Komarudin meluruskan sejumlah klaim di media sosial yang menyimpulkan pernyataannya secara keliru.

Dalam siniar, Komarudin menjelaskan bahwa pengguna jalan tidak hanya terbatas pada pengemudi kendaraan bermotor.

Pejalan kaki termasuk kategori pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 131 dan 132 mengatur mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki.

Seperti ditulis oleh Kompas.com sebelumnya, Komarudin menegaskan bahwa ETLE tidak dapat menjangkau atau menindak pejalan kaki.

"Namun, tentu ini (pejalan kaki) tidak bisa ter-capture oleh ETLE. Yang bisa ter-capture oleh ETLE itu hanya pelaku-pelaku pelanggaran yang menggunakan kendaraan bermotor," kata dia pada Selasa, 27 Mei 2025.

ETLE hanya mampu merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya.

"Karena dia (ETLE) lihat dari identitas kendaraan yang digunakan berupa TNKB, yang dalam pengembangannya dilengkapi dengan face recognition," ucapnya.

ETLE hanya merekam seluruh aktivitas di jalan. Namun, sistemnya tidak dapat mengidentifikasi pejalan kaki yang melanggar aturan lalu lintas.

Narasi mengenai pejalan kaki bisa kena tilang ETLE muncul dari pernyataan Komarudin yang dipahami secara keliru.

Komarudin menegaskan, ETLE tidak dapat mengidentifikasi pejalan kaki yang melanggar aturan lalu lintas.

Sejauh ini sistem tilang elektronik hanya mampu merekam pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen BPJS Kesehatan. Namun, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan

Tautan itu mengarah ke sebuah situs yang meminta data nama lengkap sesuai KTP, informasi tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, serta nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data.

Sebab, BPJS Kesehatan melalui akun Facebook resmi telah mengeluarkan imbauan perihal beredarnya hoaks rekrutmen pegawai.

BPJS Kesehatan hanya mempublikasikan rekrutmen melalui situs resmi www.bpjs-kesehatan.go.id dan media sosial resmi yang telah terverifikasi.

Dalam melakukan proses rekrutmen calon pegawai, tidak pernah ada permintaan uang atau materi lainnya kepada peserta.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," demikian imbauan BPJS Kesehatan, 19 April 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen pegawai BPJS Kesehatan adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan, dan kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data.

Tautan itu mengarah ke sebuah situs yang meminta data nama lengkap sesuai KTP, informasi tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, serta nomor akun Telegram aktif.

BPJS Kesehatan hanya mempublikasikan rekrutmen melalui situs resmi www.bpjs-kesehatan.go.id dan media sosial resmi yang telah terverifikasi.

Video yang beredar bersumber dari peristiwa penggeledahan apartemen dua eks stafsus Nadiem Makarim, JT dan FH pada Rabu, 21 Mei 2025.

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang diperkirakan terjadi pada 2019-2023.

Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan benda elektronik.

Dokumentasi proses penggeledahan tersebut dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV ini.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah mengenai penetapan Nadiem sebagai tersangka.

"Saya sudah cek ke penyidik, yang bersangkutan (Nadiem) belum dipanggil dalam proses penyidikan, ini apalagi (masuk) DPO. Jadi, tidak benar," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar sebagaimana diwartakan Kompas.com, Senin (2/6/2025).

Penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, dengan meminta keterangan 28 saksi yang telah diperiksa.

Namun nama Nadiem, belum masuk dalam daftar 28 saksi tersebut yang telah dan akan diperiksa dalam waktu dekat.

"Dalam satu minggu ini penyidik akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi ini karena kan harus bisa dipastikan siapa melakukan apa dan apakah tindakan-tindakan mereka itu merupakan tindakan yang dibenarkan hukum atau melawan hukum," kata Harli.

Narasi mengenai penetapan Nadiem Makarim sebagai DPO tidak benar.

Kejagung menjelaskan, eks Mendikbud Ristek itu belum masuk dalam DPO.

Penyidik masih melakukan pendalaman kasus dan meminta keterangan dari 28 saksi. Nama Nadiem belum masuk dalam daftar saksi.

Setelah ditelusuri, video itu memiliki kemiripan visual dengan video wawancara Putin yang dipublikasikan NBC News di YouTube pada 15 Juli 2021.

Dalam video berjudul "Eksklusif: Wawancara Lengkap dengan Presiden Rusia Vladimir Putin", Putin berbincang dengan koresponden senior NBC News, Keir Simmons, tentang sejumlah isu.

Akan tetapi, Putin tidak memberikan pernyataan apa pun tentang konflik India-Pakistan sepanjang wawancaranya dengan Simmons.

Wawancara tersebut juga direkam jauh sebelum ketegangan India-Pakistan meningkat pada April 2025. Adapun konflik bersenjata antara kedua negara pecah pada awal Mei 2025.

India menyerang Pakistan pada 7 Mei 2025 dalam operasi militer bertajuk "Operasi Sindoor" dengan dalih menghancurkan infrastruktur milik "kelompok teroris".

Sementara itu, suara Putin dalam video dukungannya untuk Pakistan terindikasi palsu.

Sebab, dalam wawancara dengan NBC News, Putin berbicara dalam bahasa Rusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Sedangkan dalam video yang beredar di Facebook, Putin bicara dalam bahasa Inggris secara langsung. Suara Putin dalam video lantas diperiksa menggunakan Resemble AI.

Perangkat tersebut memanfaatkan model AI untuk menganalisis konten audio dan menentukan apakah konten tersebut dihasilkan menggunakan AI.

Hasil pengecekan Resemble AI menunjukkan, suara Putin dalam video dukungannya untuk Pakistan adalah palsu.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Putin menyatakan dukungan untuk Pakistan adalah hoaks.

Video itu merupakan hasil manipulasi AI. Video asli merupakan wawancara Putin dengan NBC News yang dipublikasikan di YouTube pada Juli 2021.

Dalam wawancara dengan NBC News, Putin tidak memberikan pernyataan apa pun tentang konflik India-Pakistan.