Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia melalui situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id) menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar alias hoaks. 

Pertama, pada halaman resmi BI bagian “Gambar Uang”, tidak ditemukan informasi mengenai penerbitan pecahan baru seperti yang diklaim di unggahan tersebut. Dari data yang dihimpun, peluncuran uang rupiah kertas terakhir dilakukan pada 18 Agustus 2022 untuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. 

Kedua, klarifikasi juga disampaikan oleh POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Perum Peruri, Yahdi Lil Ihsan. Dikutip dari Kompas.com ([HOAKS] Pemerintah Keluarkan Uang Pecahan Rp 250.000 Edisi HUT ke-80 RI | Kompas), Yahdi Lil Ihsan mengonfirmasi bahwa unggahan itu adalah hoaks. Dia memastikan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada uang pecahan Rp 250.000 dan lainya yang diklaim baru diluncurkan. 

“Tidak pernah ada uang pecahan Rp250.000. Desain uang tersebut juga tidak sesuai dengan desain resmi rupiah, bahkan tertulis ‘Bank Republik Nusantara’, padahal penerbit resmi adalah Bank Indonesia," ucapnya. 

Ketidakbenaran konten tersebut juga telah dikonfirmasi turnbackhoax.id ([SALAH] Bank Indonesia Rilis Uang Pecahan Rp22.500, Rp40.000, dan Rp175.000 | Turnbackhoax). 

Bank Indonesia memastikan bahwa informasi mengenai penerbitan uang baru hanya akan diumumkan melalui situs resmi BI dan akun media sosial resminya. Masyarakat dapat mengecek keaslian dan informasi uang rupiah melalui tautan resmi: Gambar Uang | Bank Indonesia.

Klaim yang menyebut Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang baru Rp3.500, Rp22.500, Rp40.000, Rp175.000, hingga Rp250.000 adalah hoaks. Sampai saat ini, pecahan rupiah yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan resmi BI, dan tidak ada pecahan ganjil seperti yang disebutkan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri sumber foto tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, foto itu identik dengan unggahan akun Facebook @AhmadSahroni pada April 2022.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan foto serupa ketika Sahroni dan istrinya umrah pada April 2022 di akun Instagram-nya.

Sehingga, foto asli yang sudah diunggah lama itu dihadirkan dalam konteks keliru.

Hingga kini, belum ada informasi valid Sahroni dan istrinya pergi ke Arab Saudi untuk umrah setelah rumahnya dijarah pada 30 Agustus 2025. 

Adapun keberadaan Sahroni masih simpang siur hingga saat ini. Dia sempat dikabarkan ke Singapura usai rumahnya dijarah pada 30 Agustus 2025.  

Sebelumnya di media sosial juga muncul sejumlah informasi keliru yang mencatut nama Sahroni.

Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Foto yang diklaim menampilkan Sahroni dan istrinya berangkat umrah setelah rumahnya dijarah merupakan informasi tidak benar.

Faktanya, foto yang beredar di media sosial adalah momen ketika Sahroni dan istri melakukan umrah pada 2022. Sementara, rumah Sahroni dijarah oleh massa pada 30 Agustus 2025. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut, kemudian menelusurinya menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, diketahui bahwa video itu sudah beredar sejak April 2025. Video identik dengan unggahan di akun TikTok ini.

Keterangan dalam unggahan menyebut video itu adalah momen ketika massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada 16 April 2025.

Massa TPUA datang ke rumah Jokowi untuk menuntut dia menunjukkan ijazah aslinya sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah mengatakan, pihaknya ingin mendapat klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga datang langsung ke Solo.

"Kami ingin tanya langsung kepada Pak Jokowi, benar enggak, begitu gitu ya. Kami harapkan di pengadilan sudah berulang-ulang kita melakukan hal itu dan tidak ditunjuk-tunjukkan juga itu masalahnya," ujar Rizal.

Sementara, dalam pertemuan dengan TPUA, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya.

Dikutip dari Antara, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke TPUA. Menurut dia, TPUA juga tidak berwenang mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut.

"Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi. 

Jokowi mengatakan, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah jelas menyampaikan bahwa ia merupakan alumni kampus tersebut. 

Video yang diklaim menampilkan massa menggeruduk rumah Jokowi dalam unggahan 1 September 2025 tidak diberikan konteks secara utuh.

Adapun video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 16 April 2025. Saat itu, massa yang tergabung dalam TPUA itu datang ke rumah Jokowi untuk menuntutnya menunjukkan ijazah aslinya. 

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik, mengecek pemberitaan kredibel serta mengecek langsung situs Detik.com. Hasilnya, tangkapan layar berita dan foto tersebut merupakan hasil suntingan pihak yang tidak bertanggung jawab.  



Foto yang digunakan dalam konten itu merupakan hasil jepretan fotografer Reuters, Ajeng Dinar Ulfiana. Foto tersebut diambil saat debat calon presiden dan calon wakil presiden RI pada 12 Desember 2023.

Sejumlah media menggunakan foto tersebut, di antaranya CNBC Indonesia pada 13 Desember 2023 dan CNN Indonesia pada 1 Januari 2024.

Video yang sesuai dengan foto itu terdapat pada menit ke-1:57 dalam video berjudul Anies: Wakanda No More, Indonesia Forever! yang diunggah akun YouTube Kompas.com edisi 12 Desember 2025. Saat itu calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menyampaikan pernyataan pamungkas dalam segmen terakhir debat bertema Wakanda no more.

Tempo juga menelusuri situs Detik.com dan tidak menemukan berita berjudul Anies Siap Menggantikan Prabowo Menjadi Presiden RI Jika Dalam Keadaan Darurat. Artikel yang ditulis Inkana Putri pada Kamis, 4 September 2025 pukul 08.30 WIB justru berjudul Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan, klaim bahwa situs berita Detik.com memberitakan Anies siap menggantikan Prabowo sebagai presiden dalam keadaan darurat adalah klaim keliru.