Untuk memeriksa klaim di atas, Tim CekFakta Tempo membandingkan isi artikel tersebut dengan pemberitaan di media-media arus utama. Dilansir dari Detik.com, Ketua Satuan Tugas Rumpun Kuratif Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyudi, menjelaskan bahwa terdapat 488 karyawan pabrik rokok Sampoerna yang berlokasi di Rungkut, Surabaya.
Dari jumlah tersebut, seperti dikutip dari Republika.co.id, 163 karyawan di antaranya telah dites swab polymerase chain reaction (PCR) secara mandiri oleh perusahaan pada 14 April 2020. Tes ini dilakukan setelah adanya dua karyawan pabrik rokok Sampoerna yang meninggal usai dinyatakan positif terinfeksi virus Corona Covid-19.
Namun, hingga kini, hasil tes tersebut belum keluar. Karena merasa penanganan Covid-19 di pabriknya belum selesai, manajemen Sampoerna mendatangi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 28 April 2020. Satgas Penanganan Covid-19 Jatim pun melakukan rapid test, bukan tes swab PCR, terhadap karyawan yang belum dites secara mandiri oleh perusahaan.
Karyawan pabrik rokok Sampoerna yang belum dites berjumlah 323 orang. Lewat rapid test ini, diketahui bahwa terdapat 91 karyawan yang hasilnya reaktif. Mereka pun dites swab PCR. Dalam gelombang pertama, terdapat 34 karyawan yang positif Corona. Sementara dalam gelombang kedua, seperti dikutip dari Kompas.com, terdapat 29 karyawan yang positif Covid-19. Ditambah dua karyawan yang meninggal tadi, total karyawan pabrik rokok Sampoerna di Rungkut, Surabaya, yang positif Corona mencapai 65 orang.
Perlu diketahui bahwa rapid test hanya screening, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi virus Corona. Dilansir dari Liputan6.com, rapid test adalah cara untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi tubuh untuk melawan virus Corona. Pembentukan antibodi memerlukan waktu, bisa sampai beberapa minggu. Artinya, antibodi ini baru terbentuk ketika tubuh sudah terpapar virus Corona selama beberapa saat.
Hasil rapid test yang positif menandakan bahwa orang yang diperiksa tersebut pernah terinfeksi virus Corona. Meskipun begitu, orang yang sudah terinfeksi virus Corona dan memiliki virus ini dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif, karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus Corona.
Selain itu, antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus Corona jenis lain, bukan virus Corona Covid-19. Karena alasan ini, seseorang dengan hasil rapid test positif perlu dites swab PCR yang dapat mendeteksi secara langsung keberadaan virus Corona Covid-19.
Keamanan produk rokok
Berdasarkan arsip pemberitaan Tempo pada 2 Mei 2020, setelah munculnya kasus Covid-19 di pabriknya yang berada di Rungkut, Surabaya, PT HM Sampoerna Tbk memutuskan untuk mengkarantina produk rokoknya selama lima hari sebelum didistribusikan ke konsumen. Masa karantina ini dua hari lebih lama dari batas atas stabilitas lingkungan Covid-19 yang disarankan CDC Eropa dan WHO.
Kedua organisasi kesehatan ini sebelumnya menyatakan bahwa Covid-19 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari empat jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. Selain mengkarantina produk rokoknya, perusahaan juga menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut sejak 27 April 2020 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita menyatakan, sejak awal tahun dan selama pandemi Covid-19, perusahaannya telah meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan sanitasi di seluruh fasilitas pabrik, gudang, serta rantai pasokan. Adapun setelah kegiatan produksi di pabrik Rungkut dihentikan, Sampoerna melakukan pembersihan secara menyeluruh di area pabrik.
Dilansir dari Jawapos.com, pada 3 Mei 2020, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, mengatakan bahwa kebijakan penarikan produk rookok Sampoerna masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, terutama soal ke mana saja produk itu beredar serta jumlahnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi dalam artikel di situs Gelora Tangsel di atas, bahwa terdapat ratusan pekerja pabrik rokok Sampoerna yang positif Corona, keliru. Berdasarkan hasil tes swab PCR hingga 3 Mei 2020, karyawan pabrik rokok Sampoerna di Rungkut, Surabaya, yang terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 65 orang, termasuk dua karyawan yang meninggal.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Tim CekFakta Tempo terlebih dahulu memeriksa isi artikel di situs Jayantara News tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan keterangan kapan dan di mana Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan itu. Tempo pun membandingkan isi artikel tersebut dengan pemberitaan di media arus utama. Dengan memasukkan kata kunci "penyelewengan bantuan Covid-19 dipenjara seumur hidup" ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan media arus utama yang memberitakan hal itu.
Tempo kemudian menyisir cuitan di akun Twitter resmi Presiden Jokowi, @jokowi, yang menyinggung bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19 sepanjang Maret hingga 18 April 2020. Tanggal 18 April ini diambil karena situs Jayantara News memuat artikel itu pada tanggal tersebut. Namun, lewat cara ini, juga tidak ditemukan cuitan terkait hukuman seumur hidup bagi kepala daerah yang menyelewengkan bantuan Covid-19.
Berikut ini beberapa cuitan Presiden Jokowi yang berkaitan dengan bantuan Covid-19:
1 April 2020
"Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena itulah, saya menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan."
14 April 2020
"Saya telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat."
18 April 2020
Presiden Jokowi membagikan dua video yang durasi totalnya sekitar 4,5 menit dan berisi ajakan untuk bergotong-royong melewati pandemi Covid-19. Berikut ini narasi dalam video tersebut:
"Saya juga melihat kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini, tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi Corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala Covid di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotongroyongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya.
Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus sering diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan tapi untuk menjaga harapan. Dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong-royong, bangsa pejuang, yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain.
Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus Corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan, harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukanlah hal yang mudah untuk kita semua. Tapi saya amat percaya, jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera."
Tempo pun menggunakan metode lain, yakni dengan memasukkan kutipan yang ada dalam artikel Jayantara News itu ke mesin pencarian Google. Pencarian ini bertujuan untuk melacak sumber asli dari kutipan tersebut.
Dengan memasukkan kutipan "saya banyak mendengar dan melihat tentang orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan dari kepala daerah dengan alasan tidak ada data lengkap mengenai penduduk", Tempo tidak menemukan bahwa kutipan tersebut terdapat dalam berita-berita di media arus utama maupun rilis di situs-situs resmi pemerintah.
Tempo justru terhubung kembali dengan artikel di situs Jayantara News dengan judul "Presiden RI: Data Penerima Bansos Harus Transparan, Jika Ada Penyelewengan LAPORKAN!!!" yang dimuat pada 4 Mei 2020. Setelah dicek, isi artikel ini sama persis dengan artikel berjudul "Presiden: Hukuman Seumur Hidup Bagi Kepala Daerah Mainkan Bantuan Covid-19" di atas.
Kejanggalan lain yang ditemukan adalah, saat Tempo memasukkan kutipan "yang lebih memprihatinkan, saya kecewa kepada orang-orang yang sudah memanfaatkan situasi Covid-19" ke mesin pencarian Google, kutipan tersebut juga tidak terdapat dalam pemberitaan di media arus utama maupun laporan di situs-situs kementerian.
Artikel dengan isi yang sama justru dimuat oleh situs Cakrawala Info dengan judul "Presiden Menegaskan Bagi Masyarakat Tidak Mendapatkan Bantuan Harap Melaporkan". Dalam berita ini, tertulis bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan pada 30 April 2020. Padahal, di situs Jayantara News, pernyataan tersebut dimuat pada 18 April 2020.
