Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan pernah menulis artikel bantahan pada 8 Juni 2021 lalu. Artikel tersebut berjudul "Cek Fakta: Hoaks BPJS Kesehatan Bagikan Dana Bantuan Rp 37 Juta untuk Masyarakat" yang tayang di Liputan6.com.

Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., AAK.

"BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam sms atau chat WA tersebut. Informasi seputar BPJS Kesehatan bisa Anda akses di website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Tiktok, atau aplikasi mobile JKN," ujar Ali Ghufron.

"Anda juga bisa menghubungi BPJS Kesehatan care center di 1500-400 jika membutuhkan informasi, melakukan pengaduan atau bahkan mengecek kebenaran informasi yang Anda terima. Berhati-hatilah terhadap berbagai macam modus penipuan," katanya menambahkan.

Pesan singkat yang mengklaim BPJS memberikan cek bantuan Rp 100 juta adalah hoaks.

Beredar sebuah video dengan judul, “Dipilih Langsung Oleh Jokowi !! Ahok Resmi Jadi PLT Gubernur DKI”. Video ini menampilkan hasil wawancara Presiden Joko Widodo yang membicarakan terkait calon gubernur ibukota. Akun Youtube RODA POLITIK ini berhasil mendapatkan sebanyak 10 ribu lebih penonton dan komentar dari masyarakat.

Namun setelah dilakukan penelusuran terkait kebenaran klaim dalam judul yang ditampilkan, ternyata ditemukan adanya kekeliruan. Presiden Jokowi ternyata tidak pernah menunjuk Ahok menjadi gubernur PLT DKI Jakarta.

Walaupun ada menyebutkan nama Ahok sebagai gubernur, ternyata hasil wawancara ini bukan membahas tentang PLT Gubernur DKI Jakarta, namun membahas tentang calon kepala otoritas ibukota negara baru.

“Untuk Badan Otoritas Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Melansir dari media Tribun Banjarmasin Post, dalam wawancara yang dilakukan pada Maret 2020 tersebut, Jokowi memberikan 4 nama yang akan menduduki jabatan kepala otoritas ibukota negara baru di Kalimantan. Nama-nama tersebut yaitu:

Basuki Tjahaja Purnama
Azwar Anas
Bambang Brodjonegoro
Tumiyana
Di dalam video juga tidak ada memperlihatkan pernyataan resmi dari pihak manapun terkait PLT Gubernur DKI Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa video dengan judul yang mengklaim Ahok telah ditunjuk sebagai Gubernur PLT DKI Jakarta merupakan informasi hoaks kategori manipulated content atau konten tang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli (Universitas Sumatera Utara)

Klaim judul di dalam video adalah keliru. Tidak ada berita atau informasi resmi yang mengabarkan bahwa Jokowi menunjuk Ahok sebagai Gubernur PLT DKI Jakarta.

Beredar sebuah akun Telegram dengan nama pengguna “INVESTOR | BANK INDONESIA” (https://t.me/jhghjkkjhg). Akun tersebut menggunakan logo Bank Indonesia sebagai foto profil dan menawarkan investasi kepada para anggotanya. Akun tersebut telah memiliki 61.823 orang anggota.

Melansir dari situs resmi Bank Indonesia, bi.go.id, pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak pernah menawarkan kegiatan investasi online dalam bentuk apapun dan melalui media sosial apapun. Segala informasi resmi terkait Bank Indonesia dapat didapatkan melalui nomor Pusat Layanan 131, situs resmi Bank Indonesia bi.go.id, Twitter (https://twitter.com/bank_indonesia), Facebook (https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfficial), serta Instagram (https://www.instagram.com/bank_indonesia/)

Dengan demikian, akun Telegram dengan nama pengguna “INVESTOR | BANK INDONESIA” tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini.

Bukan akun Telegram resmi milik Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kegiatan investasi online.

Beredar sebuah narasi melalui akun Twitter @RWMaloneMD yang mengatakan bahwa seluruh rumah sakit di Australia penuh. Narasi tersebut mengatakan bahwa penuhnya rumah sakit di Australia dikarenakan pasien mengalami efek samping vaksin. Dalam unggahan tersebut juga menyertakan tangkapan layar video yang diklaim merupakan McGowan, Perdana Menteri Australia Barat.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Melansir dari Reuters, juru bicara Pemerintah Australia Barat menjelaskan bahwa McGowan tidak mengatakan bahwa rumah sakit di Australia penuh karena pasien mengalami efek samping vaksin, melainkan karena sistem kesehatan selama pandemi secara umum.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Twitter @RWMaloneMD tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila (Universitas Diponegoro)

Hal tersebut tidak benar. Melansir dari Reuters, juru bicara Pemerintah Australia Barat menegaskan bahwa penuhnya rumah sakit adalah karena sistem kesehatan selama pandemi secara umum, bukan persoalan vaksin.