Pada 10 Agustus 2024 lalu muncul sebuah unggahan video di Youtube memberikan sebuah klaim pada judul Kalimantan hancur akibat gempa.

Namun, setelah disimak dan dilakukan pencarian Google ternyata narator hanya membacakan sebuah artikel yang diunggah oleh Tribun News yang berjudul “Gempa M 4.6 Hantam 64 Km Tenggara Tarakan Kalimantan Utara, Cek Pusat Gempa Terkini 2 Menit Lalu”. Dalam artikel tersebut tidak dijelaskan bahwa terjadi gempa yang menghancurkan Kalimantan.

Dilansir dari Tribun News, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis info gempa terkini di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara atau Kaltara, cek magnitudo dan titik koordinat gempa pada Sabtu 10 Agustus 2024.

BMKG sebut gempa terkini yang guncang tenggara Tarakan, Kalimantan Utara miliki magnitudo 4.6 dan terjadi di kedalaman 10 Km. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa dan dampak kerusakan dari peristiwa ini.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Kalimantan hancur lebur akibat gempa adalah tidak benar.

Klaim yang mengatakan Kalimantan hancur lebur akibat gempa adalah tidak benar. Faktanya Gempa yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara miliki magnitudo 4.6 dan terjadi di kedalaman 10 Km. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa dan dampak kerusakan dari peristiwa ini.

Tim Riset Tirto menelusuri klaim ini lewat pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “pawang hujan HUT RI di IKN”. Narasi yang menyebut adanya pengerahan pawang hujan di kawasan IKN ini rupanya telah dibantah oleh pemerintah.

Lewat lansiran RRI, Sabtu (10/8/2024), Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, mengatakan, pihaknya memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah saat upacara HUT ke-79 RI berlangsung.

"Perlu kami sampaikan bahwa adanya informasi mengenai permintaan ke salah satu pawang hujan dari Banyuwangi itu hoaks. Kami menggunakan metode ilmiah dan juga teknologi untuk rekayasa cuaca di IKN," kata Usman, menukil RRI.

Usman menyebut rekayasa cuaca perlu dilakukan, mengingat curah hujan di IKN dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi. Namun, pemerintah mengaku pihaknya memanfaatkan teknologi yang dikembangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Jadi tidak benar bahwa ada permintaan dari PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] atau pemerintah kepada salah satu pawang hujan untuk melakukan rekayasa cuaca," sambungnya.

Di kesempatan terpisah, Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, juga mengklaim pemerintah tidak mengeluarkan duit untuk menyewa pawang hujan di IKN.

Ia berujar, pawang hujan dari Banyuwangi yang santer dibahas di media sosial menjelang momen upacara 17 Agustus merupakan bantuan dari pihak yang mempercayai ilmu tersebut.

“Bantuan dari teman-teman yang percaya dengan itu, bukan dari APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia]. Enggak ada anggaran untuk pawang hujan,” kata Raja Juli, seperti diwartakan Tempo, Sabtu (10/8/2024).

Namun begitu, ia tak membeberkan pihak yang ia sebut memberi bantuan pawang hujan. “Saya kira ini bagian dari kearifan lokal,” ujarnya.

Raja Juli juga mengungkap, penggunaan pawang hujan itu sebagai pelengkap usaha yang sudah dilakukan pemerintah melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Sebab, katanya, pemerintah memang sudah melakukan TMC selama sekitar satu bulan demi keberlanjutan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi soal pemerintah mendatangkan pawang hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kendalikan cuaca bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan keterangan tertentu).

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, membantah klaim yang beredar dan mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah saat upacara HUT ke-79 RI berlangsung.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, juga mengklaim pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk menyewa pawang hujan di IKN. Ia bilang, pawang hujan dari Banyuwangi yang santer dibahas di media sosial merupakan bantuan dari pihak yang mempercayai ilmu tersebut.

Video yang beredar bukan bersumber dari perhelatan Olimpiade Paris 2024, melainkan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan.

Video serupa ditemukan di kanal YouTube BNR, 10 Februari 2018.

Dilansir ABC News, Pyeongchang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin ke-23. Ini merupakan kedua kalinya Korea Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade.

Masalah keamanan membayangi Olimpiade Musim Dingin 2018, di tengah ketegangan dengan negara tetangga Korea Utara, yang melakukan lebih dari selusin uji coba rudal balistik.

Pada 2 Januari 2018, untuk pertama kalinya dalam dua tahun, Korea Utara memulihkan komunikasi melalui hotline militer langsung dengan Korea Selatan untuk membahas pengiriman delegasi ke Olimpiade tersebut.

Korea Selatan meningkatkan keamanan selama Olimpiade. Sementara, Olimpiade tahun ini diadakan di Paris, Perancis.

Video pemandu sorak Korea Utara saat Olimpiade Musim Dingin ke-23 di Pyeongchang, Korea Selatan, pada 2018, disebarkan dengan konteks keliru.

Video itu tidak terkait dengan Olimpiade Paris 2024.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, narasi mengenai dana bantuan sebesar Rp 25 triliun merupakan hoaks. Ia menduga, hal tersebut adalah modus penipuan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Rizzky meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Jika memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menghubungi Care Center 165, mengakses aplikasi Mobile JKN, dan mengakses Pandawa (Pelayanan Melalui WA/WhatsApp) di nomor 08118165165.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi mengenai penyaluran dana bantuan sebesar Rp 25 triliun melalui BPJS Kesehatan adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan narasi itu tidak benar. Masyarakat diminta mewaspadai modus penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.