(GFD-2026-32219) Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Sumber:
Tanggal publish: 02/02/2026

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Belakangan ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, yang mengklaim adanya pembukaan seleksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2026. Unggahan itu juga menyertakan tautan untuk mendaftar seleksi Kemenkes tersebut.

ADVERTISEMENT

Unggahan itu disebarkan oleh akun bernama “Fajar Vallen” (arsip), pada 20 Januari 2026. Pengunggah mengumumkan sejumlah lowongan tenaga kesehatan yang dibuka, seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, hingga radiografer, dengan informasi gaji yang dicantumkan secara rinci.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Misalnya, untuk dokter spesialis akan mendapatkan gaji Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, hingga elektromedis mendapat gaji sebesar Rp5 juta.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

“Kemenkes RI kembali memanggil para talenta muda untuk bergabung jadi insan kemenkes melalui seleksi lowongan kerja tahun 2026,” tulis pengunggah di dalam takarir.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Unggahan tersebut juga menyertakan tautan untuk mendaftar, yakni https://menupendaftaran33.vedima.pro/.

Hingga artikel ini ditulis pada Senin (2/02/2025) unggahan tersebut sudah mengumpulkan 2,3 ribu tanda suka, 107 komentar, dan dibagikan lebih dari 120 kali.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

ADVERTISEMENT

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri 2026

Periksa Fakta Tautan Pendaftaran Loker Kemenkes 2026. foto/hotline periksa fakta tirto

Hasil Cek Fakta

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Ketika dibuka, Tirto diarahkan ke sebuah situs dan diminta untuk mengisi asal provinsi serta nomor Telegram aktif. Di situs tersebut, tertulis bahwa pendaftaran dilakukan lewat Telegram.

Selanjutnya, Tirto menggunakan situs WHOIS untuk untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut terdaftar. Namun, tidak terdapat keterangan yang memadai terkait situs.

Periksa Fakta situs WHOIS. foto/hotline periksa tirto

Lantas, Tirto melakukan pencarian di mesin pencarian Google, dengan kata kunci “kemenkes buka lowongan pekerjaan”. Hasilnya, ditemukan rilis pers oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), berjudul “Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN”.

Di dalam artikel tersebut, BKN membantah bahwa unggahan yang mengklaim Kemenkes membuka lowongan pekerjaan, disertai informasi gaji, adalah tidak benar atau hoaks, dan bukan bagian dari proses resmi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

BKN menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilaksanakan melalui sistem nasional yang terpusat, terintegrasi, dan berada di bawah pengawasan langsung BKN.

Kepala BKN Prof. Zudan menyatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi ASN Tahun 2026. Ia menjelaskan, setiap proses pengadaan ASN selalu diawali dengan penetapan kebutuhan secara nasional, dilanjutkan persetujuan formasi, dan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah.

“BKN memiliki peran sentral dalam memastikan proses rekrutmen ASN berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penipuan. Seluruh pendaftaran ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola BKN, bukan melalui tautan pribadi atau situs tidak dikenal,” tegas Prof. Zudan, Rabu (21/01/2026), dikutip dari situs resmi BKN.

Baca juga:Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyatakan bahwa Kemenkes membuka lowongan pekerjaan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan pendaftaran yang disertakan tidak terverifikasi sebagai situs resmi pemerintah, sementara BKN secara tegas menyatakan belum ada pengumuman pembukaan seleksi ASN 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Rujukan

(GFD-2026-32253) Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Sumber:
Tanggal publish: 02/02/2026

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Belakangan ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, yang mengklaim adanya pembukaan seleksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2026. Unggahan itu juga menyertakan tautan untuk mendaftar seleksi Kemenkes tersebut.

ADVERTISEMENT

Unggahan itu disebarkan oleh akun bernama “Fajar Vallen” (arsip), pada 20 Januari 2026. Pengunggah mengumumkan sejumlah lowongan tenaga kesehatan yang dibuka, seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, hingga radiografer, dengan informasi gaji yang dicantumkan secara rinci.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Misalnya, untuk dokter spesialis akan mendapatkan gaji Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, hingga elektromedis mendapat gaji sebesar Rp5 juta.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

“Kemenkes RI kembali memanggil para talenta muda untuk bergabung jadi insan kemenkes melalui seleksi lowongan kerja tahun 2026,” tulis pengunggah di dalam takarir.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Unggahan tersebut juga menyertakan tautan untuk mendaftar, yakni https://menupendaftaran33.vedima.pro/.

Hingga artikel ini ditulis pada Senin (2/02/2025) unggahan tersebut sudah mengumpulkan 2,3 ribu tanda suka, 107 komentar, dan dibagikan lebih dari 120 kali.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

ADVERTISEMENT

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri 2026

Periksa Fakta Tautan Pendaftaran Loker Kemenkes 2026. foto/hotline periksa fakta tirto

Hasil Cek Fakta

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka tautan yang dilampirkan di dalam unggahan. Ketika dibuka, Tirto diarahkan ke sebuah situs dan diminta untuk mengisi asal provinsi serta nomor Telegram aktif. Di situs tersebut, tertulis bahwa pendaftaran dilakukan lewat Telegram.

Selanjutnya, Tirto menggunakan situs WHOIS untuk untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut terdaftar. Namun, tidak terdapat keterangan yang memadai terkait situs.

Periksa Fakta situs WHOIS. foto/hotline periksa tirto

Lantas, Tirto melakukan pencarian di mesin pencarian Google, dengan kata kunci “kemenkes buka lowongan pekerjaan”. Hasilnya, ditemukan rilis pers oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), berjudul “Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN”.

