Setelah ditelusuri gambar pada postingan Facebook merupakan artikel detik.com yang telah disuting pada bagian judul serta gambar. Artikel Detik.com yang asli mempunyai kesamaan waktu pengunggahan yaitu 3 Agustus 2021 jam 12.46 WIB. Artikel tersebut berjudul “Dengan judul Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah”.

Lebih lanjut gambar dibawah judul pada postingan Facebook juga merupakan gabungan dari 2 gambar. Gambar pesawat pada postingan Facebook sama dengan gambar pada artikel Kompas.com yang berjudul “Spesifikasi Pesawat Kepresidenan yang Ganti Cat Merah Putih, Apa Kecanggihannya?” yang diunggah pada 6 Agustus, 2021. Dalam artikel terdapat keterangan gambar “Pesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih Abdiel IR”.

Gambar bangunan yang ada di Facebook sama dengan gambar pada salah satu artikel merdeka.com berjudul “Potret suram mega proyek Hambalang bak ‘rumah hantu'” yang diunggah pada 18 Maret 2016 jika dilihat jelas tidak ada gambar pesawat yang melintas di atas bangunan Hambalang.

Dengan demikian gambar tangkapan layar detik.com yang diunggah J Wiyono telah disuting dari artikel asli detik.com yang berjudul “Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah” sehingga masuk dalam kategori konten dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Gambar tersebut telah disunting. Faktanya judul artikel asli detik.com adalah “Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah”.

Berdasarkan hasil penelusuran, akun Facebook tersebut adalah palsu. Dialnsir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun yang mengatasnamakan Prim Haryadi adalah palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook. Jika ada permintaan apapun dari akun itu mohon diabaikan saja.

“Sehubungan dengan beredarnya akun Facebook yang mengatasnamakan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H., dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook tersebut dan akun tersebut merupakan akun palsu. Jika ada permintaan apapun yang berasal dari akun tersebut, mohon diabaikan saja. #ditjenbadilum#mahkamahagung #mahkamahagungri #akunpalsu #akunpalsufacebook.”, tulis akun Instagram resmi @ditjenbadilum.

Dengan demikian, akun Facebook Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Prim Haryadi dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah an nisaa (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun tersebut palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook.

Setelah dilakukan penulusuran, informasi yang beredar adalah hoaks. Pihak Kemnaker menegaskan melalui akun Twitter resminya bahwa pihaknya tidak pernah meminta data apapun kepada calon penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

“HOAKS Informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui website http://Kemnaker.go.id dan Media Sosial Kemnaker.”, tulis pihak Kemnaker pada Sabtu (4/8/2021).

Informasi resmi terkait BSU hanya melalui website resmi kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker seperti Instagram (@Kemnaker), Twitter (@Kemnaker RI), Facebook dan Youtube (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Jadi berdasarkan penelusuran dapat disimpulkan bahwa narasi bantuan subsisi upah dari Kemnaker meminta data calon penerima BSU adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu.

Hasil periksa fakta (Rahmah an nisaa) UIN Sunan Ampel Surabaya.

Faktanya bantuan tersebut adalah hoaks. Pihak Kemnaker tidak pernah meminta data apapun terhadap calon penerima BSU dan informasi resmi terkait BSU hanya melalui website kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker.

Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari beritajatim.com, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa akun tersebut palsu.

“Jadi dipastikan semuanya tidak benar. Nomor itu bukanlah milik wali kota,” kata Febri, saat dihubungi beritajatim.com, Senin (9/8/2021).

Ia mengimbau dan meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta untuk lebih berhati-hati dan waspada segala bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seta melakukan kroscek terlebih dahulu agar tidak langsung memercayai apabila nomor tersebut mengatasnamakan wali kota dengan tujuan tertentu.

Dengan demikian, akun Whatsapp Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah an nisaa (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, memastikan bahwa akun tersebut palsu.