Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut yang mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur. Akun Rendi Julian pun tidak memberikan penjelasan di media apa Fira Azis bekerja dan tautan berita yang ditulis oleh jurnalis tersebut.
Untuk memverifikasi klaim dalam unggahan akun Rendi Julian, Tempo mula-mula memasukkan kata kunci “Fira Azis, American journalist, TikTok” ke mesin pencarian Google dan Yandex. Namun, tidak ditemukan nama Fira Azis yang merupakan jurnalis AS maupun berita yang ditulis oleh nama tersebut. Demikian pula saat Tempo melakukan pencarian di Twitter, tidak ditemukan akun jurnalis AS yang bernama Fira Azis.
Nama Fira Azis identik dengan nama Feroza Aziz yang videonya pernah viral di TikTok karena menuding pemerintah Cina telah memasukkan umat muslim ke "kamp konsentrasi". Namun, Feroza bukan jurnalis. Ia adalah siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dari New Jersey, AS.
Dikutip dari BBC, Feroza mengunggah tiga video tentang perlakuan Cina terhadap muslim Uighur pada 24-25 September 2019. Video pertama telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan disukai hampir 500 ribu kali. Video tersebut sekilas tampak seperti video tentang tutorial tata rias. Namun, Feroza kemudian meminta penontonnya untuk meningkatkan kesadaran tentang hal yang ia sebut sebagai "Holokaus lain".
Belakangan, Feroza mencuit bahwa TikTok memblokir akunnya. Namun, TikTok membantah klaim tersebut. TikTok mengatakan telah secara permanen melarang salah satu akun lama Feroza pada 15 November 2019 karena mengirim sebuah video, tidak ada kaitannya dengan video yang viral itu, yang melanggar aturan terkait terorisme. Setelah mendapatkan berbagai kecaman, TikTok mencabut blokirnya dan mengaktifkan kembali akun Feroza.
Sensor itu memunculkan analisa dari para ahli di Pusat Kebijakan Siber Internasional Institut Kebijakan Strategis Australia. Dalam laporannya yang dilansir dari The Washington Post, mereka menyimpulkan bahwa banyak perusahaan teknologi Cina yang "terlibat dalam perilaku yang sangat tidak etis di Xinjiang, di mana pekerjaan mereka secara langsung mendukung dan memungkinkan pelanggaran HAM massal".
Juru bicara ByteDance (perusahaan induk TikTok), Anna Wang, mengatakan bahwa layanan keamanan dapat membuka akun di platformnya. Namun, Wang menuturkan bahwa ByteDance "tidak memproduksi, mengoperasikan, atau menyebarkan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan pengawasan".
Sejauh ini, tidak ada bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim yang menyebut "jurnalis muda dari AS, Fira Azis, mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur" keliru. Tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut tentang kaitan TikTok dengan kamp konsentrasi muslim Uighur. Nama Fira Azis justru identik dengan nama Feroza Azis, remaja 17 tahun asal AS, yang akun TikTok-nya sempat disensor setelah membuat video yang mengkritik perlakuan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. Sejauh ini, tidak ada pula bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan di media-media kredibel dengan memasukkan kata kunci "masa kedaluwarsa tabung gas LPG" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pesan berantai itu telah beredar sejak 2016, setelah peristiwa meledaknya tabung LPG di restoran Pizza Hut Delivery (PHD) Pondok Melati, Bekasi.
Dilansir dari Detik.com, berdasarkan pemeriksaan Tim Puslabfor di lokasi ledakan, dua dari empat tabung gas yang ditemukan masih berisi gas. Kapolsek Pondok Gede, Komisaris Sukadi, menyebut ada satu tabung gas yang regulatornya masih dalam posisi "on". Kebocoran gas yang menimbulkan ledakan kuat diduga berasal dari tabung tersebut.
"Kalau dilihat dari identifikasi tadi yang dilakukan Puslabfor dan dibantu pihak teknisi tadi, kemungkinan memang ada kebocoran, karena ada 1 tabung gas dalam kondisi on. Dalam kondisi on itulah bisa memungkinkan kebocoran dan kebocoran itu ada ruang hampa sehingga diisi oleh gas tersebut," kata Sukadi pada 24 Oktober 2016.
