Akun facebook bernama Cho Klo Ian mengunggah gambar tangkapan layar dari artikel kompas.com berjudul “Tanpa Basa-basi, Din Syamsuddin Bersedia Jadi Cawapres Bagi Jokowi” yang tayang pada 4 agustus 2018. Dalam uggahannya akun tersebut menambahkan narasi bahwa Din Syamsuddin bertujuan untuk menggeser Maruf Amin sebagai Wakil Presiden.

Seperti diketahui pada 18 agutus 2020 lalu, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Namun deklarasi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan artikel dari kompas.com yang tayang pada 4 agustus 2018 seperti pada tangkapan layar. Dalam artikel tersebut berisi pernyataan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersedia jika diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Nama Din Syamsuddin sendiri masuk dalam bursa salah satu cawapres bagi Jokowi. Namun pada tanggal 9 agustus 2018, Jokowi akhirnya resmi mengumumkan bahwa yang akan mendampinginya sebagai Cawapres periode 2019 – 2024 adalah KH Maruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan penejlasan diatas maka unggahan dari akun Cho Klo Ian masuk dalam kategori Konten Yang Salah karena artikel tayang pada 2018 dan sebelum Jokowi mengumumkan KH Maruf Amin sebagai Cawapresnya.

Artikel tersebut tayang pada 4 agustus 2018. Saat itu memang nama Din Syamsuddin masuk dalam bursa cawapres bagi Jokowi, sebelum pada akhirnya Jokowi mengumumkan KH Maruf Amin yang akan mendampinginginya sebagai Cawapres pada 9 agustus 2018.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa tangkapan layar yang dibagikan tersebut merupakan hasil suntingan. Sebab, artikel sebenarnya yang tayang di IDNTODAY News (idntoday.co) pada 4 September 2020 berjudul “Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden.”

Diketahui pula artikel itu merupakan lansiran dari artikel berjudul “Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden” di tribunnews.com pada 4 September 2020.

Baik di IDNTODAY News dan tribunnews.com, artikelnya membahas mengenai hasil penelitian Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute dalam bukunya berjudul 'Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia.' Penelitian tersebut membahas mengenai pendapat Ben mengenai kontradiksi yang ada dalam diri Presiden Joko Widodo.

Tangkapan layar artikel yang dibagikan hasil suntingan. Judul asli artikel yang tayang di IDNTODAY News (idntoday.co) pada 4 September 2020 ialah “Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden.” Adapun, artikel itu membahas hasil penelitian Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute dalam bukunya berjudul 'Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia.'

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya Tokopedia menggelar promosi komprehensif terkait data internet 100 GB tanpa isi ulang adalah klaim yang salah.

Faktanya, Tokopedia menyatakan promo berisi tautan tokopedla[dot]vip tersebut merupakan upaya phising (penipuan) dari pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, situs resmi Tokopedia adalah tokopedia.com.

Dilansir dari Medcom.id, “Tokopedia tidak pernah mendukung praktik tidak bertanggung jawab seperti ini. Saat ini, kami sudah menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur,” kataExternal Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya kepada Medcom.id, Senin 7 September 2020.

Ekhel menegaskan pihaknya terus proaktif melakukan pengawasan terhadap para pihak yang memanfaatkan platform Tokopedia untuk melakukan segala bentuk tindakan yang melawan hukum. Pihak Tokopedia akan memberikan tindakan tegas kepada pihak tersebut. Tokopedia terus mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan kerahasiaan akun Tokopedianya demi keamanan dan kenyamanan bersama.

“Kami terus mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam mengakses situs tidak resmi, menanggapi pesan, serta membuka lampiran yang dikirim pihak yang mengatasnamakan Tokopedia. Tokopedia hanya memiliki satu situs resmi, yakni https://www.tokopedia.com,” pungkas Ekhel.

Tokopedia menyatakan promo berisi tautan tokopedla[dot]vip tersebut merupakan upaya phising (penipuan) dari pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, situs resmi Tokopedia adalah tokopedia.com.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Cina bangun pangkalan militer di Indonesia dalah klaim yang menyesatkan.

Faktanya, klaim tersebut adalah isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa “Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan” di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut.

Selain itu, menurut Kemenlu RI, tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia, karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif, yang tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam itu dengan negara mana pun.

Dilansir dari Tempo.co, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan berita di tvOne yang berjudul “Cina Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif”. Di kanal YouTube tvOneNews, tayangan itu diunggah pada 4 September 2020. Menurut berita itu, AS menuding Cina berupaya membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas pembangunan yang terekam dalam video itu hanyalah ilustrasi, di mana cuplikan-cuplikan itu telah beredar di YouTube sejak 2017.

Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan Cina dengan Indonesia. Rencana ini terdapat dalam laporan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan AS.

Namun, dalam tayangan itu, juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara, baik Cina maupun AS. “Jadi, pada prinsipnya, Pak Prabowo (Menhan) aktif berkomunikasi dengan seluruh negara di kawasan untuk terus mendorong zona peace, freedom, and neutrality,” kata Dahnil.

Dalam tayangan itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono juga menuturkan bahwa publik harus berhati-hati menyikapi laporan dari AS ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi ketegangan antara AS dan Cina. Menurut dia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pun ketika itu menyinggung konflik antara beberapa negara ASEAN dan Cina terkait Laut Cina Selatan.

“Ini kan sebenarnya rivalitas antara Cina dan AS, tapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Indonesia strategis. AS tahu bahwa sebenarnya politik luar negeri kita bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dia ingin memunculkan kemarahan dari Indonesia, lalu akan mendukung tindakan AS untuk berhadapan dengan Cina,” katanya.

Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, menurut laporan Kemenhan AS yang berjudul “Military and Security Developments Involving The People’s Republic of China” itu, selain Indonesia, Cina menargetkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. “Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat,” demikian tertulis dalam laporan itu.

Namun, Cina membantah tudingan itu. Cina bahkan mendesak balik AS dan meminta mereka berhenti membuat laporan yang “tidak bertanggung jawab” dari tahun ke tahun. “Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum game,” kata juru bicara Kemenlu Cina Hua Chunying.

Menurut dia, laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. “Cina dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional Cina dan distorsi yang disengaja dari niat strategis Cina,” ujar Chunying.

Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, pun mengatakan bahwa pendirian pangkalan militer Cina di Indonesia tidak memungkinkan, karena konsep politik luar negeri bebas aktif. “Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun,” katanya.

“Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara,” ujar Faizasyah menambahkan.

ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Pernyataan tentang ZOPFAN ditandatangani oleh menteri luar negeri lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada 1971 demi menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama.

Dilansir dari situs media CNN Indonesia, anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa tidak ada peluang sekecil apapun bagi Cina atau negara mana pun di dunia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. “Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara mana pun,” katanya.

Effendi mengatakan, selama ini, kerja sama militer memang kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Namun, kerja sama militer dengan membangun pangkalan militer adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekali pun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di wilayahnya.

Dikutip dari CNBC Indonesia, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono mengatakan tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.

Hikmahanto bercerita bahwa Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Ketika itu, kata Indonesia menolak untuk masuk dalam pakta ini. “Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif,” kata Hikmahanto.

Isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa “Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan” di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut.