Berdasarkan hasil penelusuran, klaim postingan itu keliru. Melalui Kanal Youtubenya, WHO menganjurkan penggunaan masker medis yang benar ialah bagian putih di dalam dan bagian berwarna biru di luar. Lalu, penggunaan masker medis disarankan sekali pakai. Selain menggunakan masker, WHO menyarankan, untuk menangkal diri dari Covid-19 juga harus melakukan pembatasan jarak minimal satu meter dan rajin mencuci tangan. Selain itu, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan masker.

Lalu, mengacu kepada hasil eksperimen smartairfilters.com, diketahui bahwa sisi berwarna biru pada masker medis lebih mampu menangkal partikel dari luar ketimbang sisi berwarna putih. Sisi warna biru pada masker medis mampu menangkal partikel hingga 98,6 persen bila dibandingkan sisi putih, yakni sebesar 96,9 persen.

Dilansir dari usatoday.com, Dr. Wing Hong Seto, co-director of the WHO Collaborating Center for Infectious Disease Epidemiology and Control menyatakan bahwa sisi bagian biru memiliki kelebihan anti air sedangkan sisi warna putih bersifat penyerap. “Warna biru di luar karena tahan air dan ada putih di dalam karena bersifat penyerap. Jadi, jika saya batuk, (sisi warna putih) akan menyerapnya,” ujarnya.

Mengacu kepada imbauan WHO, penggunaan masker medis yang benar ialah bagian putih di dalam dan bagian biru di luar. Lalu, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan smartairfilters.com, diketahui bahwa sisi warna biru pada masker medis memiliki ketahanan lebih kuat menangkal partikel dari luar untuk masuk ke mulut dan hidung ketimbang sisi warna putih.

Melansir dari timesindonesia.co.id, Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa instruksi tersebut adalah palsu alias hoaks. Sanusi akan mengambil tindakan tegas berupa langkah hukum terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut namanya tersebut.

“Hoaks itu. Yang membuat dan sengaja menyebarkan nanti saya laporkan kepada pihak berwajib. Karena meneybarkan hoaks,” tegas Sanusi.

Sementara mengutip pemberitaan beritajatim.com, Pemerintah Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar karnaval. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, upacara HUT RI tetap digelar sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara untuk kegiatan karnaval atau yang mengundang keramaian ditiadakan dan tidak diperbolehkan.

“Karena masih pandemi, kami larang dulu adanya karnaval Agustusan. Seluruh Camat telah dikumpulkan membahas pelarangan karnaval tahun ini. Selain itu, satgas Covid-19 per kecamatan juga ikut dikumpulkan,” jelasnya.

Lanjut Wahyu menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 maka karnaval ditiadakan. Pelarangan kegiatan sendiri tertuang pada Peraturab Bupati (Perbub) Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Kebiasaan Baru Covid-19.

“Tapi, kami tidak membuat surat edaran tentang pelarangan karnaval, karena di Perbub sudah ada penjelasannya. Sehingga semua kegiatan yang memunculkan keramaian akan kami batasi,” tandas Wahyu.

Instruksi tersebut palsu. Bupati Malang menegaskan tidak pernah menginstruksikan seperti halnya narasi yang beredar dan akan mengambil langkah hukum. Pemkab Malang sendiri telah mengambil kebijakan, yakni berupa larangan mengadakan karnaval dan kegiatan yang mengundang keramaian.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim isi video tersebut tidak sama dengan klaim narasi. Sebab, isi video tersebut hanya membahas mengenai munculnya organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mengumumkan kehadirannya pada 2 Agustus 2020.

Adapun, isi video tersebut merupakan pembacaan beberapa artikel dari rmol.id yang tayang pada 3 Agustus 2020. Artikel rmol.id pertama yang dibacakan narator dalam video tersebut yakni artikel berjudul “Supaya Indonesia Tidak Oleng Dan Karam, Rektor Ini Apresiasi Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.”

Artikel kedua yakni artikel berjudul “Kenapa Datang Di Pra Deklarasi KAMI? Refly Harun: Hal-hal Yang Baik Harus Ikut.” Lalu, artikel berjudul “Pengamat: KAMI Hadir Karena Pengelolaan Bangsa Carut-marut Dan Oposisi Seakan Mandul.” Dan, artikel keempat ialah artikel berjudul “Din Syamsuddin Pastikan KAMI Bukan Gerakan Ingin Memakzulkan Rezim.”

Dari keempat artikel tersebut tidak ditemukan pembahasan mengenai rahasia pemerintah ataupun rahasia Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, konten video tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video yang menunjukkan orang-orang tengah mencabut pohon-pohon dan mengibarkan bendera hitam serta meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah tersebut adalah insiden yang terjadi pada 9 Agustus 2020 di Khyber Pakhtunkwa, Pakistan.

Dilansir dari BOOM sebuah situs cek fakta Pakistan yang melakukan penelusuran terkait dengan video serupa yang berjudul “Video Of Men Uprooting Saplings In Pakistan Viral With Islamophobic Claim” (diartikan: “Video Pria Mencabut Anak Pohon di Pakistan Viral dengan Klaim Islamofobia”), insiden tersebut dilakukan oleh penduduk setempat yang marah dan mencabut pohon muda sebagai tanda protes karena pohon tersebut ditanam di atas tanah sengketa dan tidak meminta izin pada warga setempat.

Pada tanggal 9 Agustus 2020 bertepatan dengan “Hari Pasukan Harimau” Pemerintah Pakistan meluncurkan penggerakan perkebunan terbesar di Negara itu. Perdana Menteri Mahmood Khan meluncurkan program penanaman pohon terbesar pada hari Minggu untuk menanam 3,5 juta anak pohon di seluruh negeri dalam sehari.

Video serupa juga pernah dibagikan oleh mantan Direktur Eksekutif Lingkungan PBB Erik Solheim di akun twitternya yang mengatakan bahwa insiden tersebut terkait dengan agama. Namun, kemudian Erik Solheim mengklarifikasi terkait dengan postingannya tersebut melalui akun twitternya, dia diberitahu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dan tidak terkait dengan agama serta sudah dilakukan penanaman pohon kembali di area yang sama.

Dengan demikian, klaim narasi video yang mengatakan bahwa penghijauan di Pakistan yang seharusnya kurma merupakan konten yang salah. Video tersebut merupakan insiden protes yang dilakukan penduduk Khyber Pakhtunkwa, Pakistan atas program penanaman pohon yang dilakukan pemerintah Pakistan.