Pengawasan BLT Desa
Tempo menemukan pernyataan yang mirip dengan isi artikel di situs Jayantara News itu justru diucapkan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi. Pernyataan tersebut dimuat dalam berita di Detik.com yang berjudul "Pencairan BLT Desa Diawasi Ketat, Jangan Main-main!". Berita ini dimuat pada 18 April 2020, sama dengan tanggal terbitnya artikel di situs Jayantara News di atas.
Dalam berita di Detik.com tersebut, Budi menjelaskan bahwa pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa mulai April hingga Juni 2020. "Tujuannya supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
Budi meminta pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini. "Laporkan segera jika ada kejanggalan-kejanggalan di lapangan," ujar Budi. Ia menambahkan, "Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan-temuan dan kasus hukum untuk program ini."
Ancaman Penyelewengan Bantuan Covid-19
Pernyataan tentang ancaman hukuman bagi mereka yang menyelewengkan bantuan Covid-19 tidak disampaikan oleh Presiden Jokowi, melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikutip dari Liputan6.com, KPK mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 dapat diancam dengan hukuman mati.
"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntuKkan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri pada 1 April 2020. KPK pun telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi anggaran

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kepala daerah yang memainkan bantuan Covid-19 bakal dihukum seumur hidup keliru. Dalam pemberitaan di media arus utama maupun laporan di situs-situs resmi pemerintah, tidak ditemukan pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai hal tersebut.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan dari media-media kredibel mengenai coretan tersebut. Lewat penelusuran ini, ditemukan bahwa pesan berantai dengan narasi serupa pernah beredar pada 2016.
Dikutip dari Detik.com, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan bahwa pesan berantai soal kode pelaku kejahatan itu tidak benar. "Tidak ada hal tersebut dan itu hanya bertujuan untuk menimbulkan keresahan dalam masyarakat," ujarnya pada 1 Mei 2016.
Meskipun demikian, Boy mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan melapor ke polisi apabila ada hal-hal yang mencurigakan. "Prinsip waspada harus ada dalam masyarakat, demikian pula dengan penerapan siskamling," ujar Boy.

Pada 2015, pesan berantai yang sama pun pernah beredar. Ketika itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mohammad Iqbal, memastikan bahwa pesan berantai mengenai kode para pencuri itu hoaks. "Enggak ada itu," kata Iqbal pada 15 Oktober 2015 seperti dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, masyarakat tetap diminta waspada sehingga tidak terjadi tindak pidana berupa pencurian atau pun perampokan di rumah mereka. "Upaya pencegahan setiap saat ada. Jangan membuka kesempatan terhadap pelaku," kata Iqbal.
Adapun kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Eliasta Meliala, saat dihubungi Tim CekFakta Tempo pada 1 Mei 2020, mengatakan bahwa pesan berantai itu mengada-ada. Menurut dia, daripada membuat kode lewat coretan, pelaku bakal lebih mudah berkomunikasi melalui WhatsApp atau media sosial lain yang sifatnya jauh lebih rahasia.
"Bawa-bawa cat kan mencurigakan. Sementara banyak media lain yang jauh lebih efektif. Singkatnya, mengada-ada," kata Adrianus. Dia juga menambahkan, "Mungkin saja hal itu pernah dipraktekkan. Namun, sekarang, tentu sudah tidak ada yang melakukannya."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam pesan berantai di atas soal coretan di dinding atau tiang yang dipakai perampok sebagai kode keliru. Pesan berantai itu pernah beredar pada 2015 dan 2016. Menurut polisi, pesan berantai tersebut hoaks. Kriminolog pun mengatakan pesan berantai itu mengada-ada.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Kebakaran Gereja
Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo dengan tool Source, foto Gereja Christ Cathedral di Serpong, Tangerang, yang terbakar itu pernah dimuat di situs media lokal Banten, SuaraBantenNews, pada 27 April 2020. Foto tersebut terdapat dalam berita yang berjudul "Terbakar, Atap Gereja Katedral Gading Serpong Runtuh".
