Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari tempo.co, foto-foto yang diunggah dalam postingan tersebut bukan upaya sapu bersih warga negara asing oleh Malaysia. Foto-foto itu berasal dari sejumlah peristiwa.

Foto pertama, foto pengangkutan orang ke dalam truk bertuliskan “Imigresen” merupakan foto mengenai peristiwa “Operasi Bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia” pada 6 Februari 2020 di Puchong. Pada operasi itu tertangkap 23 orang pendatang asing tanpa izin yang terdiri dari 14 laki-laki dan sembilan perempuan. Mereka berasal dari berbagai negara, yakni Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, dan India, serta berusia antara 20-40 tahun.

Foto kedua dan ketiga mengenai peristiwa penangkapan nelayan ilegal asal Vietnam di wilayah perairan Malaysia pada 12 Mei 2020. Penangkapan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Foto keempat dan keenam berasal dari peristiwa yang sama, yakni penangkapan pendatang asing tanpa izin dari Myanmar oleh petugas imigrasi Malaysia. Pendatang asing tanpa izin tersebut dipulangkan ke negaranya. Berita mengenai peristiwa tersebut ada dalam pemberitaan ohmymedia.cc dengan judul “Warga Myanmar diusir dari Malaysia dikesan bawa balik Covid-19” yang tayang pada 20 Mei 2020.

Foto kelima dan kedelapan merupakan foto yang sama. Foto tersebut pernah diunggah oleh akun Twitter milik stasiun televisi Malaysia Bernama TV pada 12 Mei 2020. Foto itu diberi keterangan "Imigresen gempur Pasar Borong Kuala Lumpur, Selayang". Dalam operasi itu, Imigresen Malaysia memeriksa sebanyak 7.551 WNA yang 1.368 di antaranya adalah pendatang asing tanpa izin.

Foto ketujuh mengenai penangkapan warga negara asing tanpa izin asal China yang berjudi secara ilegal. Peristiwa itu diketahui terjadi di Kajang pada 29 April 2020. Menurut berita berjudul “Police arrest 30 Chinese nationals in illegal online gambling raid” di New Straits Times, puluhan warga China yang tertangkap terdiri dari 24 pria dan enam wanita yang berusia antara 20-35 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peristiwa pada foto-foto tersebut bukan upaya sapu habis penduduk asing, melainkan penindakan otoritas Malaysia terhadap warga negara asing tanpa izin yang masuk ke wilayahnya. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Dikutip dari mediaindonesia.com, Kepala Dinas komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Harjono menyatakan informasi yang tersebar di media sosial tersebut dipastikan tidak benar.

"Informasinya dipastikan hoaks karena tidak ada pasien dalam perawatan kabur," ungkap Harjono, Selasa (26/5). Dia menjelaskan, saat ini pasien perempuan berusia 60 tahun yang berjualan kerudung di Pasar Antri itu sedang dalam perawatan di rumah sakit. "Ibu yang positif Covid-19 masih dalam ruangan perawatan dan pengawasan," kata Harjono.

Senada dengan Harjono, dilansir dari prfmnews.pikiran-rakyat.com, Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna angkat bicara terkait tersebut. Menurut Ajay, tak ada pasien covid-19 yang melarikan diri di Kota Cimahi. Semua pasien Covid-19 di Cimahi semua legowo untuk menjalani isolasi mandiri dan juga menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ga ada yang kabur, itu yang di foto hoaks ah. Nah ada kan yang kirim foto ibu-ibu, itu betul ibu-ibu yang terpapar itu tapi ada di RSUD," kata Ajay saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu (27/5/2020).

Ditegaskan Ajay, kini pasien yang diisukan kabur tersebut berada di RSUD Cibabat Cimahi dan tengah menjalani perawatan. Bahkan kondisinya kini terus mengalami progres yang baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi seorang ibu positif Covid-19 kabur dari rumah sakit di Cimahi tidak benar. Oleh sebab itu, konten yang tersebar masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdarasakan hasil penelusuran, klaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mulai menjaga Ruslan Buton berdasarkan video yang diunggah oleh sumber klaim adalah klaim yang salah.

Video itu adalah video tahun 2019 dan tidak terkait dengan kasus Ruslan Buton saat ini. Video tersebut adalah ketika massa yang mengaku mahasiswa unjuk rasa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Salah satu kanal Youtube, mengunggah video yang sama pada tanggal 25 September 2019 dengan judul “Sudah saatnya TNI Gabung dengan Mahasiswa”

Di video itu, tampak Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto ikut memberikan orasi pada massa yang mengaku mahasiswa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Karena keterlibatannya di aksi ini, Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

“TNI Angkatan Laut telah menyampaikan surat kepada Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto sebagai langkah persuasif untuk memediasi dan berdialog,” kata Zaenal ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Dialog dilakukan sebab dalam aksi tersebut Slamet tampak menggunakan atribut dengan logo TNI AL.

“Pada aksi tersebut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai petinggi di lingkungan TNI AL terlihat mendukung aksi damai mahasiswa dengan menggunakan atribut topi dengan logo TNI AL berbintang empat,” ucapnya.

Zaenal pun mengonfirmasi bahwa Slamet menghadiri pemanggilan tersebut.

Video tahun 2019 dan tidak terkait dengan kasus Ruslan Buton saat ini. Video tersebut adalah ketika massa yang mengaku mahasiswa unjuk rasa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Menanggapi adanya informasi tersebut, SMKN 1 Kota Sukabumi angkat bicara. Melansir dari radarsukabumi.com, Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Sukabumi, Saepurahman Udung dengan tegas menyatakan bahwa website tersebut bukanlah website SMKN 1 Kota Sukabumi.

“Iya kami sudah mendapatkan informasi dari guru dan sudah ada warga yang menanyakan hal tersebut. saya tegaskan itu tidak benar,” jelasnya.

Lanjut Udung menjelaskan, bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Hal itu dilakukan lantaran informasi pada website tersebut yang menuliskan pungutan biaya hingga jutaan rupiah. Selain merugikan pihak sekolah, hal lain yang dikhawatirkan adalah adanya unsur penipuan dari website yang mengatasnamakan SMKN 1 Kota Sukabumi tersebut.

“Tadi pagi (29/05/20) kita sudah koordinasi dengan kepolisian, nanti besok kita ke Polres kembali. Itu kan sampai 8 juta, ada biaya pendaftaran juga. Kita kan gratis dalam PPDB,” jelasnya.

Udung juga turut menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati akan adanya website duplikasi tersebut. Lanjut Udung menuturkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan SMKN 1 Sukabumi pada website resminya, yakni www.smkn1-kotasukabumi.sch.id.

Duplikasi website www.smkn1sukabumi.simdikonline.id masuk ke dalam kategori imposter content. Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.