan demikian, unggahan yang disebarluaskan oleh akun Facebook AHamid merupakan konten yang menyesatkan

Hasil periksa fakta Ari Dwi Prasetyo.

Informasi yang menyesatkan. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 dan tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024.

Setelah ditelusuri pada akun Instagram resmi Pos Indonesia, dalam salah satu postingannya terdapat informasi bahwa link yang mengatasnamakan Pos Indonesia dan memberikan hadiah merupakan link hoaks. Pos Indonesia juga mengimbau untuk berhati-hati dengan adanya informasi yang mengatasnamakan Pos Indonesia. Informasi resmi seputar Pos Indonesia bisa diakses melaui website www.posindonesia.co.id atau telepon langsung ke HaloPos 1500161.

Dengan demikian tautan Pos Indonesia membagikan subisdi 4 juta merupakan hoaks yang masuk sebagai kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Tautan tersebut merupakan hoaks. Faktanya, Pos Indonesia telah mengklarifikasi melalui postingan Instagram resminya dan mengimbau agar tetap berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan Pos Indonesia.

Dalam unggahan tersebut menampilkan sampul artikel yang memperlihatkan Jokowi dan Ganjar tengah berjalan beriringan dan terdapat narasi Ganjar-Jokowi RI1-RI2 Pilpres 2022.

Berdasarkan penelusuran, Gambar sampul hasil suntingan atau editan. Melalui index pencarian pada situs CNN Indonesia dengan tanggal dan jam yang sama ditemukan artikel asli oleh CNN Indonesia dengan judul yang sama menampilkan gambar asli dari artikel CNN Indonesia berjudul “MK: Presiden Dua Periode Tak Dilarang Maju Cawapres” memperlihatkan seorang pria tengah memfoto surat suara pasangan calon pilkada.

Gambar sampul hasil suntingan atau editan. Gambar asli dari artikel CNN Indonesia berjudul “MK: Presiden Dua Periode Tak Dilarang Maju Cawapres” memperlihatkan seorang pria tengah memfoto surat suara pasangan calon pilkada.