Menurut berita itu, kebakaran gereja yang terletak di kawasan Gading Serpong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, ini terjadi pada 27 April 2020. Kebakaran itu pun mengakibatkan atap gereja terbesar di Kabupaten Tangerang tersebut runtuh. “Semuanya runtuh,” kata Dedi, warga yang melihat kejadian itu, kepada SuaraBantenNews.
Berdasarkan arsip pemberitaan Tempo pada 27 April 2020, kebakaran Gereja Bethel Indonesia (GBI) Basilea Christ Cathedral Summarecon itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Kesiapsiagaan BPBD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang, Kosrudin, mengatakan kebakaran ini diduga terjadi karena korsleting listrik. Dia pun menambahkan bahwa api melahap hampir seluruh lantai bangunan. "Sepertinya sudah tidak bisa digunakan lagi," tuturnya.
Nasi Anjing
Dilansir dari Tirto, kontroversi mengenai nasi anjing bermula dari beredarnya sebuah video yang berisi pengakuan seorang ibu-ibu yang mendapat bungkusan "nasi anjing". Di bungkusan nasi itu, terdapat logo kepala anjing dengan tulisan "nasi anjing, nasi orang kecil, bersahabat dengan nasi kucing". Tercetak pula tagar #Jakartatahanbanting.
"Nasi anjing" ini setidaknya telah dibagikan di RT 01 RW 07 Kelurahan Papanggo dan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kata Suarno 48 tahun, Ketua RT 01, kepada Tirto pada 27 April 2020. RT-nya dan Warakas bersebelahan. Menurut Suarno, si pembagi menggunakan mobil Toyota Avanza untuk membagikan nasi itu pada 25 April 2020.
Diperkirakan, terdapat 25 bungkus nasi yang dibagi di Papanggo. Sementara di Warakas, sekitar 30 bungkus. Suarno mengatakan, di daerahnya, memang banyak dermawan yang kerap memberi makan gratis, terutama di hari Jumat. Namun, setelah dibagi, beberapa warga sadar dengan nama "nasi anjing" itu. Anjing, dalam tradisi Islam, adalah hewan yang air liurnya saja najis untuk disentuh.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, menegaskan bahwa ribut-ribut ini terjadi karena salah persepsi antara pemberi, ARK Qahal Family, dengan penerima. "Mereka (ARK Qahal) mengaku tidak ada maksud merendahkan dan menghina pihak mana pun dan tidak ada tujuan lain selain hanya sekedar membantu," katanya. Perwakilan yayasan pun telah meminta maaf.
Dikutip dari Detik.com, Yusri menyatakan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara telah menyelidiki kasus "nasi anjing" itu. Polisi juga sudah mendatangi lokasi pembuatan nasi tersebut. "Mendapati bahwa pembuatan nasi dengan bahan halal," kata Yusri pada 27 April 2020.
Yusri menyebut pembuat nasi bungkus itu juga telah menjelaskan alasannya memilih diksi "nasi anjing", yakni karena anjing dianggap sebagai hewan yang setia. Selain itu, porsinya sedikit lebih besar ketimbang nasi kucing dan diperuntukkan bagi orang kecil. "Bahan yang digunakan adalah cumi, sosis sapi, teri, dan lain-lain," kata Yusri.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi yang dibagikan oleh akun Facebook M Mukidi, bahwa Gereja Christ Chatedral di Serpong, Tangerang, yang terbakar merupakan tempat memasak nasi anjing, menyesatkan. "Nasi anjing" itu dibuat oleh yayasan bernama ARK Qahal Family, bukan oleh Gereja Christ Chatedral. Gereja ini pun tidak terkait dengan pembuatan maupun pembagian "nasi anjing". Selain itu, "nasi anjing" dimasak dengan bahan-bahan yang halal.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id