Terkait isu bahwa kode pada tabung gas LPG menunjukkan masa kedaluwarsa, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa kode tersebut merupakan tanggal uji ulang, bukan masa kedaluwarsa. Menurut Wianda, tabung gas Elpiji memang memiliki usia teknis. Namun, tabung gas itu akan diuji ulang lima tahun sekali.
Dalam keterangan tertulisnya pada 16 November 2016, Wianda menjelaskan bahwa, secara normal, tabung Elpiji memiliki usia teknis 25 tahun di mana setiap lima tahun diuji ulang secara total di retester. Informasi itu terdapat pada stempel di sisi samping handguard tabung tentang uji ulang. Berikut ini contoh tulisan pada stempel tersebut:
I: 0316 (Berarti telah diuji ulang pada Maret 2016. Jika masih kosong, berarti tabung gas belum diuji ulang karena masih baik dan tidak bocor.)II: ....III: ....IV: ....
Wianda menuturkan pengecekan tabung gas dilakukan setiap masuk Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Jika secara visual bocor atau terindikasi rusak sebelum lima tahun, tabung gas akan diuji ulang (retest, repair, atau repaint). Jika terindikasi kurang layak edar, tabung gas akan disortir dan selanjutnya dikirim ke retester.
Jika kondisi tabung gas kusam tapi tidak bocor atau rusak, hanya akan di-repaint. Menurut Wianda, informasi terkait tanggal uji ulang tertera dalam stempel dengan cat putih pada tabung gas. Inisial retester yang melakukan uji ulang tersebut juga terdapat pada bagian bawah tabung dekat foot ring, biasanya berkode huruf dan bukan angka.
Dikutip dari Liputan6.com, Manager External Communication PT Pertamina Arya Dwi Paramita juga menurutkan bahwa tidak ada angka kedaluwarsa yang tertera pada tabung gas Elpiji berbagai ukuran. "Angka yang tertera pada tabung, misalnya '1021', bukanlah kode kedaluwarsa. Itu adalah masa di mana jadwal tabung harus diuji ulang," kata Arya.
Senada dengan Arya, dilansir dari situs resmi PT Pertamina pada 16 September 2019, Vice Presiden Corporate Communicaton Pertamina Fajriyah pun menegaskan bahwa tidak ada istilah tabung gas Elpiji yang kedaluwarsa. Kode yang tercantum pada tabung Elpiji menunjukkan tahun di mana tabung Elpiji harus dites ulang.
Menurut Fajriyah, kode pada tabung gas Elpiji bukan merupakan kode berakhirnya penggunaan tabung tersebut, melainkan waktu untuk uji ulang. “Tabung Elpiji akan diuji ulang setiap lima tahun, untuk memastikan seluruh tabung yang telah digunakan konsumen tetap memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan,” ujar Fajriyah.
Jika hasil uji ulang bagus, kata Fajriyah, tabung gas tersebut dapat tetap digunakan. Namun, jika tabung gas dinyatakan kurang layak, akan ditarik dari peredaran dan diganti dengan tabung baru. “Karena itu, seluruh tabung yang beredar di pasaran aman dan layak digunakan konsumen,” ujarnya.
Menurut Fajriyah, jika pada tabung gas Elpiji tertulis kode produksi 2018, tabung tersebut akan diuji ulang pada 2023. "Namun demikian, pengecekan tabung tersebut tidak harus menunggu hingga lima tahun, karena jika ditemukan tabung kurang layak, meskipun belum lima tahun, akan langsung ditarik dan diganti dengan tabung baru," kata Fajriyah.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa kode pada tabung gas LPG menunjukkan masa kedaluwarsa keliru. Kode pada tabung gas LPG menunjukkan tanggal uji ulang tabung gas, bukan masa kedaluwarsa. Sesuai standar, tabung gas Elpiji akan diuji ulang lima tahun sekali.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, menara Burj Khalifa tidak pernah menyalakan lampu bergambar bendera Israel. Foto yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan Burj Khalifa tengah menyalakan lampu bergambar bendera Israel, adalah hasil suntingan.