Di dalam artikel tersebut, BKN membantah bahwa unggahan yang mengklaim Kemenkes membuka lowongan pekerjaan, disertai informasi gaji, adalah tidak benar atau hoaks, dan bukan bagian dari proses resmi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

BKN menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilaksanakan melalui sistem nasional yang terpusat, terintegrasi, dan berada di bawah pengawasan langsung BKN.

Kepala BKN Prof. Zudan menyatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi ASN Tahun 2026. Ia menjelaskan, setiap proses pengadaan ASN selalu diawali dengan penetapan kebutuhan secara nasional, dilanjutkan persetujuan formasi, dan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah.

“BKN memiliki peran sentral dalam memastikan proses rekrutmen ASN berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penipuan. Seluruh pendaftaran ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola BKN, bukan melalui tautan pribadi atau situs tidak dikenal,” tegas Prof. Zudan, Rabu (21/01/2026), dikutip dari situs resmi BKN.

Baca juga:Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyatakan bahwa Kemenkes membuka lowongan pekerjaan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan pendaftaran yang disertakan tidak terverifikasi sebagai situs resmi pemerintah, sementara BKN secara tegas menyatakan belum ada pengumuman pembukaan seleksi ASN 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Rujukan

(GFD-2026-32090) Cek Fakta: Tidak Benar Guru ASN Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun

Sumber:
Tanggal publish: 01/02/2026

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 31 Januari 2026.
Klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun berupa video reels yang nemampilkan tulisan sebagai berikut.
"Info yang lagi viral
Ternyata ASN Guru membayar 26 x iuran BPJS Selama 1 tahun.
Dari gajih bulanan 12 x dari TPG 12 x dari THR 2 X
Semoga menjadi amal jariyah dan benar disalurkan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mampu"
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"💘🧕 Menyala potongan BPJS ASN guru 26 x dalam setahun💘🧕
Semoga direalisasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Indonesia."
Benarkah klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Sumber:https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/6268777/viral-guru-asn-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-26-kali-dalam-setahun-simak-faktanya

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Guru ASN Bayar Iuran BPJS Kesehatan 26 kali Dalam Setahun, Simak Faktanya" yang dimuat Liputan6.com, pada 30 Januari 2026.
Dalam artikel situs Liputan6.com menyebutkan, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk guru dihitung dari total pendapatan bersih peserta.
"Komponen yang dihitung mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, TPG, dan tunjangan kinerja. Sesuai regulasi yang berlaku, iuran JKN yang dipotong dari peserta PPU adalah 1 persen dari total pendapatan bersih tersebut. Sementara, sisanya ditanggung oleh pemerintah sebagai pemberi kerja," kata Rizzky, dikutip dari Antara, Jumat (30/1/2026).
Rizzky menjelaskan, sejak 2025 pemotongan 1 persen TPG dilakukan secara terpusat, sedangkan penyalurannya ke rekening masing-masing guru ASN daerah dilakukan per tiga bulan sekali.
Mulai tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membayarkan TPG kepada para guru setiap bulan, yang menyebabkan mekanisme pemotongan iuran BPJS pun ikut berubah, dari yang awalnya dipotong per triwulan menjadi dipotong per bulan.
"Inilah yang membuat terkesan guru ASN gajinya dipotong berkali-kali untuk bayar iuran BPJS. Padahal jika ditotal, nominal iuran BPJS yang dipotong tiap bulan itu sama saja jumlahnya dengan nominal iuran yang dipotong per triwulan," tutur Rizzky.
Rizzky menambahkan, sesuai regulasi yang berlaku, THR dan gaji ke-13 ASN guru tidak dipotong iuran BPJS sebab bukan termasuk komponen yang menjadi dasar penghitungan iuran JKN.
Rizzky menjelaskan, pemotongan iuran JKN terhadap TPG sudah dilakukan sejak lama, tepatnya sejak tahun 2020 melalui pemerintah daerah serta mulai tahun 2025 dilakukan secara terpusat, sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang baru.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun tidak benar.
Sesuai regulasi yang berlaku, THR dan gaji ke-13 ASN guru tidak dipotong iuran BPJS sebab bukan termasuk komponen yang menjadi dasar penghitungan iuran JKN.

(GFD-2026-32089) [SALAH] DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Tahun Depan

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 31/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Zainuddin Zainuddin” pada Minggu (25/1/2026) membagikan foto [arsip] dengan narasi:

“DPR TUNDA RUU PERAMPASAN ASET BAHAS TAUN DEPAN

Untuk Sementara Ini DPR Sibuk Bahas UU Nomor 12 Tahun 1980 dan PP Nomor 75 Tahun 2000 Anggota DPR Berhak Atas Uang Pensiun Seumur Hidup”

Per Sabtu (31/1/2026) konten tersebut telah mendapat 64 tanda suka, menuai 234 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 28 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

Berita kompas.id “RUU Perampasan Aset Menunggu RKUHAP karena Dianggap sebagai Fondasi”, tayang Minggu (25/5/2025). Berita ini melaporkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kembali tertunda karena DPR memilih menunggu pengesahan RUU Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan pidana.
Berita kompas.tv “RUU Perampasan Aset Digodok, DPR dan Akademisi Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Wewenang”, tayang Jumat (16/1/2026). Berita ini melaporkan bahwa pada Kamis (15/1/2026) Komisi III DPR RI secara resmi memulai pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk meminta Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan dan memaparkan naskah akademik.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan”.

Kesimpulan

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Selain itu, Komisi III DPR RI telah secara resmi memulai pembahasan RUU Perampasan Aset pada Kamis (15/1/2026). Unggahan foto berisi klaim “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan” merupakan konten palsu (fabricated content).