Berdasarkan hasil penelusuran, isu tersebut sudah pernah beredar dan sudah dibahas dalam artikel periksa fakta berjudul “[SALAH] Foto penampakan tol Cisumdawu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang memangkas dan menerobos bukit” pada 25 Maret 2019 di turnbackhoax.id. Diketahui bahwa, gambar jalan itu merupakan Jalan Raya D400 Mersin-Antalya di Turki.

Selain itu video yang memperlihatkan jalan tersebut juga sempat diunggah dalam akun youtube Mesut Aygar pada 20 September 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas, foto yang diunggah tersebut merupakan foto jalanan di D400 Mersin-Antalaya, Turki. Maka informasi tersebut masuk ke dalam Konten Yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim dalam artikel tersebut tidak benar. Dilansir dari Cek Fakta Tempo, diketahui bahwa pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam artikel tersebut berasal dari program "Apa Kabar Indonesia Pagi" tvOne yang diunggah di Youtube di kanal Talk Show tvOne.

Dalam video berjudul "Warga Resah 500 TKA China Datang, Bupati Konawe Ngaku Tidak Ada Pemberitahuan Resmi" yang tayang pada 28 April 2020 itu, Bupati Kery tidak mengeluarkan pernyataan pengakuan disuap oleh Menko Luhut.

Pernyataan Bupati yang dikutip oleh konfrontasi[dot]com berasal dari menit 1:10 hingga 3:01. Di bagian awal, Kery menyatakan penolakannya terhadap rencana kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara. "Karena kita sudah sepakat bahwasannya Covid-19 ini kita selesaikan dulu, baru masuk tenaga asing, karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini," ujar Kery.

Kery kemudian mengatakan, "Tapi, kalau memang pemerintah pusat mau bicarakan bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan, kalau sudah perintah pemerintah pusat. Tapi, yang sekarang kita harapkan betul-betul, TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus Corona. Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) bagaimana teknisnya."

Setelah membicarakan soal rencana kedatangan 500 TKA China itu, Kery menyampaikan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA China itu, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah Kery menyinggung janji Luhut terkait bantuan. Dalam wawancara itu, Kery juga tidak menyinggung masalah suap seperti yang ditulis konfrontasi[dot]com.

Berikut pernyataan lengkap Bupati Kery dalam video di tvOne:

[…] Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab, kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab, kita juga masih mengharap pendapatan, pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke China soal bantuan. Tapi, sampai sekarang, enggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? (Padahal) kapalnya sudah pulang ke China. Menko Maritim katakan, 'Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.' Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini? […]

Adapun, terkait kedatangan 500 TKA China sudah mendapat respon dari Kementerian Tenaga Kerja. Pihak Kementerian menyebut kedatangan 500 tenaga kerja asing TKA China ke Kendari, Sulawesi Tenggara ditunda

"Saat ini perusahaan pengguna sudah menunda proses kedatangan TKA dimaksud," kata Pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Aris Wahyudi, saat dihubungi pada Kamis, 30 April 2020.

Menurut informasi, 500 TKA China itu sedianya tiba pada 22 April lalu. Namun Gubernur, DPRD, hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak.

Aris mengatakan rencana kedatangan itu tak bisa dilakukan dalam keadaan pengendalian transportasi sekarang ini. Ia mengaku mendapat informasi bahwa perusahaan akan menunda kedatangan TKA hingga waktu yang belum ditentukan.

"Konon, konsekuensinya operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal," ujar Aris.

Aris mengakui Kementerian Tenaga Kerja memang sudah menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) China yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Namun, ia menjelaskan persetujuan RPTKA bukan berarti buruh China akan langsung tiba di Indonesia. "Setelah RPTKA disahkan, bukan berarti TKA besok pagi atau minggu depan tiba di tanah air," kata dia.

Persetujuan kedatangan TKA itu sebelumnya tertuang dalam surat bernomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani Aris. Surat itu merupakan tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan pada 1 April 2020.

Dalam suratnya, Aris Wahyudi mengatakan RPTKA dua perusahaan tersebut diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingannya. Aris pun meminta kedua perusahaan itu untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mitigasi dan penerapan protokol Covid-19.

Kementerian juga mengatakan pelaksanaan RPTKA itu harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan warga masyarakat.

Persetujuan itu juga demi menjaga agar pembangunan dan aktivitas perusahaan tetap berjalan. "Sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan," kata Aris Wahyudi dalam surat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim artikel konfrontasi[dot]com tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Mengacu kepada hasil temuan tim Cek Fakta Liputan6 dengan mengontak Juru Bicara Facebook Indonesia, diketahui bahwa Facebook belum ada fitur mengganti latar belakang.

"Belum ada fitur seperti ini," demikian keterangan Juru Bicara Facebook Indonesia, Jumat (8/5/2020) kepada tim Cek Fakta Liputan6.

Lalu, penelusuran dilakukan melalui mesin pencarian, diketahui bahwa pengubahan latar belakang Facebook harus menggunakan aplikasi lain atau menggunakan ekstensi pada peramban. Sebab, di dalam Facebook tidak terdapat fitur untuk mengganti tampilan latar belakang. Adapun, fitur yang ada pada tampilan Facebook terbaru ialah fitur dark mode.

Dari hasil pencarian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengubahan latar belakang Facebook bisa dilakukan namun harus menggunakan aplikasi atau program lain yang tidak berasal dari Facebook. Berdasarkan hal itu, maka klaim bahwa penggantian latar belakang Facebook dengan mengikuti tata cara yang tersebar itu tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Setelah ditelusuri tidak ditemukan pernyataan dalam artikel tersebut bahwa yang dimaksud Jokowi berdamai dengan virus Corona adalah pemerintah yang telah kalah dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah dalam melawan virus Corona.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat berdamai dengan virus Corona adalah menyesuaikan dengan kehidupan. Artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.

"Bahwa Covid itu ada dan kita berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena Covid, menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan," kata Bey melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (8/5).

Bey juga menambahkan, saat ini Covid-19 memang belum ada antivirusnya, namun masyarakat bisa mencegah tertular dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Menurut Bey, hal ini adalah hidup normal dengan cara baru.

"Ya, artinya jangan kita menyerah, hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Ke sananya yang disebut the new normal. Tatanan kehidupan baru," ujarnya.

Atas penjelasan tersebut klaim yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Presiden Joko Widodo berdamai dengan virus Corona adalah pemerintah telah kalah dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah dalam melawan virus Corona adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang salah.