Untuk memverifikasi foto tersebut, Tempo mula-mula menelusuri apakah akun Twitter resmi Burj Khalifa, @BurjKhalifa, pernah mencuit tentang Israel. Pencarian ini dilakukan dengan fitur Twitteradvanced search, dengan memasukkan kata kunci “Israel”. Hasilnya, ditemukan bahwa akun Burj Khalifa tidak pernah mengunggah sesuatu tentang Israel.
Lewat akun tersebut, Burj Khalifa selalu mengabarkan ketika mereka menyalakan lampu dengan gambar bendera negara tertentu. Pada 17 Agustus 2020 misalnya, bertepatan dengan HUT ke-75 Indonesia, akun Burj Khalifa mengunggah video pendek saat mereka menyalakan lampu berwarna bendera Merah-Putih. Hal yang sama juga dilakukan saat Burj Khalifa menyalakan lampu bendera Afganistan, India, Pakistan, Singapura, Lebanon, Mesir, Kolombia, dan sebagainya.
Tempo pun menggunakan reverse image tool Bing untuk menelusuri jejak digital foto yang memperlihatkan Burj Khalifa tengah menyalakan lampu bergambar bendera Israel tersebut. Lewat cara ini, ditemukan bahwa foto yang identik pernah dipublikasikan oleh blog Our Healthy Lifestyle pada 2019 dalam artikelnya yang berjudul "Best 12 Things To Do In Dubai".
Blog itu memberikan keterangan terhadap foto Burj Khalifa yang diambil pada malam hari itu sebagai berikut: “At 2,722 ft (829.8 m) high, Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world. It’s a major tourist attraction. Next to Burj Khalifa is a spectacular Dubai Fountain, a dancing fountain that shoots water as high as 500 feet (150 m).”
Terdapat enam kesamaan antara foto yang dimuat oleh blog Our Healthy Lifestyle dengan foto yang beredar di media sosial.
Foto yang diklaim sebagai foto saat Burj Khalifa menyalakan lampu bergambar bendera Israel (kiri) dan foto yang dimuat oleh blog Our Healthy Lifestyle pada 2019 (kanan).
Perjanjian Israel-UEA
Foto Burj Khalifa dengan lampu bergambar bendera Israel itu beredar setelah, pada pekan kedua Agustus 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Uni Emirat Arab telah mencapai kesepakatan untuk menormalkan hubungan. Dilansir dari BBC, Israel telah sepakat menangguhkan rencana kontroversialnya untuk kembali mencaplok wilayah Tepi Barat yang masih diduduki Palestina.
Hingga saat ini, Israel belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara Teluk Arab. Tapi kekhawatiran bersama terhadap Iran telah memicu terjadinya kontak tidak resmi di antara mereka.
Trump menyebut kesepakatan antara Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan itu sebagai momen yang benar-benar bersejarah. Ini merupakan kesepakatan damai ketiga antara Israel dan negara Arab sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948, setelah Mesir dan Yordania.
"Sekarang es telah pecah. Saya berharap lebih banyak negara Arab dan muslim yang mengikuti Uni Emirat Arab," kata Trump, seraya mengatakan bahwa akan ada upacara penandatanganan di Gedung Putih dalam beberapa pekan mendatang.
Para pemimpin Palestina dilaporkan terkejut atas kesepakatan itu. Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa kesepakatan itu sama halnya dengan "pengkhianatan", dan Duta Besar Palestina untuk UEA bakal ditarik kembali.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa menara Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, menyalakan lampu bergambar bendera Israel, keliru. Foto Burj Khalifa dengan gambar bendera Israel itu merupakan hasil suntingan. Foto yang identik dengan enam kesamaan ditemukan dalam artikel di blog Our Healthy Lifestyle pada 2019. Dalam foto di blog tersebut, Burj Khalifa tidak menyalakan lampu bergambar bendera Israel.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa sumber resmi pemerintah Rusia. Dalam akun Twitter resmi Kremlin, @KremlinRussia, tidak ditemukan penjelasan apapun tentang meninggalnya putri Putin akibat vaksin Sputnik V. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel seputar meninggalnya putri Putin.
Dilansir dari organisasi cek fakta Filiphina, Vera Files, menurut Kedutaan Besar Rusia di Manila, informasi itu palsu. Dalam emailnya kepada Vera Files, Sekretaris Pers Kedubes Rusia di Manila, Natalia Linovitskaya, menyatakan, "Don't r(e)ad fake news."
