Sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan nama akun “Anton S Musa” dengan narasi produk nata de coco terbuat dari plastik.

Setelah melakukan penelusuran, Badan POM telah melakukan pengawasan pre dan post market terhadap produk obat dan makanan termasuk nata de coco. Sepanjang pengawasan lima tahun terakhir tidak ada produk nata de coco yang mengandung plastik, produk nata de coco 100 persen memenuhi syarat layak edar.

Nata de coco merupakan pangan yang dibuat dari bahan baku air kelapa yang dalam proses pembuatannya dihasilkan serat selulosa yang baik untuk pencernaan. Bukan terbuat dari kandungan plastik.

Dengan demikian, klaim tentang produk nata de coco terbuat dari plastik adalah salah dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Informasi yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan pengawasan pre dan post market terhadap produk Obat dan Makanan termasuk nata de coco. Sepanjang pengawasan lima tahun terakhir tidak ada produk nata de coco yang mengandung plastik, produk nata de coco 100 persen memenuhi syarat layak edar.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video kemudian melakukan penelusuran dengan menggunakan layanan reverse image Google. Hasilnya, real count yang ditampilkan merupakan hasil suntingan. Sementara video perayaan kemenangan Anies tidak terkait dengan real count pada video pertama, melainkan yel-yel pendukung Anies-Muhaimin di Malaysia.

Video Pertama



Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal resmi CNN Indonesia pada 18 Februari 2024 dengan judul "Pakar IT: Aplikasi SiRekap Bukan Gunakan Teknologi Baru".

Pada tayangan ini real count KPU mencatat perolehan suara paslon 01 Anies-Muhaimin yakni 24,52 persen, paslon 02 Prabowo-Gibran 57,88 persen dan paslon 03 Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara 17,61 persen. Real count itu diikuti dengan catatan update 16.50 WIB dan suara masuk 65,59 persen.

CNN Indonesia TV edisi 20 Februari 2024 memang pernah keliru menyajikan data, namun hal tersebut telah diklarifikasi. 

Dalam klarifikasinya, CNN Indonesia TV memberikan penjelasan bahwa mereka sempat keliru menyajikan data saat tayangan talkshow secara live pada 20 Februari tersebut. Mereka salah memasukkan data dari real count KPU sehingga Anies-Imin tertulis mendapat 57,34 persen suara sedangkan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 23,69 persen.

Menurut CNN, setelah mengetahui adanya kekeliruan input data, mereka langsung memperbaiki kesalahan. Data yang benar adalah Anies-Muhaimin mendapat 24,25 persen suara, Prabowo-Gibran 58,65 persen, dan Ganjar-Mahfud 17,1 persen.

Video Kedua



Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Fuazen Official pada 12 Februari 2024. Meski suasana dalam video ini diambil dari angle yang berbeda, namun terdapat kesamaan dalam hal arsitektur bangunan.   

Video identik lainnya pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Hodari Podcast Rakyat pada 12 Februari 2024 dengan judul "Malaysia Menang Telak...!! Ramai-Ramai Pilih Anies, Gaungkan Perubahan Di Malaysia.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024.

Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang disampaikan oleh anggota KPU Idham Holik dalam rapat pleno terbuka pada Senin, 18 Maret 2024, jumlah DPT di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang. Namun, jumlah pemilih yang menggunakan suaranya hanya 3.605 orang. Kemudian, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mencapai 1.828 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) mencapai 6.924.

Masih berdasarkan hasil rekapitulasi yang sama, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kuala Lumpur. 

"Bisa kita sahkan, ya. Bismillah, sah," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin. 

Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara sebanyak 6.266 suara. Posisi kedua ditempati oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan memperoleh 4.674 suara. Adapun posisi terakhir ditempati paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan perolehan suara 1.134.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, kolase video dengan klaim perayaan kemenangan tim pendukung capres 01 Anies-Muhaimin adalah keliru. 

Perayaan kemenangan dalam video di atas dilakukan pendukung capres 01 Anies-Muhaimin di Malaysia dan tidak ada kaitannya dengan hasil real count yang tampil pada layar CNN Indonesia.

Hasil real count yang ditampilkan pada layar CNN Indonesia TV pada kolase video di atas merupakan hasil suntingan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kuala Lumpur.

Peneliti dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi menilai pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia 10% dan di bawah negara-negara tetangga adalah benar. Namun, pernyataan tersebut harus ditinjau dari berbagai sisi, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri.

Pendapatan pajak Indonesia terhadap PDB adalah 10,8% pada Desember 2023, atau meningkat dari 9% pada September 2023. “Angka ini memang masih di bawah negara-negara ASEAN,” kata Alexander.

Sementara itu, data dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2021, rasio pajak Malaysia sudah mencapai 11,8%, Thailand sebesar 16,4%, Vietnam sebesar 18%, dan Filipina sebesar 18,1%.

Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa tax effort di Indonesia masih 50% di bawah standar internasional. Tax effort adalah indikator yang mengukur efisiensi suatu negara dalam menggunakan instrumen pajak dalam pemungutan penerimaan. Terdapat beberapa penyebab; mulai dari berbagai permasalahan struktural seperti penghindaran pajak yang cukup masif, keterbatasan kapasitas institusi, kompleksitas pemungutan pajak, distribusi horizontal wajib pajak yang masih menjadi pertanyaan, hingga adanya pengampunan pajak (tax amnesty). 

Studi dari Tulane University, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa sumbangsih pajak terhadap PDB bisa naik 3-4% jika masalah-masalah di atas, diatasi.

Maka, keinginan Prabowo untuk menaikkan pajak perlu melihat bagaimana reformasi yang akan dilakukan. “Apakah dari sisi administrasi atau meningkatkan basis penerimaan pajak (tax base) yang ada,” kata Alexander.

Klaim Prabowo tentang angka rasio pajak di Indonesia sekitar 10% dibandingkan negara-negara tetangga, adalah benar.

Namun, pernyataan Prabowo harus ditinjau dari berbagai sisi seperti bagaimana reformasi yang akan dilakukan, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri. 

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi soal bantuan dana Rp 125 juta di akun Facebook resmi BPJS Kesehatan.

Kemudian, nama Drs Muh Bakri, M.Si tidak tertera di struktur kepengurusan BPJS Kesehatan yang dimuat pada situs resmi.

Poster bantuan dana Rp 125 juta merupakan hasil manipulasi dari undangan seminar daring yang dibagikan akun Facebook resmi BPJS Kesehatan, pada 23 Januari 2024.

Sebelumnya, informasi bantuan dana dari BPJS Kesehatan pernah beredar pada 2021 dalam bentuk pesan berantai di WhatsApp.

Diberitakan Kompas.com, informasi tersebut telah dibantah Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, pada 3 Juni 2021.

"Jika ada pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan, waspadalah! Itu hoaks alias berita bohong. BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apa pun, seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut," kata Ali.

Informasi bantuan dana Rp 125 juta untuk peserta BPJS Kesehatan adalah hoaks. Akun Facebook resmi BPJS Kesehatan tidak memuat informasi tersebut.

Informasi bantuan dana dari BPJS Kesehatan pernah beredar pada 2021 melalui pesan berantai di WhatsApp.

Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan bantuan dana.