Setelah ditelusuri, informasi tersebut merupakan hoaks lama yang beredar kembali dengan sedikit modifikasi. Sebelumnya juga ditemukan link yang diklaim untuk mengecek bantuan bagi yang sudah memiliki E-KTP dengan besaran nominal Rp 600.000, hal tersebut diketahui dari artikel medcom.id pada artikel yang berjudul "[Cek Fakta] Pemilik KTP-el Bisa Dapat Dana Rp600 Ribu Lewat Link Ini? Simak Faktanya".

Lebih lanjut untuk mengecek bantuan bisa melalui web resmi https://cekbansos.kemensos.go.id, dengan cara memasukan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan tempat tinggal, dan nama penerima sesuai KTP.
Dengan demikian link untuk mengecek bantuan BLT, PKH, BST yang dibagikan oleh Jefryanto tidak benar. Hal tersebut merupakan hoaks lama yang dimodifikasi, sehingga masuk dalam kategori konten palsu.

Link tersebut tidak benar. Faktanya, hal tersebut merupakan hoaks lama yang dimodifikasi lalu disebarkan kembali. Terkait pengecekan bansos bisa melalui https://cekbansos.kemensos.go.id.

Namun setelah ditelusuri, akun tersebut adalah palsu. Melansir dari akun Instagram resmi Setda Kapuas Hulu, Fransiskus menegaskan bahwa akun Facebooknya hanya satu yaitu (https://www.facebook.com/fransiskus.diaan.3) berupa halaman Facebook. Fransiskus juga memiliki akun Instagram (
https://instagram.com/fransiskus_diaan) dan Youtube (https://m.youtube.com/channel/UClFOTHMdv1L1vuYTOTQakmQ).
"Itu bukan akun saya. Akun saya hanya ada satu, itu pun untuk mempublish kegiatan keseharian saya. Bukan untuk meminta pulsa ke sana-sini," kata Fransiskus pada Senin (20/12/2021).
Fransiskus meminta masyarakat Kapuas Hulu untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada akun yang mengatasnamakannya apalagi meminta transfer dana atau pulsa.
Dengan demikian, akun Facebook Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Faktanya melalui akun Instagram resmi setda Kapuas Hulu Fransiskus mengklarifikasi bahwa akun tersebut merupakan akun palsu.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut salah. Faktanya, foto tersebut telah diedit, berdasarkan penelusuran menggunakan Yandex foto tersebut menggunakan baju dan latar yang sama dengan foto seorang ilmuwan Rusia, Viktor Kudryavtsev, yang dimuat dalam artikel "Tahanan tertua "Lefortovo". Kelanjutan kasus Viktor Kudryavtsev" pada tahun 2019. Foto milik Viktor diedit dengan wajah orang lain dan diklaim sebagai Moerhadi.
Selain itu, kami mencoba menelusuri kebeneran informasi tersebut melalui mesin pencarian google dengan keyword "Ahli Endokrinologi Indonesia, Moerhadi, Berhasil Lawan Diabetes" kemudian muncul satu artikel dari SCRIBD yang menampilkan pembahasan serupa namun tidak menampakan foto yang sama dengan artikel News, tidak disebutkan juga dalam artikel tersebut bahwa kini Moerhadi berusia 105 Tahun.
Dengan demikian, foto seorang akademisi asal Indonesia berusia 105 tahun berhasil melawan diabetes adalah foto yang keliru dan termasuk ke dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Foto EDITAN. Berdasarkan penelusuran menggunakan Yandex foto tersebut menggunakan baju dan latar yang sama dengan foto seorang ilmuwan Rusia, Viktor Kudryavtsev, yang dimuat dalam artikel "Tahanan tertua "Lefortovo". Kelanjutan kasus Viktor Kudryavtsev" pada tahun 2019. Foto milik Viktor diedit dengan wajah orang lain dan diklaim sebagai Moerhadi.

Berdasarkan penelusuran, melansir dari Jalahoaks yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa informasi terkait cara untuk mendapatkan vaksin Sinopharm di salah satu toko online melalui reservasi dengan deposit Rp10 ribu dan mengisi link https://forms.gle/JsF73mynTJgz2LUb8 atau langsung mendaftar dengan pembayaran penuh dengan harga Rp700 ribu adalah tidak benar.
Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 hanya ada 2 jalur, yaitu vaksinasi program penanggungjawab Kementerian Kesehatan (jenis vaksin yg digunakan Sinovac, Coronavac, Astrazeneca, dan Pfizer) dan vaksinasi gotong royong penanggungjawab Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kadin (vaksin Sinopharm).
Vaksinasi Covid-19 tidak diperjualbelikan secara bebas. Bila ada yg pihak menjual bebas, sebaiknya kita bisa membantu dengan melaporkan (report) ke marketplace tempat ditemukan, dan dapat berkoordinasi juga dengan Badan POM selaku pengawas peredaran obat (termasuk vaksin).

Informasi menyesatkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa informasi terkait cara untuk mendapatkan vaksin Sinopharm di salah satu toko online melalui reservasi dengan deposit Rp10 ribu dan mengisi link https://forms.gle/JsF73mynTJgz2LUb8 atau langsung mendaftar dengan pembayaran penuh dengan harga Rp700 ribu adalah tidak benar.