Organisasi cek fakta Amerika Serikat, Snopes, pun telah memverifikasi klaim tersebut dan menyatakannya "salah". Informasi itu tidak bersumber dari pernyataan resmi Kremlin maupun Putin atau laporan dari media kredibel, melainkan dari situs bernama Toronto Today yang dibuat hanya beberapa minggu sebelum artikel tersebut diterbitkan.
Selain itu, "bukti" yang diberikan oleh situs ini untuk mendukung klaim tersebut tidak kredibel. Toronto Today menawarkan dua sumber untuk mendukung klaim itu. Pertama, "sumber di lingkaran dalam Rusia" yang tidak disebutkan namanya sehingga tidak menyuguhkan detail tentang insiden tersebut. Kedua, video YouTube tentang pembacaan kartu Tarot.
Saat ini, video kartu Tarot tersebut telah dihapus. Namun, terarsip bahwa video itu diberi disclaimer yang berbunyi "bacaan Tarot tunduk pada interpretasi dan tidak boleh dianggap mutlak" dan bahwa informasi dalam video tersebut "mungkin tidak akurat".
Sejauh ini, seperti dilansir dari artikel di kantor berita Rusia Tass pada 11 Agustus 2020, Putin hanya menyatakan bahwa salah satu putrinya telah menguji vaksin Covid-19 Rusia pada dirinya sendiri dan dia merasa sehat. Putin pun menuturkan bahwa vaksin Covid-19 ini membentuk sel dan kekebalan antibodi yang stabil.
"Saya tahu betul, karena salah satu putri saya divaksinasi. Jadi, dalam hal ini, dia ikut serta dalam tes," kata Putin. Dia mencatat, setelah suntikan pertama, putrinya mengalami demam dengan suhu 38 derajat Celcius, dan pada hari berikutnya, demamnya sekitar 37 derajat Celcius. "Setelah suntikan kedua, dia kembali sedikit demam. Tapi kemudian semuanya baik-baik saja, dia merasa sehat dan memiliki jumlah (antibodi) yang tinggi."
Vaksin Covid-19 Rusia
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia telah menjadi negara pertama yang memberikan persetujuan regulasi untuk vaksin Covid-19 pada 11 Agustus 2020. Vaksin yang diberi nama Sputnik V ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh lembaga penelitian Gamaleya yang bekerja sama dengan kementerian pertahanan Rusia. Vaksin Sputnik V menggunakan galur-galur adenovirus, sebuah virus yang umumnya menyebabkan flu biasa, untuk memicu respon imun tubuh.
Tapi, dilansir dari BBC, pemerintah Rusia menyetujui penggunaan vaksin ini sebelum dilakukan percobaan pada ribuan orang, yang dikenal sebagai uji coba fase ketiga. Para ahli menganggap uji coba fase ketiga ini merupakan bagian penting dari proses pengembangan vaksin. Menteri Kesehatan Rusia, Mikhail Murashko, menyatakan uji klinis yang melibatkan beberapa ribu peserta akan menyusul.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa pihaknya menantikan untuk meninjau uji klinis. Ahli virologi Rusia pun memperingatkan bahwa vaksin itu bisa berbahaya bagi orang-orang yang memiliki antibodi terhadap virus Corona penyebab Covid-19. Dikutip dari BBC, pada 11 Agustus 2020, WHO menyatakan telah berbicara dengan otoritas Rusia mengenai peninjauan vaksin Sputnik V.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa putri Presiden Rusia Vladimir Putin meninggal usai menerima dosis kedua vaksin Covid-19 Rusia keliru. Tidak ditemukan sumber resmi ataupun pemberitaan media kredibel yang menyatakan bahwa putri Putin meninggal setelah diberi suntikan kedua vaksin Sputnik V. Informasi itu berasal dari situs bernama Toronto Today yang dibuat hanya beberapa minggu sebelum artikel tersebut diterbitkan. Bukti yang diberikan oleh situs ini pun tidak kredibel. Kedutaan Besar Rusia di Manila, Filipina, juga telah membantah klaim itu dan menyatakannya sebagai informasi palsu.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id