Kembali beredar sebuah postingan di Facebook berupa pernyataan yang diklaim dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyatakan bahwa etnis Cina dan keturunannya tidak pantas menjadi pemimpin di bumi nusantara karena fakta dan sejarah, Tionghoa adalah satu-satunya penghianat NKRI.

Berdasarkan hasil peneluruan, klaim tersebut merupakan hoaks berulang setidaknya sejak tahun 2017 lalu. Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri sudah melakukan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak pernah ia lontarkan dan ia pun melaporkan hal itu ke Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tidak menunggu waktu lama, sekitar seminggu dari laporan Sri Sultan, Polda DIY berhasil menangkap penyebar berita hoax yang mengutip Gubernur DIY Sri Sultan HB X, pada Rabu (26/4/2017) lalu.

Pelaku adalah warga Sumatra Selatan (Sumsel) berinisial RNM, 25 tahun. Tersangka ditangkap di tempat tinggalnya di Sumsel. Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri menjelaskan dari hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah ekonomi agar laman miliknya semakin banyak dikunjungi. Dengan demikian, iklan yang masuk juga semakin banyak.

Informasi palsu dan merupakan hoaks berulang. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dan pelaku penyebar hoaks tersebut sudah ditangkap pada 2017 lalu dan mendapatkan hukuman.

Beredar sebuah video di Facebook dengan nama akun “Legend Quotes” yang mana judul dan thumbnail video tersebut mengklaim bahwa Jokowi bebaskan Barada E dari penjara. Namun, isi video tidak menunjukkan seperti klaim tersebut.

Setelah ditelusuri. Melalui Kompas.com, klaim tersebut salah. Faktanya, tidak ada bukti serta pemberitaan valid yang membenarkan klaim yang ditunjukkan dalam judul dan thumbnail video tersebut, video tidak ada keterkaitan antara narasi dengan pembebasan Bharada E.

Video identik pada sumber tersebut sama dengan video di channel milik “KOMPASTV”, video yang memperlihatkan keluarga besar dari Bharada E sedang berkumpul di pinggir jalan untuk menanti rombongan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Manado.

Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Joko Widodo bebaskan Barada E atas permintaan keluarga merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Informasi yang salah, Faktanya, setelah melakukan penelusuran thumbnail video tersebut merupakan hasil editan dan isi video tersebut adalah potongan dari video dari peristiwa yang tidak berkaitan.

Beredar sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama “Wulan Muaniss”, video dengan klaim Varrell Bramasta ditangkap polisi akibat kasus kekerasan terhadap wartawan, video yang sudah ditonton lebih dari 5 juta views dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen.

Setelah melakukan penelusuran, video identik ditemukan di akun Youtube dengan nama akun “RCTI – LAYAR DRAMA INDONESIA”. Ternyata video tersebut merupakan potongan klip sinetron yang dibintangi oleh Varrell Bramasta itu sendiri.

Dengan demikian, klaim Varrell Bramasta ditangkap polisi akibat kasus kekerasan terhadap wartawan, merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Informasi yang salah. Faktanya, Video tersebut merupakan potongan klip sinetron yang dibintangi oleh Varrell Bramasta itu sendiri.

Hasil verifikasi Tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa narasi dalam video tersebut mirip dengan artikel yang pernah dimuat oleh Viva.co.id berjudul “Larang Warga Indonesia Masuk, Malaysia Kerahkan Tentara ke Perbatasan”. 
Namun narator menghilangkan konteks dan waktu terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Pembatasan bagi warga negara Indonesia, India, dan Filipina karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19 pada September 2020 lalu.
Tim Cek Fakta Tempo juga menemukan unggahan video tersebut merupakan kolase dari beberapa video yang sudah pernah tayang sebelumnya. Masing-masing video memiliki perbedaan konteks dan tidak ada hubungannya dengan narasi larangan warga Indonesia masuk ke Malaysia. 
Untuk membuktikannya, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video menjadi beberapa gambar tangkapan layar, lalu memverifikasinya dengan menggunakan tools Yandex Search Image, mesin pencarian Google, dan YouTube. Berikut ini adalah fakta-faktanya:
Video 1

Potongan video ini pertama kali terlihat di detik ke-5. Sosok dalam gambar ini adalah anggota DPR Malaysia, Jelutong RSN Rayer, yang menyampaikan pendapatnya dalam Sidang Dewan Rakyat terkait kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Video identik pernah diunggah oleh Akun YouTube KiniTV pada 26 November 2018, khususnya di menit ke-3:05. 
Video 2

Potongan video di detik ke-20 ini adalah Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat menjawab pertanyaan penyiar sebuah televisi swasta terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Video ini pernah diunggah sebuah akun Twitter pada 1 Juli 2022.  
Video 3
 
Potongan video pada detik ke-27 memperlihatkan para penumpang yang akan memasuki ruang check-in Bandara Soekarno-Hatta. Video ini diunggah oleh akun Guna Adilihur pada 17 November 2016. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa beberapa petugas bandara melakukan diskriminasi bagi para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan berangkat ke luar negeri.
Video 4

Potongan video ini muncul pada menit ke-1:04. Acara ini adalah acara pengangkatan sumpah Perdana Menteri Ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua bulan lalu.  
Video yang sama pernah diunggah oleh akun YouTube MalaysiaGazettatv pada 24 November 2022 berjudul “((LIVE)) Istiadat Mengangkat Sumpah Perdana Menteri Ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim”. 
Video 5

Potongan video ini adalah pertandingan ketangkasan melewati berbagai rintangan yang dilakukan tentara militer Malaysia. Gambar identik terdapat pada menit ke-5 dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Kadus Channel pada 1 April 2022 berjudul “Pertandingan Ukmhk Tahun 2022 (Merentas Halangan)”. 

Hasil pemeriksaan video yang mengklaim pemerintah Malaysia melarang warga Indonesia masuk wilayahnya adalah keliru.
Narasi dan video hasil kompilasi yang diunggah tidak terkait dengan judul di atas. Pembatasan bagi warga negara Indonesia dilakukan Malaysia lantaran jumlah pasien penderita COVID-19 meningkat, bukan karena konflik dengan Indonesia.